Membegal Aset Gedung Cagar Budaya PDAM Basra

Risma Harus Berani Perang Terbuka Melawan Mafia agar Aset-aset Pemkot Tidak Hilang

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Di antara bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, tidak ada yang tahu keberadaan gedung bersejarah di Jalan Basuki Rahmat (Basra) No 119-121 Surabaya. Ribuan pengendara saben hari hanya lewat begitu saja. Mereka tidak pernah memperhatikan bahwa gedung itu pernah menjadi saksi sejarah.

Padahal eks gedung Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Surabaya yang berdiri di lahan seluas 3.796 meter persegi itu, merupakan tempat bersejarah yang pernah digunakan sebagai markas Badan Keselamatan Rakyat (BKR) di bawah pimpinan Sungkono saat kemerdekaan.

Dan kini, sesuai SK Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Nomor 188.45/232/436.1.2/2015 tanggal 23 September 2015, telah dinyatakan gedung tersebut menjadi Bangunan Cagar Budaya.

Di dalam gedung yang kini digunakan sebagai depo truk tangki, kata Humas PDAM Surya Sembada Surabaya, Ari Bimo Sakti, digunakan sebagai museum air.

Sayangnya, bangunan bersejarah itu terancam hilang. Yah, satu lagi aset Pemkot Surabaya diklaim milik perorangan/swasta. Bahkan, pihak PDAM sendiri tak berkutik melawan orang-orang yang mengklaim atas hak tanah dan bangunan di Jalan Basuki Rahmat No 119-121 tersebut.

“Sudah berkali-kali kita kalah di persidangan. Hakim selalu mengabaikan fakta-fakta yang ada,” terang Muhammad Rizki, manajer hukum PDAM Surya Sembada Surabaya di Kantor PDAM Jalan Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.2 pada 1991, Selasa (10/1/2017).

Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (10/1/2017) memenangkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Hanny Layantara sebagai ahli waris sah atas tanah PDAM yang bersengketa tersebut.

“Pelawan (PDAM) tidak memiliki kapasitas sebagai pelawan,” seperti dibacakan Ketua Majelis Hakim Ferdinandus dalam amar putusan di ruang sidang Garuda.

Sebelumnya PN Surabaya mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 93/EKS/2013/PN.Sby jo Nomor 679/Pdt.G/2006/PN.Sby tanggal 25 November 2013., dengan isi penetapannya mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Hanny Layantara.

PDAM Surya Sembada yang melayangkan permohonan perlawanan eksekusi terhadap penentapan eksekusi tersebut, kalah lagi. Benar-benar tragis.

Prasasti yang terpampang di depan eks gedung PDAM di Jalan Basuki Rahmat Surabaya. Tulisan itu menunjukkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Kini eks markas BKR jatuh ke tangan perorangan. Sekali lagi, aset Pemkot Surabaya terancam hilang.

Prasasti yang terpampang di depan eks gedung PDAM di Jalan Basuki Rahmat Surabaya. Tulisan itu menunjukkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Kini eks markas BKR jatuh ke tangan perorangan. Sekali lagi, aset Pemkot Surabaya terancam hilang.

PDAM ‘dikalahkan’ berkali-kali

 PDAM Surya Sembada Surabaya bukan sekali ini saja kalah di persidangan dalam objek sengketa yang sama. Rizki menjelaskan, sebelum Hanny Layantara, ada nama Siti Fathiyah dan PT Perseroan Datang L’Auto NV (dulunya bernama PT Handel Maatschappij L’Auto).

Keduanya (Siti Fathiyah dan L’Auto) sama-sama mengajukan permohonan eksekusi atas lahan PDAM dan dimenangkan. “Ini aneh, satu objek dengan dua penetapan,” tutur Rizki.

Rizki melanjutkan, pihaknya sebenarnya sudah menelusuri keabsahan tanah dan bangunan yang menjadi aset Pemkot Surabaya tersebut. Katanya, PDAM dulu menggunakan bangunan itu berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 12/Embong Kaliasin, Surat Ukur No. 202 tahun 1902, dan Sertifikat Hak Pakai No. 13/Embong Kaliasin, Surat Ukur No. 20 tahun 1902.

“Artinya, kepemilikan PDAM atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 119-121 didasarkan pada pemisahan aset yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Jadi itu sudah jelas asetnya Pemkot Surabaya,” kata Rizki.

