Komisi VII Pertanyakan Fungsi KLHK yang Selalu ‘Bekingi’ PT PRIA

Ibu-ibu Desa Lakardowo Khawatir Limbah B3 Bisa Membunuh Bayi Mereka

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Hingga kini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tampaknya belum serius menanggapi pencemaran limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang dilakukan PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran KLHK dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT PRIA, Kamis (8/12/2016), Komisi VII menerima kenyataan yang tidak sesuai di lapangan.

Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Syaikhul Islam mempertanyakan fungsi pengawasan KLHK yang selalu menjadi ‘beking’ pengelolaan limbah B3 yang dikelola PT PRIA. Pasalnya, dampak limbah B3 tersebut diduga merugikan dan mengganggu kesehatan masyarakat Desa Lakardowo.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Tuti Hendrawati Mintarsih melaporkan dari dua hasil analisis yang dilakukan oleh KLHK ataupun PT PRIA tidak ditemukan indikasi logam berat pada air tanah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Komisi VII lantas mempertanyakan, bagaimana mungkin hasil analisis KLHK dan PT PRIA sama, tapi justru oleh warga Desa Lakardowo tidak dapat diterima sehingga muncul tuntutan untuk menutup PT PRIA.

“Saat melakukan kunjungan ke Mojokerto, kami melihat beberapa orang dan anak kecil terkena penyakit kulit yang dugaannya disebabkan oleh pencemaran air dari PT PRIA. Maka disini kita ingin meminta audit lingkungan kepada KLHK beserta jajarannya dan juga keterangan dari PT PRIA supaya menindak lanjuti dugaan pencemaran lingkungan tersebut, sehingga kita dapat mengambil tindakan terkait keresahan masyarakat tersebut,” ujar Syaikhul di Ruang Sidang Komisi VII.

Menjawab tudingan Komisi VII, Tuti menjelaskan, “Kami melakukan pengambilan sampel air sumur warga dan air sumur pantau, hasilnya tidak ditemukan parameter logam berat yang melebihi bakumutu. Tak hanya itu, PT PRIA juga melakukan uji yang serupa namun kedua hasil tersebut ditolak oleh masyarakat yang berdemo untuk menutup PT PRIA,” jelas Tuti.

Dari hasil rapat tersebut, Komisi VII DPR RI mendesak KLHK beserta jajarannya agar segera melakukan penanganan terkait kasus tersebut dan meminta untuk melibatkan pihak ketiga yang independen.

“Saya berharap agar KLHK dapat bertindak profesional karena kasus tersebut sangat sensitif baik dari sisi sosial, kesehatan, maupun hukum. Salah satu solusinya dengan melibatkan pihak independen yang tidak memiliki kepentingan tertentu,” pungkas Syaikhul.

Pantauan siagaindonesia.com di lapangan, Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) sudah gerah dengan persoalan limbah B3 PT PRIA yang tak kunjung ditangani serius oleh pihak terkait. Mereka yang menyuarakan mayoritas para ibu dan perempuan muda yang khawatir dengan nasib anaknya.

Sekretaris KPPL Rumiyati mengatakan, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK MR Karliansyah, pernah berkirim surat, yang menyatakan tidak ada indikasi pencemaran.

Surat yang aneh, pikir warga Lakardowo. Bagaimana mungkin KLHK menyatakan tidak ada pencemaran, sementara banyak bukti konkret di lapangan terjadinya pencemaran.

“Kami tidak akan berhenti melakukan perlawanan hingga perusahaan ditutup. Kami terus akan berjuang sampai pabrik tutup,” kata Rumiyati.

Bagi KPPL, kondisi lingkungan di Desa Lakardowo sudah membahayakan dan bisa membunuh kehidupan, terutama bagi bayi yang baru dilahirkan.

“Dari beberapa laporan warga, ada beberapa bayi yang mengalami gatal-gatal setelah dimandikan air sumur, meski setelah diobati pulih kembali,” ungkap Rumiyati.

Untuk kebutuhan air sehari-hari, lanjut Rumiyati, warga terpaksa membeli air isi ulang. Air galon itu tidak hanya untuk minum dan memasak, tapi juga digunakan untuk memandikan bayi.

