PT Smelting Inkonstitusi, Ini Dosa-dosanya

309 Karyawan di-PHK Sepihak, DPRD Gresik dan Bupati Sambari Tak Berkutik Melawan Pabrik Smelter Milik Freeport

Comment

SIAGAINDONESIA.COM PT Smelting Gresik yang merupakan pabrik smelter milik Freeport Indonesia yang dioperasikan Mitsubishi, dianggap telah mengoyak-ngoyak harga diri bangsa Indonesia. Betapa tidak, PT Smelting telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap sebanyak 309 karyawan. Dan ketika persoalan ini belum selesai, PT Smelting malah merekrut karyawan baru untuk melanjutkan aktivitasnya.

Perlakuan diskriminasi pihak PT Smelting jelas telah menciderai banyak orang terutama 309 karyawan yang di-PHK sepihak. “Bagaimana bisa mereka mempekerjakan orang baru, padahal kami (karyawan yang di-PHK) termasuk operator yang mengusai bidang masing-masing. Pekerjaan ini sudah kami lakukan bertahun-tahun, tapi kemudian diganti begitu saja,” tegas Korlap aksi demo Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SP FSPMI) PT Smelting, Juris, di kantor Bupati Gresik, Jalan Dr. Wahidin SH, Rabu (26/4/2017).

Dari total 500 karyawan dan yang di-PHK 309 karyawan, menurut Juris, hal itu menunjukkan adanya inkonstitusi yang dilakukan PT Smelting. “Kami awalnya cuma mogok kerja menuntut diskriminasi upah, tapi kemudian sebanyak 309 orang malah di-PHK. Padahal aksi kami dilindungi Konstitusi dan Undang-undang.  Konstitusi dan UU kita memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai Pasal 28 UUD Tahun 1945. Sudah semestinya pihak PT Smelting menghormati hak-hak konstitusional setiap warga Negara. Lha ini kok malah di-PHK,” tegas Juris.

Diskriminasi upah yang dimaksud Juris adalah soal kenaikan upah pekerja yang hanya 5%, sementara untuk level atas kenaikan upahnya mencapai 170%.

Sementara Wakil Ketua SP FSPMI PT Smelting, Ali Rifai menyebut bahwa perusahaan asing itu telah merusak sistem perundang-undangan di negeri ini. “Kedatangan kami ke kantor bupati sama halnya saat datang (demo) di instansi lain. Kami menuntut keadilan di PT Smelting ditegakkan,” kata Rifai.

Ditambahkan Rifai, mogok kerja yang dilakukan karyawan adalah sah dan tidak melanggar UU (Undang-Undang) Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk itu, ia menyayangkan PHK sepihak yang dilakukan pihak PT Smelting yang dianggap tidak sesuai prosedur.

Karena itu wajar jika buruh PT Smelting menuntut keadilan dan aturan ditegakkan. Terlebih, aturan dalam penggajian agar tidak terjadi diskriminatif dan harus sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) VII dan VIII.

Sayangnya, PHK sepihak 309 karyawan PT Smelting ini tidak mendapat dukungan dari aparatur pemerintah. Sejak PHK dilakukan pada 19 Januari 2017, 309 karyawan PT Smelting berusaha mengadukan nasibnya ke DPRD Gresik, DPR RI, kantor Disnakertrans, hingga Bupati Gresik.

Menurut  karyawan, mereka tidak bisa berkutik menghadapi perusahan asing seperti PT Smelting. “Buktinya ketika Komisi D DPRD Gresik memanggil pihak PT Smelting untuk mediasi, mereka tidak datang. Malahan anggota dewan mendatangi kantor PT Smelting. Ini aneh, wakil rakyat memanggil saja tidak digubris, mereka malah terkesan mengemis-ngemis ke PT Smelting,” jelas salah seorang karyawan PT Smelting yang enggan disebutkan namanya saat aksi demo.

Sementara Bupati Sambari Halim Radianto hanya bisa berjanji pada Selasa, 2 Mei 2017 akan mempertemukan semua pihak terkait di kantor bupati. Pihak dimaksud adalah PUK SPL FSPMI Smelting, Direksi Smelting, Bupati, Kapolres, dan Kadisnakertrans. Pada pertemuan itu akan dibahas soal perselisihan karyawan dan manajemen PT Smelting.

Sementara Ketua PUK SPL FSPMI PT Smelting, Zainal Arifin mengatakan pihaknya melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap buruh PT Smelting yang sedang berjuang menuntut hak-haknya.

Dalam aksi tersebut, juga bergabung 50-an orang pekerja PT Smelting yang jauh-jauh datang dari Gresik ke Jakarta. Mereka bergabung dengan massa solidaritas dari Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bekasi.

Para peserta aksi itu membeberkan dosa-dosa PT Smelting selama beroperasi di Gresik, Jawa Timur. “Tuntutan kami diskriminasi upah, tolak PHK sepihak, serta menuntut agar pelanggaran penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Smelting ditindak,” tegas Zainal.

Zainal menduga, PHK sepihak yang dilakukan PT Marketing adalah upaya untuk melakukan union busting. Karenanya, pihaknya meminta agar wakil rakyat bisa memanggil Direksi PT Smelting dan mendesak agar pihak perusahaan mempekerjakan kembali 309 orang para pekerja di PHK.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz menjelaskan, dalam aksi ini pihak mendesak DPR RI untuk melakukan tiga berikut.  Pertama, meminta agar DPR RI segera membentuk tim untuk melakukan sidak ke PT Smelting di Gresik dan mendesak pengusaha untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kedua, mendesak DPR RI untuk menekan Dirjen Pajak guna menyelidiki dugaan adanya penyimpangan pajak di PT Smelting. Terkait dugaan penyimpangan pajak ini, FSPMI siap memberikan data-data yang dibutuhkan.

Ketiga, mendesak DPR RI untuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan penyelidikan kasus perburuhan di PT Smelting. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, ada indikasi keberpihak Dinaskertrans Jawa Timur dalam kasus ini. Selain itu, sebagai satu-satunya smelter yang mengelola konsemtrat PT Freeport Indonesia, PT Smelting adalah industri strategis dimana pekerja adalah asset yang harus dijaga.

Terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah PHK sepihak oleh PT Smelting Gresik terhadap 309 pekerjanya.

Presiden KSPI, Said Iqbal menilai, ketidakadilan dalam hal kenaikan upah, lantara para pekerja dibagian produksi juga memiliki andil atas hasil produksi dari perusahaan.

Bagi KSPI, penyelesaikan masalah PHK 309 pekerja PT Smelting Gresik sangat penting. Tak hanya demi menjamin kesejahteraan dan masa depan pekerja PT Smelting Gresik, namun menjadikan aktivitas PT Smelting Gresik dapat terus berjalan dan memberi kontribusi kepada negara.

“Pemerintah harus intervensi ke PT Smelting untuk tidak lakukan PHK karena ini satu-satunya pabrik smelter yang ada di Indonesia. Ini asset. Kenapa tidak dijaga?” ujarnya menyindir pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah yang tidak becus menangani permasalahan PHK sepihak.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengancam akan melanjutkan aksi demo di beberapa lokasi, antara lain: Kementerian ESDM, Kantor Dirjen Pajak Jakarta Selatan, Kantor DPR / MPR RI, dan Kantor Istana Negara. Aksi juga akan dilakukan di Kedutaan Besar Jepang.

Apabila kasus ini berlarut-larut, maka pihak KSPI akan membawa ke internasional melalui mekanisme Application standard committee of International Labor Office, Multi national Enterprise Declaration, dan OECD Guideline.nov

 

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post