Main Tebak-tebakan, Siapa Bikin Tarif STNK-BPKB?

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Seolah menjadi kejutan menyakitkan di awal tahun, Kepolisian Negara Republik Indonesia menaikkan tarif pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Keputusan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di saat masyarakat terkaget-kaget dengan langkah kepolisian ini, yang lebih mengejutkan lagi adalah sikap pemerintah. Presiden, kementerian dan Polri seolah lempar batu sembunyi tangan alias tidak satu suara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden Joko Widodo mengimbau supaya kementerian atau lembaga tidak menaikkan tarif atau biaya layanan masyarakat terlalu tinggi.

“Presiden mengingatkan kalau tarif PNBP bagi layanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi. Jadi ya tidak tahu, silakan hubungi di sananya (Polri). Presiden sudah ngomong begitu,” kata Darmin di kantornya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, usulan kenaikan tarif ini atas usul Polri karena sejak 2010 tidak pernah berubah harganya. “Ini sudah tujuh tahun tidak naik,” katanya.

“Jadi, kalau untuk Kementerian dan Lembaga memang disesuaikan, entah karena faktor inflasi maupun services-nya yang lebih baik.” Ia melihat ada komitmen dari Kepolisian untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat ke depannya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian melempar bola panas kenaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR). Sebelumnya Tito menyatakan usulan kenaikan tarif sampai tiga kali lipat datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Sudah lintas sektoral dan sudah dibicarakan cukup panjang dengan Komisi III dan Banggar. Itu usulan banyak juga dari Banggar,” kata Tito di Kantor Presiden, Kamis (5/1/2017).

Biaya penerbitan BPKB untuk kendaraan roda dua dan roda tiga dari Rp 80 ribu menjadi Rp 225 ribu per penerbitan. Sementara itu, biaya untuk roda empat atau lebih dari Rp 100 ribu naik jadi Rp 375 ribu per penerbitan.

Tarif penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah dari Rp 75 ribu per kendaraan menjadi Rp 150 ribu untuk roda dua dan Rp 250 ribu untuk roda empat. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk roda dua dan roda tiga dari awalnya Rp 30 ribu jadi Rp 60 ribu. Sedangkan untuk roda empat dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu.

“Intinya adalah untuk pelayanan publik lebih baik,” tuturnya.

Ia menjelaskan, kenaikan juga tak terlepas dari meningkatnya biaya produksi mulai dari kertas hingga percetakan. Menurutnya, tarif itu juga jauh lebih murah dibandingkan biaya akomodasi yang kerap dikeluarkan masyarakat.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mencontohkan orang yang tinggal di Jakarta namun kendaraannya terdaftar di Jayapura. Dengan sistem dahulu, orang itu setidaknya harus mengeluarkan uang transportasi ke Jayapura sekitar Rp2,8 juta hanya untuk mengurus STNK.

Tito juga menegaskan, melalui sistem online, kini masyarakat bisa memperpanjang STNK di mana pun, tak mesti ke daerah kendaraan terdaftar.

“Padahal ini kenaikannya lebih rendah. Berikutnya dengan sistem ini menghindari adanya biaya tambahan dalam tanda petik penyalahgunaan wewenang,” tuturnya.

Dalam aturan yang baru, tarif STNK kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, dan angkutan umum naik dari Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu per penerbitan. Lalu, biaya pengesahan untuk kendaraan roda empat dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu per penerbitan.

 

Alasan pemerintah menaikkan tarif penerbitan STNK dan BPKB untuk memperbaiki pelayanan Polri dan menambah penerimaan negara, tidak masuk di akal bagi peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto.

Eko memahami, pemerintah memiliki kepentingan mengamankan penerimaan negara. Seperti diungkapkan Direktur PNBP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Mariatul Aini, potensi tambahan penerimaannya mencapai Rp1,73 triliun tahun ini. Dengan rincian, sebesar Rp840 miliar berasal dari STNK dan Rp890 miliar dari BPKB.

Namun Eko mengingatkan, di tahun ini masyarakat harus menanggung kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menyusul tren kenaikan harga minyak mentah dunia. Tanggungan tersebut akan menguras kantong masyarakat di awal tahun ini.

“Kumulatif dari kenaikan-kenaikan harga yang diatur pemerintah ini akan membebani ekonomi,” ujar Eko, Kamis (5/1/2017).

