Main Tebak-tebakan, Siapa Bikin Tarif STNK-BPKB?

    48
    0
    Sri Mulyani dan Tito Karnavian.

    SIAGAINDONESIA.COM Seolah menjadi kejutan menyakitkan di awal tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia menaikkan tarif pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Keputusan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Di saat masyarakat terkaget-kaget dengan langkah kepolisian ini, yang lebih mengejutkan lagi adalah sikap pemerintah. Presiden, kementerian dan Polri seolah lempar batu sembunyi tangan alias tidak satu suara.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden Joko Widodo mengimbau supaya kementerian atau lembaga tidak menaikkan tarif atau biaya layanan masyarakat terlalu tinggi.

    “Presiden mengingatkan kalau tarif PNBP bagi layanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi. Jadi ya tidak tahu, silakan hubungi di sananya (Polri). Presiden sudah ngomong begitu,” kata Darmin di kantornya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, usulan kenaikan tarif ini atas usul Polri karena sejak 2010 tidak pernah berubah harganya. “Ini sudah tujuh tahun tidak naik,” katanya.

    “Jadi, kalau untuk Kementerian dan Lembaga memang disesuaikan, entah karena faktor inflasi maupun services-nya yang lebih baik.” Ia melihat ada komitmen dari Kepolisian untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat ke depannya.

    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian melempar bola panas kenaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Sebelumnya Tito menyatakan usulan kenaikan tarif sampai tiga kali lipat datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Sudah lintas sektoral dan sudah dibicarakan cukup panjang dengan Komisi III dan Banggar. Itu usulan banyak juga dari Banggar,” kata Tito di Kantor Presiden, Kamis (5/1/2017).

    Biaya penerbitan BPKB untuk kendaraan roda dua dan roda tiga dari Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu per penerbitan. Sementara itu, biaya untuk roda empat atau lebih dari Rp 100 ribu naik jadi Rp 375 ribu per penerbitan.

    Tarif penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah dari Rp 75 ribu per kendaraan menjadi Rp 150 ribu untuk roda dua dan Rp 250 ribu untuk roda empat. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk roda dua dan roda tiga dari awalnya Rp 30 ribu jadi Rp 60 ribu. Sedangkan untuk roda empat dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu.

    “Intinya adalah untuk pelayanan publik lebih baik,” tuturnya.

    Ia menjelaskan, kenaikan juga tak terlepas dari meningkatnya biaya produksi mulai dari kertas hingga percetakan. Menurutnya, tarif itu juga jauh lebih murah dibandingkan biaya akomodasi yang kerap dikeluarkan masyarakat.

    Mantan Kapolda Metro Jaya ini mencontohkan orang yang tinggal di Jakarta namun kendaraannya terdaftar di Jayapura. Dengan sistem dahulu, orang itu setidaknya harus mengeluarkan uang transportasi ke Jayapura sekitar Rp2,8 juta hanya untuk mengurus STNK.

    Tito juga menegaskan, melalui sistem online, kini masyarakat bisa memperpanjang STNK di mana pun, tak mesti ke daerah kendaraan terdaftar.

    “Padahal ini kenaikannya lebih rendah. Berikutnya dengan sistem ini menghindari adanya biaya tambahan dalam tanda petik penyalahgunaan wewenang,” tuturnya.

    Dalam aturan yang baru, tarif STNK kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, dan angkutan umum naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu per penerbitan. Lalu, biaya pengesahan untuk kendaraan roda empat dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu per penerbitan.