Ahok Kebal, Dahlan Tumbang

Comment

Jangankan menjatuhkan seorang Ahok, Presiden pun bisa dijatuhkan jika terus-terusan melindungi orang bersalah.

Fakta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kebal hukum dan dilindungi penguasa bukan sekadar isapan jempol belaka. Bukti Ahok tak tersentuh hukum sudah cukup banyak.

Sebut saja kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kasus RS Sumber Waras, BPK sudah melakukan audit dan menemukan adanya korupsi dan kerugian negara. Namun, Ahok tak pernah diperiksa, apalagi ditetapkan menjadi tersangka.

Bandingkan dengan kasus Dahlan Iskan yang langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi pelepasan aset BUMD Jawa Timur. Hanya dalam waktu singkat Dahlan Iskan langsung tumbang. Padahal, belum ada temuan BPK yang menyebutkan ada kerugian dalam penjualan aset tersebut.

“Kenapa Sumber Waras yang sudah ada temuan BPK tidak diproses, sementara kasus Pak Dahlan, setahu saya tidak ada temuan BPK, diproses? Kenapa kepada saudara Ahok hukum tumpul. Jelas dia menerima uang dari Sumber Waras. Sedangkan orang seperti Dahlan Iskan dan Irman Gusman, langsung ditangkap,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dalam orasi politiknya di depan Istana Negara Jakarta.

Ia pun menyerukan, bahwa lewat parlemen jalanan dan parlemen ruangan, lewat hak menyatakan pendapat, seorang Presiden pun bisa dijatuhkan. “Jangankan menjatuhkan seorang Ahok, Presiden pun bisa kita jatuhkan,” kata Fahri.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengkritik langkah Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jawa Timur menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka. Menurutnya, penetapan tersangka dan penahanan Dahlan atas kasus yang sudah lama terjadi terkesan janggal.

Dia mengklaim penahanan itu menjadi bukti bawah hukum di Tanah Air masih tebang pilih. Padahal, ujarnya, kasus kekinian seperti pembelian lahan RS Sumber Waras yang bersinggungan dengan Ahok justru tidak ditindaklanjuti.

“Kita ingin hukum itu adil. Ada persamaan. Tidak diskriminatif. Tuntutan orang di berbagai kasus sampai sekarang masih belum jelas akan ke mana seperti RS Sumber Waras tidak bunyi,” ujarnya.

Bahkan dia menilai dugaan penistaan agama yang jelas sudah dilaporkan dan diduga dilakukan oleh Ahok sampai sekarang belum diproses. Fadli menilai kasus yang menjerat Dahlan Iskan itu terjadi sudah sangat lama, yaitu sekitar 10 tahun lalu. Politikus Partai Gerindra ini heran kenapa kasus ini baru sekarang diproses.

“Tentu harus ada pertimbangan untuk mengangkat itu. Saya kira perlu ada keadilan. Kalau memang salah ya harus dihukum, tapi kalau kita lihat kenapa baru sekarang. Sementara ada orang dan kelompok yang bersalah tidak diproses secara hukum. Yang disebut tebang pilih ya seperti ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejati Jawa Timur menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pelepasan 33 aset PT Panca Wira Usaha (PWU). Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Dahlan langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, meski kini sudah menjadi tahanan kota.

Menanggapi penetapannya sebagai tersangka, Dahlan mengaku tidak kaget. Dia menuding saat ini dia sedang diincar oleh penguasa. “Begini saudara sekalian. Saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini dan ditahan. Karena semua tahu saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa,” kata Dahlan saat itu.

Dahlan tak menjelaskan siapa yang dia maksud sebagai “orang berkuasa” itu. Namun sejak tak lagi menjadi menteri, Dahlan memang terbelit beberapa kasus. Dahlan mengklaim tidak pernah menerima uang sepeserpun, bahkan mengaku tak pernah menerima gaji sebagai Direktur PT PWU.

Dari sini dapat dilihat betapa kacaunya penindakan hukum yang dilakukan Presiden Jokowi . Disebutkan pula rezim Jokowi sudah banyak melanggar konstitusi, salah satunya dengan melindungi Ahok.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sodik Mujahid menyebut, dirinya pernah melakukan pembicaraan mendalam dengan banyak kelompok fundamentalis Islam terpelajar di Bandung.

Dari diskusi itu, politisi Partai Gerindra ini menyimpulkan dua poin penting yang mendorong ribuan umat Muslim turun dalam Aksi Bela Islam II.

“Saya dialog dengan banyak kelompok di Bandung dan bicara dengan kelompok fundamentalis dan terpelajar. Ada 2 poin (yang membuat mereka turun ke jalan),” akunya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Pertama, umat Islam ingin mempertanyakan mengapa ada orang yang tersentuh oleh jerat hukum seperti Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tkahaja Purnama alias Ahok, padahal bukti-bukti sudah menunjukan bahwa dia bersalah.

“Yang kedua, mereka meneriakkan jika ini (kasus Ahok) tidak diproses, maka sasaran kami adalah Presiden (Jokowi),” bebernya.

Jika itu terjadi, menurutnya, negara dalam bahaya. Makanya, tambah Sodik, dirinya bersama beberapa koleganya di Senayan dan dua pimpinannya, Fadli Zon serta Fahri Hamzah ikut serta mengawal demo itu supaya tetap berlangsung tertib dan aman.

