Henry Yosodiningrat: Pernyataan Dirut PJA Terindikasi Dugaan Suap dan Korupsi

Mendesak KPK Menyelidiki Dugaan Kasus Korupsi Pengalihan Penggunaan Lahan Milik DKI Jakarta di Ancol Beach City

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Pernyataan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) C. Paul Tehusijarana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD DKI (2/6/2017) akhirnya menuai reaksi keras dari Anggota Komisi II DPR RI Henry Yosodiningrat.

Sebelumnya Paul menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi memenangkan PT WAIP terkait kasus Gedung Ancol Beach City (ABC). Padahal belum ada keputusan resminya.

Henry menilai pernyataan Paul mengindikasikan adanya permainan antara PJA dengan WAIP.

“Sebab, perkara banding tersebut hingga saat ini belum diketahui secara resmi, apakah telah diputus atau belum oleh Pengadilan Tinggi. Kalaupun sudah diputus belum diketahui siapa yang dimenangkan apakah PT WAIP atau PT MEIS, sehingga belum ada pemberitahuan secara resmi kepada para pihak yang berperkara,” jelas Henry pada redaksi, melalui sambungan seluler, Sabtu (3/6/2017).

Menurut Henry, pernyataan Dirut PJA dalam momen RDP sudah cukup kuat mengindikasikan dugaan permainan praktik tidak sehat antara WAIP, PJA dan pengadilan.

“Bagaimana bisa PJA sebagai pihak yang tidak berperkara lebih dahulu tahu Keputusan Pengadilan Tinggi dan dengan beraninya menyampaikannya kepada Anggota Dewan di depan Rapat Dengar Pendapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, ‘’ tandasnya.

Terlebih, lanjut Henry,  menjadikan Keputusan Pengadilan Tinggi yang belum ada tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah wan prestasi WAIP, justtru berkesan melindungi dan menutupi semua wan prestasi yang dilakukan WAIP selama 13 tahun ini.

“Tentu dugaan praktik melanggar hukum itu semakin terang benderang setelah Direktur Utama PJA C. Paul Tehusijarana secara terbuka menyampaikan pihaknya telah menerima kabar resmi putusan pengadilan. Padahal kasus Ancol Beach City sebenarnya bukan masalah pihak PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA), melainkan perkara antara PT Wahana Agung Indonesia Propretindo (WAIP) dengan Pihak Ketiga,’’ terang Henry.

Henry juga menyayangkan kebijakan Paul sebagai Dirut PT PJA dalam menyelesaikan fakta wan prestasinya WAIP dalam Pengelolaan Gedung ABC Music Stadium. Dapat dikatakan menyesatkan sekaligus melebihi kewenangan Pengadilan serta mempermainkan anggota DPRD DKI Jakarta.

Oleh karenanya, Henry Yosodiningrat, SH. yang dalam kedudukannya sebagai Wakil Rakyat, berkewajiban membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  menyayangkan kelambanan PT PJA sebagai penyelenggara negara (BUMD DKI Jakarta) dalam mencegah praktik Wan prestasi kerjasama dengan pihak kedua tersebut.

Henry pun bereaksi dan melayangkan surat yang ke lima kalinya  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta untuk segera menyelidiki dugaan kasus korupsi pengalihan penggunaan lahan milik DKI Jakarta di Ancol Beach City (ABC) Mal Jakarta Utara. Kasus yang berada di atas aset Pemprov DKI ini dinilai merugikan negara sekitar Rp 515 miliar.

Surat Henry Yosodiningrat yang ke lima kalinya  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki dugaan kasus korupsi pengalihan penggunaan lahan milik DKI Jakarta di Ancol Beach City (ABC).

Surat Henry Yosodiningrat yang ke lima kalinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki dugaan kasus korupsi pengalihan penggunaan lahan milik DKI Jakarta di Ancol Beach City (ABC).

Henry berharap KPK melakukan Penyelidikan atas dugaan adanya Tindak Pidana suap yang dilakukan oleh Fredie Tan alias Awi.

Henry berharap KPK melakukan Penyelidikan atas dugaan adanya Tindak Pidana suap yang dilakukan oleh Fredie Tan alias Awi.

Melalui surat dengan No. Istimewa/ 08/ KPK/ A-140/ VI/ 2017 tertanggal 5 Juni 2017, Henry kembali mempertegas mengenai dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh PT WAIP / Sdr.Fredie Tan alias Awi.

Surat tertulis itu juga menerangkan, bahwa sejak semula pihaknya menduga pihak PT WAIP telah “menyuap hakim” Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara dimaksud.

“Dugaan suap tersebut diperkuat dengan keterangan Sdr. BOB HASAN, S.H. MH. (mantan Kuasa PT. WAIP dalam Perkara tersebut) kepada Sdr. Yuris Darmawan, SH (Kuasa PT. MEIS) yang pada pokoknya menerangkan bahwa “dalam Perkara itu PT. WAIP telah dijamin menang karena telah membayar uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Hakim melalui Sdr. ROHADI (seorang Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemudian diketahui ditangkap KPK dalam kasus suap Perkaranya Saipul Jamil).”

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memenangkan PT. WAIP tersebut di atas, lanjut Henry, PT Mata Elang International Stadium (PT MEIS) selaku Tergugat dan yang dikalahkan telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkara mana terdaftar di Pengadilan Tinggi dengan Register Perkara No. 629/Pdt/2016/PT.DKI Jakarta.

“Bahwa Perkara Banding tersebut hingga saat ini belum diketahui secara resmi apakah telah diputus atau belum oleh Pengadilan Tinggi dan kalaupun sudah diputus belum diketahui siapa yang dimenangkan apakah PT WAIP atau PT MEIS, dan juga belum ada pemberitahuan secara resmi kepada para pihak yang berperkara,” urai Henry.

Dalam surat Henry Yoso kepada KPK itu juga mengutip pengakuan Dirut PT PJA dalam RDP dengan DPRD DKI Jakarta Jumat lalu, yang sebenarnya sudah mengetahui isi putusan satu perkara yang belun diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.

“Anehnya PT WAIP telah mengetahui  bahwa mereka menang dalam perkara itu dan memberitahukan hal itu kepada Direktur utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Hal tersebut terungkap dalam  RDP antara Komisi C DPRD DKI Jakarta dengan Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, pada hari Jumat  tanggal 02 Juni 2017,” tegas Henry.

Henry juga menyesalkan tindakan Dirut PT PJA yang secara terang-terangan membela PT WAIP (Fredie Tan alias Awi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. WAIP telah menang di Pengadilan Tinggi dalam Perkara dengan PT MEIS, sebentar lagi akan dieksekusi dan ruangan konser segera akan difungsikan PT WAIP untuk melaksanakan berbagai pertunjukkan.”

Bersama surat yang kesekian kalinya kepada KPK itu, Henry pun berharap Lembaga Anti Rasuah tersebut melakukan Penyelidikan tentang dugaan adanya Tindak Pidana suap yang dilakukan oleh Fredie Tan alias Awi atau orang suruhanya terhadap Majelis Hakim dalam Perkara Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  No. 692/Pdt/2016/PT.esa

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post