Pernyataan Kontroversi Dirut PT PJA: WAIP Tidak Wajib Gelar Musik Internasional

Keukeuh Nyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Sudah Inkracht

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Lanjutan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD DKI menghadirkan Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) yang digelar Selasa (13/6/2017) memunculkan sejumlah keganjilan.

Pasalnya, Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) C. Paul Tehusijarana pada sesi pemaparan seperti tak bergeming oleh reaksi keras sejumlah pihak terkait pernyataan dirinya pada momen RDP sebelumnya, Jumat (2/6/2017), pekan lalu yang menyebut bahwa Putusan Pengadilan Tinggi telah memenangkan PT WAIP atas kasus Gedung Ancol Beach City (ABC).

Bahkan, dengan yakin pihaknya tetap keukeuh menyatakan putusan Pengadilan Tinggi atas kasus tersebut sudah inkracht (berkeputusan tetap). Padahal, menurut HenryYosodiningrat, SH, sesungguhnya sengketa antara WAIP dengan pihak ketiga belum ada keputusan resminya, sehingga disinyalir kuat dugaan adanya “permainan” antara PT. PJA dengan WAIP.

“Yang saya tahu perkara banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi sudah dinyatakan inkracht,’’ terang Paul.

Dengan penegasan tersebut, sejumlah anggota dewan pun mempertanyakan bukti amar putusan dari Pengadilan Tinggi. Paul pun tanpa ragu menimpali akan segera menyampaikan bukti sebagai hasil putusan banding tersebut. Padahal,  hingga saat ini para pihak yang bersengketa belum mengetahui secara resmi, apakah perkaranya telah diputus Pengadilan Tinggi atau belum.

“Kalaupun sudah diputus belum diketahui siapa yang dimenangkan apakah PT. WAIP atau PT. MEIS, sehingga belum ada pemberitahuan secara resmi kepada para pihak yang berperkara,” jelas Henry pada redaksi, melalui sambungan seluler, Selasa sore (13/6/2017).

Lebih lanjut, Henry menyatakan pernyataan Dirut PJA dalam momen RDP sudah cukup kuat mengindikasikan dugaan adanya permainan praktik tidak sehat antara WAIP, PJA dan pengadilan.

“Bagaimana bisa PJA sebagai pihak yang tidak berperkara lebih dahulu tahu Keputusan Pengadilan Tinggi dan dengan beraninya menyampaikannya kepada Anggota Dewan di depan Rapat Dengar Pendapat Komisi C DPRD DKI Jakarta,” tegas Henry.

Terlebih, lanjut Henry, menjadikan Keputusan Pengadilan Tinggi yang belum ada tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis dalam menyelesaikan masalah wan prestasi WAIP, justtru berkesan melindungi dan menutupi semua wan prestasi yang dilakukan WAIP selama 13 tahun ini.

“Tentu dugaan praktik melanggar hukum itu semakin terang benderang setelah Direktur Utama PJA C. Paul Tehusijarana secara terbuka menyampaikan pihaknya telah menerima kabar resmi putusan pengadilan. Padahal kasus Ancol Beach City sebenarnya bukan masalah pihak PT. Pembangunan Jaya Ancol (PT. PJA), melainkan perkara antara PT. Wahana Agung Indonesia Propretindo (WAIP) dengan Pihak Ketiga,’’ terang Henry.

Untuk diketahui bahwa arti berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ialah Satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi. Pengertian ini tentunya sudah dimiliki oleh tim Hukum PT PJA yaitu Sunutomo. Akan tetapi, bagaimana bisa Sunutomo memberi masukan menjerumuskan Direksi PJA sehingga disadari atau tidak Paul telah melakukan kebohongan di depan rapat Anggota Dewan bahkan dilakukan berulang dalam 2 kali RDP.

Keganjilan kontradiktif lainya muncul saat direksi PJA menyatakan bahwa; dalam kontrak BTO dengan WAIP tidak ada klausul yang berbunyi PIHAK KEDUA (WAIP) berkewajiban menyelenggarakan Show Internasional di Gedung ABC. “Pimpinan sidang mohon maaf, kami sampaikan di dalam kontrak MOU BTO antara PJA dengan WAIP tidak ada klausul yang menyebut bahwa WAIP berkewajiban menggelar even musik internasional. WAIP hanya kontrak sewa-menyewa,’’ demikian kata Paul.

Pernyataan ini tentu harus menjadi perhatian serius, mengingat  sejak awal master plan pendirian Gedung ABC adalah membangun gedung Music Stadium yang bertujuan untuk  live even musik berkelas internasional yang diharapkan bisa menjadi ikon pengunjung  Ancol sebagai destinasi pariwisata pantai. Maka, mustahil dalam MOU tidak tercantum klausul tersebut. Atau bisa saja klausul tersebut sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.

Terlebih, pada momen RDP sebelumnya, direksi PJA memaparkan pendapatan PJA salah satunya berasal dari kompensasi (penalti) yang didapat dari WAIP selama belum bisa menghadirkan pengujung dari even live musik internasional di Ancol, dengan minimum payment sebesar  Rp. 35.64 miliar.

Mustahil WAIP bersedia membayar kompensasi (penalti) jika tidak ada butir atau klausul yang mewajibkannya untuk membayar.

Dengan sederet permsalahan ganjil dalam pengelolaan PJA terkait Gedung ABC, Pimpinan sidang,  Santoso beserta anggota Komisi C DPRD DKI menyatakan perlunya Direksi PJA mengevaluasi kontrak BTO antara PJA dengan WAIP.

“Jika benar sudah inkracht, tolong disertakan bukti amar putusan Pengadilan Tinggi. Namun demikian, dari berbagai fakta obyektif berulangkali wan prestasinya WAIP, semakin menguatkan kami adanya hal yang tidak beres anatara PJA dengan WAIP. Untuk itu saya minta manajemen dan Direksi PJA mengvaluasi kontrak tersebut,’’ terang Santoso, yang juga Ketua Komisi C dari Fraksi Demokrat.esa

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post