Sebenarnya, lanjut Eko, pemerintah tidak perlu menaikkan biaya pelayanan pengurusan surat kendaraan bermotor jika berhasil mengoptimalkan penggunaan belanja.

Pasalnya tahun lalu, Polri mendapat pagu belanja Rp79,3 triliun dan merupakan satu lembaga yang memperoleh pagu anggaran terbesar dalam APBN.

“Kalau dibedah lagi, Polri ini kan anggarannya termasuk yang salah satu terbesar juga. Apakah harus menarik lagi dari masyarakat?,” ujarnya.

Menurut Eko, dalam masalah kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor ini, Jokowi dan jajarannya dinilai gagal melihat kondisi daya beli masyarakat yang mempengaruhi kemauan membayar (willingness to pay) dengan tarif yang lebih tinggi.

“Apakah kenaikannya harus sebesar itu atau kan bisa dilakukan secara bertahap?” ujarnya.

Eko berharap kebijakan mantan Walikota Solo untuk menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKP telah dipertimbangkan dengan matang.

“Kebijakan itu sebenarnya tidak boleh trial and error karena si pembuat kebijakan adalah orang-orang ahli yang sudah punya pengalaman, mengetahui kondisi negara lain bagaimana, punya sense kondisi ekonomi masyarakat bagaimana,” ujarnya.

Berdasarkan catatan, pemerintahan Jokowi pernah menerbitkan aturan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dengan matang. Baru setelah mendapatkan penolakan dari publik, kebijakan itu ditarik kembali.

Sebagai contoh, tahun lalu Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Revisi down payment (DP) mobil pejabat dari Rp116 juta menjadi Rp210 juta setelah mendapat penolakan masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai memiliki andil untuk mengurungkan rencana kenaikan tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang meroket hingga 300 persen.

Pengamat kebijakan publik Yayat Supriyatna mengatakan, Jokowi bisa harus turun tangan mengklarifikasi kebijakan pemerintah yang berpotensi meresahkan masyarakat.

“Bisa saja dibatalkan. Kalau Presiden menilai ini membebani masyarakat, bisa saja dengan diskresinya presiden mengevaluasi tarif yang ada,” ujar Yayat, Kamis (5/1/2016).

Yayat menuturkan, rencana kenaikan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor itu cenderung terburu-buru dan kurang sosialisasi, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ia berharap, Jokowi bisa mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP melalui pembatalan PP. Toh, Jokowi sebelumnya pernah mengeluarkan diskresi atas rencana kenaikan tunjangan uang muka mobil pejabat tahun lalu.

“Dengan prinsip nawacita-nya presiden kan ingin setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.

Apabila memang tidak ingin dibatalkan, setidaknya pemerintah mengevaluasi kembali besaran kenaikan tarif. Kenaikan sebesar 300 persen dianggap membebani daya beli masyarakat, khususnya yang memiliki pendapatan terbatas.

“Terkait besaran angka tersebut, kalau di Jakarta tidak ada masalah, karena pendapatannya sudah lumayan tinggi. Tapi, bagaimana di luar Jawa yang terbatas pendapatannya,” ucapnya.

Waktu pemberlakuan kebijakan baru ini juga dinilai tidak tepat. Karena, berbarengan dengan kenaikan tarif harga barang dan jasa lainnya. Sebut saja, tarif listrik khusus pelanggan 900 VA yang resmi naik 1 Januari lalu, harga bahan pangan yang melonjak drastis hingga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertalite yang naik Rp300 per liter.

Oleh karena itu, ia meminta, Jokowi dan para menterinya lebih cermat lagi dalam menetapkan kebijakan yang bersifat luas dan menyentuh masyarakat secara langsung. Kebijakan yang menyangkut perekonomian harus dipikirkan secara cermat dan mendalam sehingga tidak menggerus daya beli masyarakat.

“Sebuah kebijakan publik bersifat strategis jangan terburu-buru. Ingat kebijakan ini berlaku bagi seluruh masyarakat, yang harus menanggung beban berat adalah masyarakat paling bawah. Mohon evaluasi kembali, kalau presiden saja masih galau,” pungkasnya.

 

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merekomendasikan Presiden Jokowi untuk menarik kembali ‘kado pahit’ yang diberikannya di awal tahun ini.

