Beranda featured Madura ‘Duduk’ di Atas Ladang Migas

Madura ‘Duduk’ di Atas Ladang Migas

336
Ridwan Hisjam.

SIAGAINDONESIA.COM Madura berpisah secara administratif dengan Jawa Timur alias berdiri sebagai provinsi, itu sangat bisa. Apalagi Madura memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Selain kaya akan garam, diketahui pulau Madura memiliki kekayaan Migas (minyak dan gas) yang cukup besar.

“Ada 100 titik Migas yang terdeteksi. Namun saat ini hanya 4 titik saja yang dimanfaatkan,” Ridwan Hisjam, anggota Komisi X DPR RI, belum lama ini.

Karena itu dia sangat menyayangkan jika Madura tidak bisa menjadi provinsi sendiri. Mengingat potensi SDM-nya yang cukup besar dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa, maka sangat memungkinkan bagi Madura untuk mengelola wilayahnya sebagai provinsi.

Politisi Partai Golkar ini menceritakan, sebelum abad ke 18, Madura terdiri dari kerajaan-kerajaan yang saling bersaingan, akan tetapi sering pula bersatu dengan melaksanakan politik perkawinan. Di antaranya kerajaan-kerajaan tersebut adalah Arosbaya, Blega, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Di samping itu kerajaan-kerajaan di Madura berada di bawah supermasi dari kerajaan yang lebih besar yang kekuasaannya berpusat di Jawa. Antara tahun 1100-1700, kerajaan-kerajaan itu berada di bawah supermasi kerajaan Hindu di Jawa Timur, kerajaan-kerajaan Islam dipesisir Demak dan Surabaya serta kerajaan Mataram di Jawa Tengah.

Peda pertengahan abad ke 18, Madura berada di bawah pengarus VOC/Kompeni Belanda. Setelah Kompeni dibubarkan pada tahun 1879, Madura dengan berangsur-angsur menjadi bagian dari Kolonial Belanda sampai dengan masa pendudukan tentara Jepang.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pulau Madura berstatus sebagai Karesidenan dalam Provinsi Jawa Timur. Pada akhir tahun 1947, Madura diduduki kembali oleh Pemerintah Penjajah Belanda.

Untuk memperkuat cengkramannya atas Pulau Madura, seperti halnya terhadap daerah lainnya di Indonesia yang didudukinya, pada tahun 1948 Pemerintah Belanda kala itu membentuk Negara Madura. Status sebagai negara tersebut berlangsung sampai kurun waktu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949-1950 oleh Belanda.

Sebagai negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Madura merupakan salah satu negara bagian bersama-sama dengan negara-negara bagian lainnya, seperti Republik Indonesia Yogyakarta, Indonesia Timur, Pasundan, Sumatera Timur, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat.

Status Madura di dalam wadah RIS hanya berusia pendek, karena pada tahun 1950 itu juga rakyat Madura telah membubarkan parlemen, negara Madura, dan kembali bergabung dengan Republik Indonesia (kesatuan di Yogyakarta).

“Ya, Madura pernah menjadi sebuah negara. Terpilihnya Pulau Madura ya tidak serta merta begitu saja. Setiap tempat yang menjadi negara bagian (RIS) kala itu tentu tempat-tempat yang memiliki potensi besar. Nah, sekarang jangankan Madura menjadi provinsi, mereka bahkan dulunya pernah menjadi negara. Madura dan masyarakatnya memiliki hak untuk menjadi provinsi. Madura adalah lokasi yang profitable,” ungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu Daerah Pemilihan Jawa III DPP Partai Golkar ini.

100 Titik Kandungan Migas

Ridwan memaparkan kajiannya, pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Dengan potensi sebesar itu dan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, Madura bisa menjadi pulau paling kaya se-Indonesia.

Bayangkan luas keseluruhan pulau Madura kurang lebih 5.168 kilometer (km), atau kurang lebih 10 persen luas Jawa Timur. Adapun panjang daratan kepulauannya dari ujung barat di Kamal sampai dengan ujung timur di Kalianget sekitar 180 km dan lebarnya berkisar 40 km.

Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten. Dengan Luas wilayah untuk kabupaten Bangkalan 1.144, 75 km terbagi dalam 8 wilayah kecamatan, kabupaten Sampang berluas wilayah 1.321, 86 km, terbagi dalam 12 kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki luas wilayah 844,19 km, yang terbagi dalam 13 kecamatan, dan Kabupaten Sumenep mempunyai luas 1.857,530 km, terbagi dalam 27 kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan.