Wajar Jokowi Marah

Freeport Bergejolak, NKRI Terancam

Comment

Di tengah riuh-rendahnya pemilihan kepala daerah, PT Freeport Indonesia bergejolak. Jika tidak ditangani dengan adil, bukan hanya perkara di arbitrase internasional yang harus dihadapi Pemerintah Indonesia. Posisi Papua sebagai bagian yang sah dari NKRI akan terganggu.

Setelah untung puluhan tahun dan diselamatkan dari kebangkrutan, kini Freeport McMoRan sebagai induk usaha dari PT Freeport Indonesia malah mengancam melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawannya. Hal itu dilakukan lantaran  kegiatan operasi perusahaan terhenti sebagai imbas dari dihentikannya ekspor konsentrat oleh pemerintah.

President and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc, Richard C Adkerson, menyampaikan keputusan itu akan diambil pada pekan ini. Tujuannya, agar perusahaan asal Amerika Serikat ini secara finansial dapat berjalan normal.

“Minggu ini, kami akan setop karyawan kontraktor kita. Dari 30 ribuan karyawan, ada 12 ribu karyawan langsung yang jadi bagian karyawan kontrak kita. Saya sedih hadapi kenyataan ini. Kami lakukan ini bukan karena nego dengan pemerintah tapi terpaksa agar bisnis bisa berjalan secara finansial,” kata Richard di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Richard menjelaskan jumlah karyawan Freeport Indonesia yang lebih tepatnya sebanyak 32 ribu itu, sebagian besarnya merupakan karyawan nasional atau dalam negeri. Richard mengklaim tidak ada perbedaan perlakuan PHK antara pekerja lokal dan pekerja ekspatriat.

“Mmemang sekitar 97 persen-98 persen karyawan kami adalah nasional, termasuk jumlah yang cukup besar untuk Papua. Ekspatriat kami hanya di bawah 10 persen,” ujarnya.

Richard mengatakan, dengan dihentikannya izin ekspor sejak 12 Januari 2017, pengiriman konsentrat ke pabrik pengolahan di Gresik tak dapat dilakukan.

“Selama ini, ada dua kapal yang loaded dan shipping ke Gresik setelah izin ekspor dihentikan. Tapi, karena ada pemogokan kerja, kami tidak bisa kirim konsentrat. Setelah itu, kami akan hentikan operasi pabrik 10 hari lagi, karena tidak ada storage untuk simpan konsentrat,” ujarnya.

Produk yang diekspor Freeport ke luar negeri sekitar 60 persen, sedangkan yang dapat diolah di dalam negeri hanya 40 persen. Untuk itu ia berharap, ada solusi dari pemerintah, atau jika tidak, maka dalam 120 hari sejak ketentuan izin ekspor diterbitkan, ia akan melakukan Arbitrase ke Badan Hukum Internasional.

“Kalau enggak bisa jual 60 persen produk Anda, bagaimana bisa kerja. Kami harap bisa dapat solusi. Kami enggak bermaksud dikte pemerintah, kami terus berupaya bekerja sama dengan pemerintah,” ujar dia.

Untuk diketahui, PT Freeport Indonesia (PTFI)  tidak lagi melakukan ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak sejak 12 Januari 2017. Pasalnya, pemerintah tidak mengizinkan perusahaan tambang itu melakukannya lagi. Pemerintah meminta Freeport mengganti rezim kontrak karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan mengubah kontrak karya ke IUPK sebagaimana amanat Undang Undang No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara.

PTFI dan perusahaan-perusahaan pertambangan lain di Indonesia wajib membangun industri pemurnian di dalam negeri, mengikuti aturan pajak terbaru terkait ekspor konsentrat dan mengubah luasan wilayahnya hingga maksimal 25 ribu hektare.

Buntut dari kebijakan itu, sejak 10 Februari, operasional tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah PTFI sementara berhenti beroperasi. Karena PTFI hanya bisa memasok 40 persen produksi konsentratnya ke pabrik pengolahan di PT Smelting Gresik, Jawa Timur.

Bahaya Baru Asia Tenggara

Baru tiga bulan bertugas, Marsekal (Pur) Chappy Hakim mengundurkan diri dari posisinya sebagai presiden direktur PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, rekannya, Ma’roef Sjamsoeddin, sesama mantan prawira tinggi TNI Angkatan Udara, juga meletakkan jabatannya akibat kompleksitas masalah Freeport yang sangat besar. Kejadian ini tidak bisa dianggap angin lalu.

Masalah pokok Freeport adalah saratnya kepentingan pihak tertentu yang sudah begitu lama dibiarkan. Seiring dengan perjalanan waktu, praktik yang salah tidak lagi dianggap sebagai kesalahan, melainkan sesuatu yang lazim dan benar. Ketika international best practices dan sesuatu yang benar hendak diterapkan, muncul reaksi berlebihan yang kontraprodukif.

Selain mengancam menghentikan operasionalnya, Freeport juga mengancam memecat ribuan karyawan. Para pemasok barang juga ketar-ketir karena pesanan mulai berkurang tajam. Sekitar 15.000 rakyat Papua yang selama ini hidup dari remah-remah tambang, yang disebut tailing, juga kehilangan rezeki. Mereka mulai menebar ancaman untuk menyerbu mulut tambang.

Penduduk asli Papua kini mulai mendesak untuk mengatasi persoalan Freeport secara adat jika Pemerintah Indonesia tidak mampu mengambil keputusan yang win-win, yang menguntungkan negara, rakyat Papua, dan investor.

Bila Freeport berhenti operasi, Timika akan menjadi kota mati. Kabupaten Timika akan kehilangan pendapatan asli daerah. Sejumlah suku Papua tak akan lagi mendapatkan rezeki dari Freeport. Negara akan kehilangan penerimaan di atas US$ 1 miliar setahun. Pemerintah Indonesia harus direpotkan dengan perkara di arbitrase internasional. Pihak Freeport disebut-sebut akan menggugat Pemerintah Indonesia senilai Rp 500 triliun.

Boleh saja keputusan arbitrase intenasional tidak diindahkan. Jika kalah di arbitrase internasional, Pemerintah Indonesia tidak akan menjalankan keputusannya. Sebagai negara berdaulat, Indonesia bebas melakukan apa saja atas aset yang ada di wilayah NKRI. Tetapi, sebagai negara yang membutuhkan komunitas internasional untuk kegiatan perdagangan dan investasi, mengabaikan keputusan arbitrase internasional akan merugikan Indonesia.

Sikap Pemerintah Indonesia terhadap Freeport menjadi perhatian investor internasional. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menanamkan investasi di Indonesia setelah UU tentang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1969 diterbitkan. Masuknya Freeport menarik minat perusahaan asing lainnya untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam konteks ini, Freeport memiliki sumbangsih yang cukup besar terhadap masuknya investasi asing ke Indonesia.

Akan tetapi, sumbangsih itu tidak boleh membuat Freeport berbuat sesukanya. Semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia, asing maupun lokal, di bidang pertambangan maupun bukan pertambangan, wajib mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh ada satu pun perusahaan yang diberi keistimewaan oleh pemerintah.

Selama ini, Freeport, kadang, tidak mematuhi hukum Indonesia dan pemerintah terkesan tidak mampu bertindak tegas. Kondisi ini memicu kecurigaan bahwa oknum-oknum yang ada di pemerintahan dan “orang kuat” yang ada di luar pemerintahan mendapat keuntungan dari kehadiran Freeport. Mereka mendapat keuntungan dari kepemilikan saham dan pemasok berbagai kebutuhan Freeport.

Ketika perusahaan tambang berstatus PMA, termasuk Freeport, diwajibkan divestasi, pemerintah tidak bisa tegas. Ada tarik-ukur keputusan akibat benturan kepentingan. Saat semua perusahaan tambang diwajibkan membangun smelter atau pabrik pengolahan mineral di dalam negeri, pemerintah pun tidak bisa tegas terhadap Freeport.

Sementara itu Presiden Joko Widodo tampaknya akan mengambil sikap terkait negosiasi antara Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia. “Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” ujar Jokowi di GOR Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017).

Namun, Jokowi menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan. Selama proses masih berlangsung, Jokowi menyerahkannya kepada menteri terkait. “Sekarang ini biar menteri dulu,” ujar Jokowi.

Pada dasarnya, lanjut Jokowi, Pemerintah Indonesia hanya ingin mencari solusi yang tidak berat sebelah. “Kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang, solusi yang win-win. Kita ingin itu. Karena ini urusan bisnis,” ujar Jokowi.

“Namun, ya kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” lanjut Jokowi menegaskan kembali pernyataan sebelumnya.

Langkah berani Jokowi menantang Freeport bagai menabuh genderang perang. Wajar jika Pemerintah Indonesia marah, sebab Freeport secara kurang ajar dan berani menantang balik Pemerintah. Ini tentunya adalah tindakan yang luar biasa untuk ukuran sebuah perusahaan asing. Ada dua ancaman jelas, pertama menempuh jalur arbitrase internasional. Kedua mengancam akan memecat ribuan karyawan. Di luar ancaman itu sebenarnya ada bahaya lain yang bisa mereka gunakan sewaktu-waktu.