Lalu, tiba-tiba muncul Siti Fathiyah yang usianya sudah renta melayangkan permohonan eksekusi pada lahan PDAM tersebut. Dasarnya, Siti Fathiyah merupakan ahli waris dari Majari suaminya yang pernah mendapat wasiat (surat kuasa) dari pemilik sah bernama Bukki (Buckey) Scerer Van Ermel yang tertulis dalam akta perjanjian kerjasama tanggal 21 Januari 1974 No. 176 atas objek sengketa di Jalan Kaliasin No 119 Verponding No 5221 dan Jalan Kaliasin No 120 Verponding No 5222.

Atas dasar itu Siti mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dikeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/Eks/PN.Sby jo No 679/Pdt.G/2006/PN.Sby.

PDAM melakukan upaya hukum perlawanan terhadap eksekusi. PN Surabaya pun memutuskan menolak perlawanan PDAM untuk seluruhnya. Kemudian PDAM melakukan banding atas putusan Nomor 168/Pdt.Plw/2012/PN.Sby tanggal 11 September 2012.

Dalam tingkat banding, putusan tersebut diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 67/PDT/2013/PT.SBY tanggal 21 Maret 2013.

PDAM pun mengajukan kasasi atas putusan banding. Dalam tingkat kasasi, putusan banding dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan kasasi No 244 K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015.

Namun pihak PDAM tidak mau menyerah. Sayid M Iqbal, Sekretaris PDAM Surya Sembada Surabaya mengatakan pihaknya telah mengumpulkan fakta-fakta yang diajukan ke persidangan. Salah satunya, menelusuri alas hak tanah berupa Eigendom Verponding di kantor pertanahan.

“Hasilnya, tidak pernah ada nama Bukki Scerer Van Ermel dalam riwayat kepemilikan alias fiktif. Klaim Siti Fathiyah, kami menganggapnya cacat hukum,” terang Iqbal di Kantor PDAM Jalan Mayjend Prof. Dr. Moestopo No.2 pada 1991, Selasa (10/1/2017).

Gedung lama PDAM yang terancam dikuasai perorangan dan swasta.

Gedung lama PDAM yang terancam dikuasai perorangan dan swasta.

Dari sini PDAM berhasil menghentikan eksekusi setelah melaporkan Siti Fathiyah dan Cipto Tjandra ke Polrestabes Surabaya karena telah memberi keterangan palsu atas akta otentik yang dijadikan dasar menggugat PDAM. “Waktu itu sebenarnya sudah mau dieksekusi. Tapi setelah kita sampaikan ada pemberian keterangan palsu ke polisi, akhirnya eksekusi tidak jadi,” jelasnya.

Dalam laporan pidana tersebut, polisi menetapkan Siti Fathiyah dan Cipto Tjandra sebagai tersangka pemalsu dokumen. Penetapan tersangka dilakukan Polrestabes Surabaya dan telah menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejari Surabaya, Kamis 13 Desember 2012. Namun pada 2013, Siti Fathiyah meninggal dunia. Namun hingga kini penetapan tersangka kepada Cipto Tjandra seperti hilang ditelan bumi.

“(Katanya) pernah dilimpahkan ke Kejari, tapi berkasnya Cipto Tjandra dikembalikan karena dianggap kurang lengkap. Tapi sejak itu kasus pidana Siti Fathiyah dan Cipto Tjandra menjadi tidak jelas ditangani polisi,” kata Iqbal mempertanyakan hal itu.

Dengan adanya penetapan sebagai tersangka (Siti Fathiyah dan Cipto Tjandra), seharusnya bisa menggugurkan penetapan eksekusi perkara perdata. Tidak hanya itu, pada rentang waktu sebelum dijatuhkan putusan kasasi, Hanny Layantara mengklaim telah melakukan jual beli objek sengketa dengan Siti Fathiyah pada 29 September 2011 yang kemudian diajukan sebagai dasar permohonan eksekusi selanjutnya.

Padahal status Siti Fathiyah sudah menjadi tersangka atas objek yang disengketakan. Maka, seharusnya Hanny juga menjadi tersangka karena telah membeli tanah ‘abal-abal’. Nyatanya, hal itu justru tidak berlaku bagi PN Surabaya.

Saat itu Juru Bicara PN Surabaya Agus Pambudi mengatakan, tidak ada alasan untuk menggugurkan eksekusi karena putusan perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

“Kalau sekarang ada kasus pidana terkait perkara ini, tidak ada pengaruhnya. Karena eksekusi ini masalah perdata, tidak ada hubungannya dengan pidana. Di perkara perdata ini, polisi hanya mengamankan saja kalau ada eksekusi,” katanya.