“FITRA menilai tidak pernah ada uji publik. PP bisa cacat secara administrasi, karena tidak ada bagian uji publik yang mengedepankan komponen lain untuk mengkaji peraturan tersebut,” tegas Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, di Sekretariat Nasional FITRA, Jakarta, Kamis (5/1/2017).

Menurut Yenny, evaluasi terkait kinerja pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam peningkatan kinerja pelayanan masyarakat dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor harus dilakukan sebelum dikeluarkan produk kebijakan. Namun, menurutnya, hal itu tidak dilakukan pemerintah.

Dari catatan FITRA, terdapat sekitar Rp270 miliar potensi PNBP 2015 yang tidak terserap, karena masalah di sistem administrasi manunggal satu atap (samsat), pembayaran ke bank yang terlambat, dan problem pengelolaan.

Hal tersebut, Yenny menilai, pemberlakukan PP 60/2016 menegasikan persoalan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi dan dijadikan bahan uji publik dalam membuat kebijakan baru.

“Ini mengkhawatirkan kami karena akan bisa dimanfaatkan oleh elit tertentu, mengingat tidak ada akuntabilitas dalam PNBP di sektor kendaraan bermotor,” jelasnya.

Selain itu, FITRA juga memberikan rekomendasi agar target penaikan PNBP berdasar PP 60/2016 sebesar Rp1,7 triliun dikaji lebih dalam.

“Kalau memaksakan kehendak dengan menegasikan penerimaan negara bukan pajak lain, akan meningkatkan distrust masyarakat kepada pemerintahan. Kebutuhan akan dana tidak harus dilakukan dengan pemberlakukan kebijakan yang sporadis,” terangnya.

Sejumlah kecacatan administrasi yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Pertama, PP tersebut dicurigai tidak disiapkan pemerintah secara subtansial di internal pemerintahan.

Pasalnya, setelah mendapat reaksi keluhan dan gelombang penolakan dari berbagai pihak, Jokowi dan jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) justru saling lempar tanggung jawab.

“Ini pembuktian bahwa internalisasi yang tidak baik di dalam pemerintahan. Padahal ini bicara koordinasi dalam melahirkan produk kebijakan yang berpengaruh pada rakyat,” imbuh Yenny.

Kedua, pemerintah terlalu mengedepankan ego sektoral untuk mengejar peningkatan penerimaan negara, dalam hal ini dari PNBP. Sebab, Fitra menilai masih banyak potensi PNBM lainnya yang justru diabaikan pemerintah.

Ketiga, dari sisi administrasi, tak ada kejelasan informasi dokumen asli yang seharusnya bisa dikonsultasikan kepada sejumlah pihak dan dilakukan uji publik sebelum efektif diterapkan kepada masyarakat.

Keempat, pemerintah tak benar-benar mengkaji minimnya penerimaan PNBP seperti yang dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, berdasarkan catatan BPK ada kekurangan penerimaan PNBP dari sejumlah provinsi sebesar Rp270 miliar.

“Ada kekurangan penerimaan negara dari hasil audit BPK tapi kemudian ini diabaikan oleh pemerintah. Seharusnya dicek dulu aliran tersebut, bukan asal membuat kebijakan baru untuk menutup lubang,” tekan Yenny.

Kelima, besaran kenaikan tarif dinilai tak sesuai dengan apa yang diklaim oleh pemerintah, yakni sebesar laju inflasi. Nyatanya, kenaikan tarif hampir tiga kali lipat.

Oleh karenanya, Fitra meminta pemerintah untuk segera membatalkan PP 60 yang terlanjut diteken oleh Jokowi.

Sementara itu, Riesqi Rahmadiansyah, Advokat Prorakyat menekankan, Presiden Jokowi punya dua jalan, yakni membatalkan PP atau masyarakat yang akan membatalkan dengan mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau Presiden yang batalkan setidaknya Presiden tak menanggung malu tapi kalau masyarakat yang mengajukan justru Presiden yang malu,” ujar Riesqi di kantor Fitra pada kesempatan yang sama.

Adapun dasar gugatan yang dapat dilayangkan masyarakat kepada MK, dapat menyasar dua hal, yakni tak transparannya penyusunan PP dan besaran kenaikan tarif yang tak sesuai.

Untuk besaran tarif kenaikan yang tak sesuai, menurutnya, kenaikan sesuai laju inflasi sama sekali tak tercermin dalam kenaikan yang diimplementasikan oleh pemerintah.cn/ber/ta/yu

Up Next

Related Posts

Discussion about this post