Pertama membiayai gerakan separatis di seluruh Indonesia. Kita tahu ada banyak pemberontak berkeliaran di Indonesia. Khusus Papua ada Organisasi Papua Merdeka. Tanpa dukungan Barat, mustahil organisasi ini mampu bertahan sampai sekarang. Amerika dan sekutunya tinggal membesarkan mereka melalui pendanaan masif dan suplai pesenjataan besar. Meski tak mungkin menang, mereka sudah cukup merepotkan Pemerintah. Di saat lengah itulah mereka memasukkan jenis serangan berbeda.

Kedua, mendanai ormas garis keras dan terorisme berkedok agama. Wahabisme berkaitan erat dengan kepentingan Israel dan Amerika. Aliran keras yang berinduk di Saudi Arabia ini adalah biang terorisme berkedok Islam di seluruh dunia. Wahabisme ini telah masuk Indonesia sejak lama, bahkan sejak jaman Imam Bonjol. Sekarang mereka menyusup ke tengah masyarakat berkedok organisasi islam dengan ide pemurnian agama. Mereka telah ada dan menunggu suntikan eskalasi dari Barat. Itu bisa dilakukan secara tidak langsung dengan menyusupkan agen.

Ketiga, mengacaukan ekonomi-politik. Ini adalah jalan paling umum sebelum melakukan langkah keras. Amerika biasanya melakukan metode pengacauan dan pembangkrutan terhadap negara target. Seperti kita tahu, Trump berhubungan erat dengan Fadli Zon dan Setya Novanto. Dalam kondisi tegang, akan terlihat jelas ke mana mereka berpihak. Jika ke depan, oposisi bertingkah makin tak masuk akal, besar kemungkinan itu adalah skenario Barat. Dalam bidang ekonomi bisa ditempuh melalui embargo dan permainan moneter.

Keempat, memberikan tekanan melalui meja internasional. Amerika akan mengerahkan pengaruhnya untuk menekan negara sasaran. Pertama tentu menggunakan embargo. Mereka juga akan menggunakan isu HAM, senjata pemusnah massal, dan kejahatan luar biasa, meski itu hanya bualan saja. Meja internasional akan dibuat percaya, atau dipaksa percaya bualan seperti itu. Persis seperti kisah kelam Irak dan Suriah. Penting sekali untuk merapat ke Rusia atau Cina, karena mereka punya hak veto di dewan PBB. Namun jangan heran jika isu PKI akan kembali disemarakkan, bahkan lebih heboh.

Kelima, referendum. Ancaman ini akan muncul dengan lebih dulu diawali kekacauan. Referendum tidak akan terjadi di masa damai. Papua akan dibuat bergolak. Kabar-kabar bohong akan muncul dengan deras ke luar sana. Isu-isu pelanggaran HAM akan marak. Indonesia akan jadi bulan-bulanan di mata masyarakat internasional. Antek-antek Amerika di Indonesia akan jadi yang terdepan dalam mengaburkan fakta. Para pengkhianat akan muncul dengan dalih kemanusiaan. Padahal kantong mereka dipenuhi pundi-pundi dari Amerika!

Peristiwa di atas memang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi jika Freeport mengalami jalan buntu. Mungkin hasil pertambangan Freeport Indonesia tak sebesar tambang lain, misalnya di Cili atau Freeport Amerika sendiri. Namun persoalan Freeport adalah juga mengenai pengaruh Barat, mencegah Indonesia mandiri, memberikan contoh akibat bagi “Musuh Barat” untuk negara lain. Filipina telah dengan tegas menyepak bokong Amerika, jika Indonesia lepas kendali, ini akan jadi pukulan telak. Akan jadi bahaya besar baru di Asia Tenggara.

Bangkitkan Nasionalisme

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai kondisi itu akan membuat publik marah. Bahkan, dalam situasi demikian justru pemerintah akan mendapat dukungan. Publik pun tidak rela bila pemerintah mundur karena ancaman Freeport, bahkan berkompromi.

Sebaliknya, ancaman Freeport yang akan membawa Pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional dalam waktu 120 hari ke depan secara terbuka akan menjadi bumerang bagi Freeport. Hal ini karena ancaman tersebut akan membangkitkan rasa nasionalisme bagi publik Indonesia.

“Masyarakat Indonesia akan terngiang dengan pelajaran sejarahnya saat VOC sebuah perusahaan Belanda yang mampu menaklukan kerajaan-kerajaan di nusantara. Freeport akan dipersepsi sama oleh publik Indinesia sebagai VOC di era digital,” kata Hikmanto, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, (23/2/2017).

Menurutnya Freeport tidak bisa memainkan tenaga kerjanya yang dirumahkan untuk melawan pemerintah dengan alasan efsiensi. Freeport juga tidak bisa memainkan isu Papua, bahkan kehadiran pasukan marinir di AS untuk mengancam pemerintah Indonesia.