“Air sumur makin kuning, ada yang hitam. Bahan belanja dari pasar saja yang akan dimasak terpaksa kami cuci dengan air galon yang harus dibeli,” ceritanya.

Rumiyati meminta semua pihak yang pernah didatangi penduduk Desa Lakardowo tidak tutup mata. “Kami penduduk Lakardowo merasakan dampak yang luar biasa dari pengelolaan dan pemanfaatan limbah PT PRIA ini. Selain banyak warga yang sakit, sumur juga tidak bisa difungsikan kembali akibat tingkat pencemarannya yang tinggi,” tuturnya.

Dia lalu menunjukkan bukti hasil uji laboratorium kualitas air tanah di sekitar PT PRIA yang dilakukan Ecological Obsevation and Wetlands Conservation atau Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) pada bulan Maret dan April 2016.

“Data Ecoton, delapan air sumur yang ada di Kedung Palang tidak memenuhi baku mutu air bersih.Ini tidak layak untuk mandi cuci atau bahkan tidak layak konsumsi. Atas fakta tersebut, penduduk meminta pihak terkait yang sudah kami datangi supaya menindaklanjuti,” ujarnya.

Berdasarkan catatan KPPL, sudah ada 42 kasus kesehatan menyerang penduduk Desa Lakardowo. Karena air sumur yang tak layak dan ambient udara yang tercemar. “Banyak warga yang terserang penyakit, seperti typus, gatal-gatal serta panas. Padahal sebelumnya tidak pernah ada kejadian sebanyak itu. Kita juga sudah melakukan uji laboratorium terkait dengan kondisi air di beberapa sumur warga yang terletak disekitar pabrik PT PRIA,” jelasnya.

Di sisi lain, Ketua KPPL Sutama menambahkan, kehidupan sosial penduduk Desa Lakardowo mengalami perubahan. Dulu, kata Sutama, penduduk di kampungnya dikenal rukun dan guyup. “Selain membuat pencemaran lingkuran, PT PRIA juga memecah belah masyarakat,“ ucap Sutama.

Sutama melihat sendiri cara pihak PT PRIA membuat kehidupan penduduk Desa Lakardowo tidak rukun. “Ada gerakan menawari pekerjaan di pabrik. Padahal selama ini tidak pernah terjadi. Ya bisa lihat saja sendiri, hingga sekarang se-Desa Lakardowo ini tidak ada 100 penduduk yang menjadi karyawan PT PRIA semua menuntut supaya tutup,” tutur Sutama.

Pengamatan Ecoton, ada empat dusun yang tercemari limbah B3 PT PRIA ini.  Dusun di Desa Lakardowo meliputi, Kedung Palang, Sambi Gembol, Sumber Wuluh dan di dusun yang berbatasan dengan Dusun Kedung Palang yaitu Dusun Greol Desa Sidorejo.

Direktur Ecoton Prigi Arisandi mengatakan, dampak lingkungan di Desa Lakardowo akibat pengelolaan limbah B3 PT PRIA yang tidak benar. Kini tinggal menunggu waktu saja. “Proses hidrologi yang terjadi akibat penimbunan tidak akan terhindari dari pencemaran terhadap air tanah, “kata Prigi, Sabtu 10 September 2016.

Indikasi yang terjadi, lanjut Prigi, di masyarakat sangat memungkinkan pencemaran memang ada di lingkungan Desa Lakardowo.

“Dari empat dusun yang kami amati, untuk jenis penyakit dan perilaku masyarakat, ada gejala iritasi kulit yang sudah diderita. Itu disebabkan interaksi mereka dengan kondisi lingkungan tercemar baik air, udara, atau tanah,” tambah Prigi.

Selain itu, Prigi juga mencurigai, bahwa pelanggaran izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 yang dilakukan PT PRIA.Didasari oleh beberapa hal, Prigi menyebutkan, penimbunan limbah B3 rumah sakit yang dicampur dengan limbah padat B3 lainnya.

Limbah-limbah itu, lanjut Prigi, dimasukkan ke dalam lubang yang kemudian dibangun jalan dan perluasan gudang. Ada juga penampungan limbah cair B3 tanpa pelapis kedap air, serta mempekerjakan masyarakat yang memilah limbah tanpa alat pelindung.

