Jokowi Kayak Orang Parno, Datangkan Ulama Ahli dari Mesir Demi Bela Ahok

Fatwa MUI Soal Penistaan Agama Mau Dipatahkan, Politikus PDIP yang Menjadi Dubes RI untuk Mesir Ikut Andil

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Presiden Jokowi bahkan harus memasang badan untuk melindungi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Informasi yang beredar, saat ini Presiden Jokowi tengah menerima ulama dari Mesir Syeikh Mushthofa ‘Amar Wardhani yang akan dijadikan saksi di gelar perkara Ahok di Bareskrim, Selasa (15/11/2016).

Bahkan, petinggi lembaga Fatwa Darul Ifta Mesir itu dikabarkan sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Foto kedatangan Syeikh Mushthofa di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) beredar di media sosial (medsos) dan aplikasi WhatsApp. Selain itu, beredar pula foto pertemuan Presiden Jokowi dengan Syeikh Al Azhar di Istana Negara.

“Jokowi via Polri akan mendatangkan Syaikh Al Azhar dan perwakilan lembaga Fatwa Darul Ifta Mesir ke Indonesia. Targetnya apa? Tiada lain Al Azhar digiring memberi stempel soal keabsahan pemimpin k**ir alias Ahox di Indonesia,” jelas alumni Universitas Al Azhar, Ustadz Nandang Burhanudin.

Nandang mengaku tidak akan tertipu dengan fatwa Darul Ifta Mesir yang saat ini dikangkangi AsSisi. Darul Ifta membolehkan pembantaian dan vonis hukuman mati untuk demonstran damai.

“Apakah layak diambil fatwanya? Ulama MUI lebih memiliki kredibilitas fatwa saat ini. Jadi jangan tertipu dengan nama besar Al Azhar, benteng Islam yang telah sukses dihancurkan Yahudi,” tegas Nandang.

Menurut Nandang, benteng Islam di dunia tinggal Turki dan Indonesia. Mari bergerak damai. “Jangan terjebak perangkap aksi jihadis binaan intel atau jubah kebesaran yang penuh darah,” tandas Nandang.

Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai ada kekuatan luar biasa besar melindungi Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.

“Ini menunjukkan Ahok ini tidak berdiri sendiri. Jokowi ini petugas partai, pekerja Ahok,” kata Doli di Jakarta, Senin, (14/11/2016).

Hal ini semakin beralasan tatkala Jokowi bersafari keliling banyak institusi, termasuk militer untuk meyakinkan banyak pihak bahwa Ahok tidak melakukan tindak pidana dalam kasus ini.

Sebenarnya, menurut Doli persoalan ini tidak akan serumit ini jika saja Jokowi mau menemui para ulama di aksi 411. Gerakan 411 menurutnya sangat jauh dari semangat “impeachment”. Namun karena Jokowi menurunkan derajatnya atas kasus Ahok ini, maka wajar publik ikut menyalahkan Jokowi dan menuntut Jokowi harus lengser karena melindungi Ahok.

“Kalau mau menyejukkan situasi, kenapa tidak mendatangi saja aksi 411 itu. Alasannya akses tertutup, lah republik ini punya dia kok. Ada helikopter, ada vorijder dan lain-lain. Kenapa dia merendahkan dirinya bersama-sama dengan Ahok,” kata Doli.

Disebutkannya, Presiden Jokowi tengah ketakutan atas tindakan yang diperbuatnya sendiri. Jokowi tengah menghadapi kekuatan yang terkonsolidasi apabila enggan melepaskan Ahok karena tersandera agenda besar kapitalisme.

“Jokowi ini parno, ketakutan sendiri dengan apa yang dia buat dan dia lakukan sendiri,” tegasnya.

Panglima Front Pembela Islam (FPI) Munarman mempertanyakan kenapa ulama dari Mesir ikut-ikutan perkara di Indonesia. Sementara, masih banyak ulama-ulama lain di Indonesia yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Ini urusan Indonesia, ulama Mesir tentu tidak paham dengan kondisi di Indonesia. Jadi untuk apa mendatangkan ulama dari luar sementara di Indonesia ada MUI,” kata Munarman di Jakarta, Senin, (14/11/2016).

Dia juga heran, selama ini Islam di Indonesia digembar-gemborkan berbeda dengan Islam Timur Tengah. Karena itu dia menuding rezim Jokowi munafik.

“Kok sekarang ketika MUI menyatakan bahwa ada penistaan agama, malah mendatangkan ulama Timur Tengah. Ini kan antara pernyataan dengan perbuatan tidak konsisten, inilah kemunafikan yang dilakukan rezim Jokowi,” ungkapnya.

Menurutnya, kedatangan ulama asal Mesir tersebut tak lepas dari peran Dubes RI untuk Mesir, Helmy Fauzy. Helmy merupakan politikus PDIP yang juga tergabung dalam relawan Jokowi saat pilpres, yaitu Seknas Jokowi.

“Saya sudah tau jalurnya siapa, Dubes Indonesia di Mesir itu orang PDIP,” urainya.

Meski begitu, FPI akan menghadirkan saksi tandingan.

“Kita juga siapkan ahli untuk mencounter. Ini dibuat menjadi seperti permainan game,” demikian Munarman.

Senada, Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab mengaku kecewa lantaran pemerintah mendatangkan saksi ahli dari luar.

Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menduga, saksi ahli agama dari Mesir sengaja didatangkan untuk diarahkan menafsirkan surat Al-Maaidah ayat 51.

“Sungguh sangat kami sesalkan bahwa Pemerintah RI mendatangkan Syeikh Mushthofa ‘Amr Wardhani salah seorang petinggi Darul Iftaa Mesir untuk menjadi Saksi Ahli Agama dalam Kasus Ahok,” jelas Habib Rizieq melalui website pribadinya, Senin (14/11/2016).

Dugaan Habib Rizieq bukan tanpa alasan. Sebab, Darul Iftaa’ Mesir pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan non muslim memimpin kaum muslimin.

Dikatakan Habib Rizieq, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) bisa mendatangkan saksi ahli agama dari berbagai negara Islam untuk menghadapinya.

Namun, GNPF MUI menilai bahwa cukuplah ulama-ulama Indonesia sebagai saksi ahli agama dalam kasus ini. Sebab ulama Indonesia banyak yang berkualitas dunia dan ulama Indonesia tentu lebih paham soal Indonesia.

“Jangan rendahkan MUI yang berisikan para ulama dan cendikiawan Indonesia dari berbagai ormas dan kalangan, karena MUI bukan saja berkelas dunia, tapi juga paling mengerti tentang kondisi dalam negeri Indonesia dibanding ulama dari negeri mana pun,” tegas Habib Rizieq.

Habib Rizieq juga menyampaikan pesan kepada Syeikh Mushthofa ‘Amr Wardhani agar tidak mencampuri urusan umat Islam di Indonesia.

“Karena nanti akan mencoreng dan mencemarkan Darul Iftaa dan Al-Azhar serta Negara Mesir yang selama ini begitu terhormat di tengah bangsa Indonesia,” kata Habib Rizieq seraya menegaskan agar pemerintah berhenti adu domba ulama.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berpendapat bahwa kedatangan saksi ahli dari Mesir merupakan hak terlapor. “Itu (permintaan) dari pihak terlapor ya, pihak terlapor kan boleh, seperti Jessica mau ngambil dari Australia, kan silakan, jadi yang dari terlapor ngambil dari Mesir ya silakan, enggak ada masalah,” ujarnya.

Up Next

Related Posts

Discussion about this post