Gelar Perkara Ahok Produk Hukum `Dadakan`, Polri Tak Punya Regulasi yang Pas

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Gelar perkara kasus dugaan penistaan gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dinilai sebagai produk hukum `dadakan’.

Disampaikan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala, dam budaya hukum anglo-saxon maupun continental, rights for the public to know itu belum ada dan menunggu sampai di pengadilan. Artinya proses hukum yang terjadi pada Ahok terkesan dipaksakan.

“Namun perspektif tata kelola hukum yang kini mulai mendesak bahwa hak itu juga rupanya bisa diberikan saat fase dini yakni penyelidikan,” terang Adrianus dikutip Siagaindonesia.com, Selasa (15/11/2016).

Adrianus menambahkan, boleh saja semangat UU KIP diterapkan seperti itu. Sebab hal itu dapat mengakomodasi produk hukum. Hanya saja, menurutnya, kepolisian perlu membuat regulasi yang pas.

“Jangan kemudian dadakan (gelar perkara) seperti sekarang. Polri harus perluas makna gelar perkara khusus sebagaimana terdapat dalam Perkap Manajemen Penyidikan,” imbuhnya.

Adrianus mencontohkan, salah satunya, bahwa gelar perkara seperti itu tidak bisa dilakukan pada kasus kejahatan narkotika di mana saksi atau tersangka dilindungi dan jebakan-jebakan dilakukan oleh kepolisian.

“Karena itu kalau sampai semuanya (hasil gelar perkara) diungkapkan, kan celaka,” tutupnya.

Up Next

Related Posts

Discussion about this post