Djarot Pimpin Jakarta, Ahok Pasti Diberhentikan dari Kursi Gubernur

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Pemerintah memastikan akan langsung memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) dari kursi gubernur begitu terima surat keterangan terdakwa dari pengadilan.

Kepastian itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono, Kamis (8/12/2016).

Selasa, 13 Desember, Ahok duduk sebagai terdakwa kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Saat ini, status Ahok sebagai gubernur non aktif karena sedang cuti kampanye Pilgub dari 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017. Harusnya, setelah 11 Februari itu, Ahok bisa kembali menyandang jabatan gubernur, tapi kesempatan itu bisa melayang karena Ahok bakal berstatus terdakwa.

“Untuk sidang pertama (kasus Ahok),  akan tetap dilakukan di Gajah Mada (Jakpus),” ujar Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan, usai bersepeda bareng pejabat teras Polda Metro Jaya (PMJ) dan jajaran di Kawasan Wisata Ancol, Pademangan,Jakut, Jumat (9/12/2016).

Iriawan mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung (MA).

Mantan Kabid Propam Mabes Polri itu juga menegaskan, belum ada instruksi terkait pemindahan lokasi sidang ke daerah Cibubur, seperti yang sempat diisukan sebelumnya.

“Saya sudah koordinasi dengan Kejagung dan MA. Untuk persidangan yang disebutkan akan dilaksanakan di Cibubur, belum ada keutusan ke arah sana,” papar Iriawan.

Selain itu, Kapolda menjamin sidang akan berjalan kondusif. Pihaknya, telah menyiapkan personel pengamanan sebagai langkah preventif jika terjadi unjuk rasa.

“Kita pasti amankan sidang Pak Ahok agar berjalan lancar. Jumlah personel cukup, saya rasa. Kita juga ada pasukan BKO dari wilayah luar PMJ,” demikian Iriawan.

Kembali ke Soni Sumarsono. Menurut Plt Gubernur DKI Jakarta ini, Kemendagri tidak pandang bulu dalam menerapkan undang-undang. “Kita (Kemendagri) profesional, tidak pandang bulu. Jadi, kalau sudah terdakwa mustinya (Ahok) diberhentikan sementara,” ujar  Sumarsono.

Namun, katanya, ada mekanisme birokrasi yang harus dilalui sebelum pemerintah memberhentikan sementara Ahok dari kursi gubernur. Yaitu, menunggu surat keterangan resmi dari pengadilan yang menetapkan Ahok sebagai terdakwa.

“Siapapun juga, ketika surat pengadilan (penetapan terdakwa) itu sampai, kita akan proses semuanya,” tegasnya.

Ketegasan Kemendagri ini bukan tanpa dasar. Sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU atau disingkat menjadi UU Pilkada, khususnya pasal 83 disebutkan, setiap kepala daerah yang menjadi terdakwa dan menjalani persidangan akan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pada ayat 1 pasal ini disebutkan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Nah, peraturan ini juga sudah ditegakkan ke gubernur lainnya. Sejumlah gubernur telah diberhentikan sementara karena menyemat status terdakwa dalam sebuah kasus hukum. Misalnya, Wakil Wali Kota Probolinggo HM Suhadak yang diberhentikan sementara oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada 22 November 2016 setelah menjadi terdakwa kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2009.

Bahkan, Menteri Tjahjo pernah memberhentikan kepala daerah yang baru berstatus tersangka, seperti yang dialami Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi pada Rabu 30 November 2016 setelah jadi tersangka kasus narkoba. Dalam kasus ini, sikap tegas Mendagri dinilai di luar kelaziman, karena biasanya kepala daerah diberhentikan sementara setelah jadi terdakwa.

Nah, bagaimana jika Ahok sudah dinyatakan bersalah alias terpidana? Sumarsono menjelaskan, jika sebuah putusan hukum sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka Ahok akan diberhentikan tetap sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Misalnya, (Ahok) dinyatakan inkrah terpidana dan tidak ada upaya naik banding, maka dia (Ahok) akan diberhentikan sebagai Gubernur DKI Jakarta,” pungkasnya.

Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto, menjelaskan bahwa sesuai aturan, maka kepala daerah yang berstatus terdakwa akan diberhentikan sementara. Aturan itu juga berlaku ke Ahok yang sedianya berstatus gubernur aktif kembali setelah masa kampanye berakhir pada 12 Februari 2017.

Bila Ahok diberhentikan sementara dari posisi gubernur DKI Jakarta, kewajiban melaksanakan tugas memimpin Jakarta akan diberikan ke Djarot yang duduk sebagai wakil gubernur. Aturan ini termuat di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya di pasal 86. Berikut bunyinya:

Pasal 86 (1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Apabila gubernur diberhentikan sementara dan tidak ada wakil gubernur, Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri.

(3) Apabila bupati/wali kota diberhentikan sementara dan tidak ada wakil bupati/wakil wali kota, Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), tugas wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

(5) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.hrm/tan/ind

Up Next

Related Posts

Discussion about this post