“Bahkan karyawan pemilah limbah rumah sakit ternyata tidak memiliki pengetahuan limbah B3. Mereka juga tidak pernah mendapat pelatihan,” ungkapnya.

Sepanjang pantauan siagaindonesia.com, di Dusun Greol, tempat melintas armada truk pengangkut limbah B3 PT PRIA. Terlihat truk pengakut limbah B3 lalu lalang.

Informasi penduduk, sebelum persoalan ini mencuat dan menjadi perhatian publik. Truk pengangkut limbah B3, tanpa memperhatikan sekitar akan bahaya barang yang diangkut.

Truk pengakut limbah B3 itu, tidak pernah terpasangi logo karakteristik limbah B3 di bagian body truk. Sehingga membuat penduduk rancu dengan barang yang diangkut. Meski rata-rata penduduk hanya menduga, bahwa itu material untuk perusahaan bata merah atau paving.

Terutama penutup limbah B3 di atas truk yang seringkali dijumpai penduduk.Tak begitu safety hingga sekarang.

Terpal, yang biasanya digunakan sebagai penutup, hanya tertali pada body truk. Begitu terkena hempasan angin saat truk pengakut berjalan ada yang terbuka.

“Peristiwa seperti itu yang seringkali tidak disadari instansi terkait,” ucap peneliti dari Ecoton Riska Darmawanti, yang menunjukkan kekecewaannya kepada anggota komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur ketika gelar sidak ke PT PRIA. ”Padahal itu sangat membahayakan bagi manusia,“ lanjut Riska.

Dalam pandangan Riska, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dianggap kurang serius menyikapi persoalan limbah B3 yang semakin parah. Ketidak seriusan itu, kata Riska, terlihat ketika wakil rakyat itu melakukan tinjauan ke lokasi timbunan abu pembakaran batubara (APB) yang berada di pemukiman penduduk.

“APB yang digunakan oleh penduduk sebagai material urug itu. Itu terjadi karena ketidak tahuan mereka bahwa APB tergolong dalam limbah B3,“ kata Riska.

Masih kata Riska, penduduk memperoleh APB membeli dengan harga Rp 150 ribu dari oknum pekerja perusahaan pengelola B3 PT PRIA. “Yang sangat disayangkan, ketika melihat timbunan APB, salah seorang anggota komisi bertanya kepada penduduk, apakah timbunan APB ini berbahaya?“ ketus Riska.

Menurut Riska, pertanyaan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi. APB jelas terdiri dari dua jenis flay ash dan battom ash, yang sangat berbahaya bagi kehidupan dan manusia.  Mestinya para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini paham, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3 sudah tercantum dengan jelas.

“Anggota dewan tentunya tahu. Bahan volatil yang terdapat dalam batubara memberi petunjuk besaran asap yang dihasilkan dari proses pembakaran. Bahan volatil yang bervariasi antara 8.8 – 45.5 persen, itu sangat berbahaya bagi kehidupan dan manusia,“ jelas Riska.

Riska menyebutkan, senyawa yang terdapat di dalam APB adalah Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH) dan fenol. “Kedua senyawa ini  merupakan senyawa beracun, dan tergolong dalam senyawa pengganggu hormon yang mampu merubah metabolisme dan produksi hormon pada manusia,“ ungkap Riska.

Di Desa Lakardowo, kata Riska, kegiatan open dumping  hingga penimbunan dan pembakaran  limbah B3, sudah bukan rahasia lagi. Bahkan melalui kegiatan investigasi yang dilakukan.  Dia menemukan beberapa titik  koordinat kegiatan open dumping dan penimbunan limbah B3 di Desa Lakardowo. Disebutkan Riska pada titik,  7°21’52.6″S 112°27’12.6″E – 7°23’00.3″S 112°27’22.8″E dan 7°22’21.4″S 112°28’32.3″E – 7°21’20.4″S 112°28’36.3″E.

“Ini temuan kami. Dan ini sudah kami sampaikan ke KLHK, “ tandas Riska.pr/ev

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post