Ada tiga alasan untuk ini. Pertama dalam kisruh kali ini pemerintah sudah bijak untuk memberi jalan keluar bagi Freeport dengan menerbitkan PP 1 Tahun 2017. Pemerintah tidak melanggar Kontrak Karya (KK) sebagaimana dituduhkan oleh Freeport.

“Kenyataannya adalah Freeport ingin menang sendiri dan menuntut pemerintah untuk tunduk pada kontrak karya dan mengabaikan Pasal 170 UU Minerba,” tuturnya.

Kedua, saat ini pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh seorang yang berlatar belakang pengusaha layaknya Presiden AS Donald Trump. Presiden Jokowi seperti Donald Trump dalam membuat kebijakannya akan menggunakan slogan Indonesia first.

Ketiga, Freeport tidak bisa menggunakan tangan pemerintahnya karena memang posisi Freeport tidak terlalu baik. Pemerintah Indonesia tidak sedang mendzalimi perusahaan tambang tersebut. Buktinya perusahaan tambang pemegang KK lainnya mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah.

“Harusnya Freeport paham bahwa negeri ini sudah mengalami pahitnya penjajahan di masa lalu sehingga pendekatan dengan ancaman ataupun mendikte, bahkan merongrong kedaulatan bukan pendekatan yang tepat bila Freeport tetap akan berbisnis di Indonesia,” pungkasnya.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kecil kemungkinan Freeport akan menerapkan ancaman yang sudah ditebar kepada pemerintah Indonesia.

“Ancaman Freeport itu belum tentu benar-benar dilaksanakan,” kata Fahmy dalam siaran tertulis, Kamis, (23/2/2017).

Fahmy mengatakan unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc itu, akan menghitung cost and benefit dalam menerapkan ancamannya.

Salah satu perhitungan Freeport, ujar dia, ialah semakin merosotnya harga saham McMoran Copper & Gold Inc di Bursa New York (FCX). “Salah satu penyebab sentimen penurunan harga saham FCX adalah tidak adanya kepastian perpanjangan kontrak karya Freeport dari pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sikap Freeport yang menolak tawaran pemerintah dan mengancam menggugat ke arbitrase internasional merugikan dirinya sendiri. “Freeport itu perusahaan publik. Kalau dia berhenti, harga sahamnya akan jatuh,” kata Sri di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (22/2/2017).

Menteri Keuangan menyebutkan pemerintah telah menawarkan proses transisi selama enam bulan. “Sebetulnya yang paling baik adalah menjaga kepentingan bersama. Penting bagi Indonesia, Papua, dan Freeport,” tutur Sri. Pemerintah, kata dia, juga akan menjelaskan kondisi ini kepada investor agar tidak muncul pandangan negatif.

Menteri Energi Ignasius Jonan pun mengatakan tak peduli atas tenggat itu. Sebaliknya, kata dia, pemerintah juga bisa menggugat Freeport. Adapun Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan  menegaskan akan mengakhiri izin operasi Freeport setelah kontrak karya berakhir pada 2021. Luhut juga menganggap Freeport sudah bertindak seenaknya lantaran tidak membangun fasilitas pemurnian tembaga. Jika operasi Freeport berakhir, pemerintah bisa membuka opsi kemitraan dengan perusahaan swasta nasional.

Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan bahwa dirinya mendukung sikap pemerintah pusat yang ingin menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia yang sudah 48 tahun beroperasi di Papua. “Kita setuju kalau negara menguasai 51 persen saham Freeport karena sektor ekonomi yang dikuasai oleh asing membuat kita tertinggal jauh,” ucapnya di Jayapura, Selasa (21/2/2017).

“Kalau kita menguasai 51 persen saham Freeport, maka Freeport-lah yang menjadi karyawan karena hanya menguasai (saham) 49 persen,” ujarnya.

Ia mengatakan, sebagai perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, Freeport harus tunduk dan taat terhadap aturan yang berlaku, apalagi mereka sudah banyak meraup keuntungan dari hasil mengeksplorasi kekayaan alam Papua.

“Ini sudah waktunya setelah 48 tahun Freeport menambang di Papua, sudah waktunya dia tunduk dan taat kepada UU di Indonesia. Kita sekarang minta sahamnya 51 persen, Freeport hanya bisa memberi 49 persen,” katanya.

Menurut dia, Papua kini menjadi incaran bagi negara-negara maju yang ingin mengelola potensi tambang yang ada. Namun, Enembe menekankan yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat yang harus dikedepankan. Papua ini letaknya sangat strategis dan menjanjikan bagi semua negara. China dan Amerika berlomba-lomba memperebutkan kawasan ini. “Oleh karena itu, sebagai negara yang berdaulat, sektor-sektor ekonomi harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya. dbs

Up Next

Related Posts

Discussion about this post