Iqbal melihat ada kejanggalan dalam proses hukum tersebut. “Putusan itu masih Kasasi dan sudah ada tersangka (Siti Fathiyah dan Cipto Tjandra). Artinya belum ada inkracht. Seharusnya semua (gugatan perdata) gugur. Tapi ini malah diteruskan,” ungkap Iqbal.

Dari sini kemudian muncul dugaan penyerobotan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin mengusai hak atas tanah milik Pemkot Surabaya.

Ada mafia tanah dan mafia peradilan yang bermain, demikian bila memperhatikan jalannya proses peradilan perebutan tanah PDAM di Jalan Basuki Rahmat No 119-121 Surabaya.

‘Boneka-boneka’ mafia tanah dan mafia peradilan

 Modus-modus mafia tanah dan mafia peradilan yang dipertontonkan dalam kasus dugaan penyerobotan aset Pemkot Surabaya sangat kentara.

Siti Fathiyah maupun Hanny Layantara yang mengklaim sebagai pemegang kuasa atas tanah dan bangunan eks PDAM di Jalan Basuki Rahmat No 119-121 Surabaya diduga hanya menjadi boneka kepentingan pihak ketiga.

Tidak bisa dipungkiri, aset Pemkot Surabaya itu sangat ‘gurih’ untuk diperebutkan. Lokasinya yang strategis di tengah kota menjadi alasan untuk menguasai tempat tersebut. Seperti diketahui harga tanah sekunder di Surabaya tepatnya di Jalan Basuki Rahmat setiap tahunnya naik dua kali lipat.

Pada awal Desember 2016, tanah di Jalan Basuki Rahmat Surabaya mencapai Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per meter persegi. Bila dikalikan luas tanah 3.796 meter persegi, maka kata Rizki, harganya bisa mencapai Rp 190 miliar.

“Itu belum termasuk bangunannya. Wajar jika banyak investor yang melirik tempat itu. Di sana bisa didirikan hotel dan lain-lain,” katanya.

Namun ketertarikan mereka sebenarnya tidak cukup beralasan. Sebab, bangunan di Basra sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Sayangnya, mereka sudah tidak peduli apakah bangunan itu cagar budaya atau bukan. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk menguasai aset-aset milik Pemkot Surabaya.

Contoh, Kolam Renang Brantas (KRB) di Jalan Irian Barat. Pemkot tak bisa berbuat apa-apa ketika aset ini dikuasai pengusaha Tedjo Bawono. Pemkot kalah di pengadilan lantaran tak punya bukti tertulis berupa sertifikat.

Belum lagi Gelora Pancasila, juga lepas begitu saja. Lahan TVRI di Jalan Mayjen Sungkono juga jadi sengketa, yang kabarnya juga akan dikuasai pengembang.

Bangunan rumah yang dijadikan Radio siaran Bung Tomo di Jalan Mawar No 10 dirobohkan Jayanata Group untuk digunakan lahan parkir.

Aset milik Pemkot Surabaya berupa lahan seluas 5.710 meter persegi di kawasan Kelurahan Bulak, juga lepas dan kini dikuasai PT DASA. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak yang mengusut dugaan korupsi pelepasan aset ini, akhirnya dihentikan begitu saja. Dalihnya, dua saksi kasus pelepasan aset sudah meninggal dunia.

Dari kiri: Sayid M Iqbal, Sekretaris PDAM, Muhammad Rizki, manajer hukum PDAM, dan Ari Bimo Sakti, Humas PDAM Surya Sembada Surabaya.

Dari kiri: Sayid M Iqbal, Sekretaris PDAM, Muhammad Rizki, manajer hukum PDAM, dan Ari Bimo Sakti, Humas PDAM Surya Sembada Surabaya.

Para ‘begal aset’ tidak berhenti begitu saja. Ancaman itu terlihat di depan mata dengan menguasai aset Pemkot lainnya yakni PDAM di Jalan Basuki Rahmat.

Awalnya mereka (begal aset) menggunakan boneka-boneka untuk melawan PDAM. Para boneka ini tidak bermain sendirian. Support-nya sangat besar terutama di urusan financial untuk memenangkan kasus di persidangan. Sehingga tak pelak, hakim-hakim pun dibuat ‘lembek’ dengan putusannya. Hakim dianggap tidak fair lagi dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan.

Di antaranya, munculnya satu objek (PDAM) dengan dua penetapan. Ini yang dianggap tidak fair. Selain Siti Fathiyah dan Hanny Layantara, PT Perseroan Datang L’Auto NV juga melayangkan gugatan atas kepemilikan lahan PDAM di Basra.