Beda penegakan hukum antara Dahlan Iskan dan Ahok juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana. Dalam kasus Ahok, kata Lulung, Presiden Jokowi dituding telah melindungi Ahok dari berbagai penyimpangan. Padahal menurutnya, proses hukum harus dilakukan terhadap siapapun yang terbukti melanggar.

“Kita kumpul minta keadilan. Saya anggota dewan, saya tahu persis bagaimana Jokowi melindungi Ahok,” ungkapnya saat berorasi di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut Lulung, upaya pembelaan terhadap Ahok yang dilakukan Jokowi amat terlihat dalam berbagai kasus, seperti dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras hingga skandal suap dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Ini adalah bentuk pembelaan Ahok. Kita ingin Pak Jokowi tidak lagi membela Ahok,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Ketua Umum Garda Rajawali Perindo (GRIND), Kuntum Khairu Basa, dalam surat resminya yang ditujukan kepada Presiden Jokowi menyebut, Ahok sebagai sosok yang untouchable. Tidak tersentuh.

“Entah dari mana muncul kesan seolah-olah seseorang yang sedang ikut dalam kontestasi seperti Pilkada tidak boleh diproses secara hukum. Mungkin karena pada tahun 2015, Badrodin Haiti selaku Kapolri saat itu pernah memutuskan bahwa setiap kepala daerah yang tersangkut masalah hukum dan menjadi peserta Pilkada akan ditangguhkan proses hukumnya sampai proses Pilkada selesai. Padahal ini bukan keputusan undang-undang, melainkan hasil rapat terbatas ketika itu. Sementara kondisi saat ini, sangat berbeda dengan saat itu,” tulisnya.

Disebutkan Kuntum, negara Indonesia adalah negara hukum. UUD RI 1945, Pasal 1 ayat (3) tegas menyebutkan, Negara Indonesia adalah negara hukum dan rakyat tidak mempermasalahkan itu. Rakyat tahu tanpa hukum negara ini akan kembali terpecah belah. Yang tidak mereka tahu, kenapa pada sosok yang satu ini hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya? Masihkah hukum berdiri tegak, atau mulai condong pada kelompok tertentu?

“Bagi kami DKI Jakarta bukan hanya Ibukota NKRI, tetapi simbol dan miniatur Indonesia. Kehadiran ratusan ribu rakyat di DKI Jakarta bukan hanya simbol kemarahan rakyat pada pribadi Ahok, tapi juga bentuk ketidakpuasan mereka kepada proses hukum di Indonesia. Dan seluruh dunia pasti menyaksikan persitiwa itu,” tegas Kuntum.

Kuntum menyindir bagaimana Ahok selalu tak tersentuh hukum dari sejak dari kasus Sumber Waras yang sudah jelas-jelas direkomendasikan BPK, kasus reklamasi yang menggusur warga, sampai dugaan penistaan agama.

“Tidak sekalipun ia (Ahok) terjerat hukum. Bahkan diproses pun tidak. Sementara sosok seperti Dahlan Iskan misalnya, dengan mudahnya ditersangkakan dan ditangkap. Rakyat juga sudah sadar tentang segala keanehan ini. Mereka tidak sebuta itu. Mereka hanya sangat menyayangkan tidak ada sikap tegas dari presiden mereka menanggapi persoalan itu, khususnya terkait dugaan penistaan agama pada kasus Surah al-Maidah: 51,” serunya.

“Ini bukan persoalan agama, terbukti dari adanya saudara-saudara agama lain yang juga memberikan dukungannya pada demonstrasi besok. Ini juga bukan persoalan etnis, terbukti bahwa salah satu pemuka Islam populer beretnis Tionghoa dan golongannya yang turun berdemo. Ini adalah persoalan ketidakpercayaan rakyat pada penegakan hukum di negara hukum,” imbuhnya.

Ditambahkan Kuntum, kasus Ahok bukan lagi sebatas persoalan DKI Jakarta. Apalagi hanya terkait Pilkada, sekalipun toh sebenarnya kasus ini sejak awal memang dikeluarkan Ahok dalam konteks Pilkada, sebab pernyataannya terkait dengan pemilihan dirinya. Rakyat yang turun ke jalan bukan hanya rakyat Jakarta, tetapi rakyat Indonesia dari beberapa daerah lainnya.

“Ini adalah persoalan NKRI. Karenanya, demi menjaga keutuhan NKRI kami sangat berharap Bapak Presiden bisa segera mengatasi persoalan ini. Penolakan pada Ahok sudah demikian besar. Rakyat sudah tidak percaya pada penegakan hukum karena dalam banyak kasus tentangnya yang tampak hanya adanya ketidakpastian hukum. Mungkin akan lebih baik jika Bapak Presiden bisa mengambil langkah penyelamatan, kepada negara secara umum dan Ahok secara pribadi. Sebagai anak bangsa, kami berharap besar Bapak Presiden bisa benar-benar melakukan Revolusi Mental, bukan revolusi mental yang terlempar karena ditolak rakyat dimana-mana. Semoga Nawacita, bagi rakyat tetap bisa memberi harapan dan sukacita. Jangan berujung dukacita,” pungkasnya.bnj/dbs

 

 

 

 

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post