L’Auto mengajukan gugatan sebagai satu-satunya pemilik sah. L’Auto juga mengingkari keabsahan perjanjian jual beli antara PT  Handel Maatschappij L’Auto dengan Kotamadya Surabaya (KMS) waktu itu. Akta jual beli tertanggal 15 Juli 1971 No 81/1971 yaitu tanah SHGB No 318/Embong Kaliasin dan Akta jual beli tertanggal 15 Juli 1971 No 82/1971 yaitu tanah SHGB No 343/Embong Kaliasin (kedua tanah SHGB merupakan konversi dari tanah objek sengketa). Dalam gugatan tersebut, PDAM Surabaya lagi-lagi kalah.

Selanjutnya PDAM mengajukan banding atas putusan No 453/Pdt.G/2014/PN.Sby ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Banding tersebut membuat PDAM ‘kelimpungan’. Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan No 182/PDT/2016/PT.Sby tanggal 27 April 2016 yang menguatkan putusan PN Surabaya.

Sudjatmiko, Ketua PN Surabaya mengaku baru mengetahui adanya dua penetapan eksekusi tersebut. Menurutnya, dua putusan tersebut bisa membuat tumpang tindih.

“Saya belum mengetahui detailnya. Kalau seperti ini bisa jadi tumpang tindih,” katanya.

Namun katanya, dia akan berencana mempelajari terlebih dahulu munculnya kejanggalan atas dua penetepan eksekusi ini. “Saya akan pelajari dulu penetapan eksekusi ini. Kalau masalah materi hukum saya tidak boleh mengintervensi hakim, karena itu kewenangan hakim, kecuali menyangkut kepentingan publik,” tegas Sudjatmiko.

Fitradjaja Purnama.

Fitradjaja Purnama.

Atas kasus ini, peran mafia peradilan sangat kuat. Mereka telah berhasil merusak sistem peradilan di negeri ini. “Ini para mafia (tanah dan peradilan) bergabung,” tuding Fitradjaja Purnama, aktivis pertanahan.

Menanggapi proses persidangan PDAM dalam melawan aset-aset Pemkot Surabaya, Fitra menyebut PDAM telah kalah oleh mafia. Menurutnya publik harus mengetahui banyak soal kasus ini. Sebab, perkara penyerobotan aset ini tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan ada pihak-pihak baru yang berupaya merebut dengan ‘paksa’ dengan cara melegalkan pelepasan melalui pengadilan.

“Secara kasus, saling klaim perorangan maupun swasta pada eks gedung PDAM bisa disebut sebagai upaya jahat yang dilakukan investor. Mereka menggunakan cara kotor yakni cara mafia,” sebut Fitra.

Kalau PDAM terus-terusan kalah di persidangan, kata Fitra, hal itu merupakan sebuah kewajaran. Pasalnya, persidangan itu sangat kental dengan mafia peradilan.

“Melawan mafia dengan cara seperti itu, PDAM kalah itu wajar karena mereka tidak punya uang. Berbeda dengan cara kerja para mafia peradilan yang selalu menggelontorkan uang demi memenangkan kasus,” ucapnya.

Cara-cara mafia yang demikian, tidak seharusnya dilawan dengan cara mafia. Lanjut Fitra, perlawanan yang harus dilakukan Pemkot adalah perlawanan secara terbuka (perang terbuka).

“Sekarang ini perkara-perkara gugatan PDAM sangat tertutup di media. Nah, di sini Pemkot harus membangun opini. Karena itu tidak bisa perkara ini hanya diurus di level PDAM. Bahkan meski Pemkot mengerahkan mesin-mesin birokrasinya tidak cukup. Karena itu Wali Kota Surabaya (Tri Rismaharini) harus serius ngurus persoalan ini,” urainya.

Kalau sekarang Surabaya sudah apik untuk masalah infrastruktur, pertamananan dan pelayanan publik, maka penanganan masalah pertahanan juga harus bagus, tandas Fitra. Sebab saat ini sudah banyak aset Pemkot yang lepas begitu saja tanpa ada perlawanan yang serius. Makanya, untuk yang satu ini jangan sampai terjadi di eks gedung PDAM Basra.

“Ini pertaruhan besar bagi wali kota. Kalau selama ini wali kota getol untuk urusan-urusan yang lain, walikota juga harus getol untuk urusan aset. Lawannya mafia tanah dan mafia peradilan. PDAM jangan sampai dibiarkan menyelesaikan ini sendiri,” demikian Fitra.nov

klik video Aset PDAM Surabaya Dibegal

Up Next

Related Posts

Discussion about this post