Jokowi Ingin Bertemu Habib Rizieq

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (25/6/2017) di Istana Kepresidenan. Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir mengatakan Jokowi menunjuk Menkopolhukam Wiranto untuk menjembatani pertemuan selanjutnya dengan GNPF.

“Presiden menunjuk langsung setelah ini ada komunikasi yang baik dan tak tersumbat melalui Menkopolhukam,” kata Bachtiar di AQL Islamic Center, Tebet,Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2017).

Dengan ditunjuknya Wiranto oleh Jokowi untuk menjembatani pertemuan atau dialog selanjutnya dengan GNPF MUI. Karena hal tersebut menurut Bachtiar juga disampaikan oleh Jokowi pada saat pertemuan pada Minggu (25/06/2017), yang mengatakan apabila dialog seperti kemarin dilakukan pada saat aksi 411, mungkin bisa jadi tidak akan ada lagi aksi-aksi lanjut seperti 212.

“Kenapa ini kami pertegas? Karena Presiden sempat 3 kali saya hitung berkata begini ‘seandainya terjadi dialog di antara kita di 411 mungkin tidak ada 212, tidak ada ini-ini’,” ujarnya.

Selain itu, Bachtiar pun menambahkan alasan Jokowi ingin melakukan dialog dengan para ulama, karena yang bisa menasehati dirinya hanyalah ulama. “Dan Presiden merasa sudah berdialog dengan ulama. Setiap saya ke daerah saya selalu kumpulkan ulama, 60 ulama, 80 ulama, karena Presiden bilang yang berani menegur saya, menasihati saya ya ulama, jadi saya perlu mendengarkan ulama,” tandas dia menirukan Jokowi.

Namun demikian, pertemuan tersebut tidak membahas rencana abolisi yang diinginkan pihaknya terkait kasus hukum Rizieq.

Bachtiar Nasir menegaskan pertemuan pihaknya dengan Presiden Jokowi hanya membicarakan persoalan makro dan tidak membicarakan persoalan hukum yang menimpa sebagian pimpinan kelompoknya.

“Kami tidak membicarakan masalah kasus dan tidak ada permintaan dari kami untuk membicarakan kasus,” lanjutnya.

Namun, Bachtiar mengaku pihaknya membicarakan masalah kasus hukum ini dengan pejabat terkait. “Untuk kasus ini, kita berbicara sama pihak teknis terkait, jadi tidak dengan presiden,” tegasnya.

Lebih lanjut Bachtiar mengatakan pertemuan dengan presiden di Istana Merdeka itu merupakan kebutuhan kedua pihak. “Ini sebuah keniscayaan, jadi bukan hanya satu pihak kami minta. Dialog itu kebutuhan dua pihak.” katanya.

Menyinggung isi pertemuan, Bachtiar mengatakan pihaknya menyampaikan secara garis besar apa yang disebutnya sebagai tudingan yang diarahkan kepada umat Islam yang disebut anti-Pancasila, intoleran, radikal, anti-NKRI.

“Begitu juga adanya kesan-kesan kalau umat Islam melakukan kesalahan, cepat sekali proses (hukum) nya. Tangkap, penjarakan. Tapi kalau yang bukan Islam melakukan itu, toleransinya begitu tinggi. Itu yang kami rasakan.”

Dalam jumpa pers, Bachtiar Natsir membantah pemberitaan yang menyebut pertemuan itu digelar karena pihaknya meminta untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

“Yang benar, bukan meminta tetapi kami menggagas terjadinya dialog antara GNPF dan pak presiden,” ungkapnya.

Dia juga membantah pertemuan itu digelar secara mendadak, melainkan diawali pertemuannya dengan Menkopolhukkam Wiranto, Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin.

“Kami ingin sekali berdialog (dengan presiden), menjadikan dialog sebagai jalan solusi dengan tidak melulu menjadikan mobilisasi massa sebagai sarana untuk meminta berjumpa,” ujar Bachtiar.

Sementara, Ketua Penasihat Presidium Alumni 212 Amien Rais menyambut baik adanya pertemuan tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Amien Rais melalui jaringan telpon kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris GNPF MUI Muhammad Lutfhi Hakim usai tujuh perwakilan GNPF MUI lakukan pertemuan atau dialog dengan Jokowi.

“Saya sudah komunikasi dengan Amien Rais, karena hubungan saya dengan Amien Rais baik, saya tanya bagaimana pertemuan dengan presiden? Dijawab, bagus sekali,” kata Lutfi .

Sementara itu Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menyatakan pertemuan tokoh GNPF MUI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara bukan sebagai bentuk pelemahan dan pengkhianatan terhadap perjuangan aksi bela Islam.

Hal itu disampaikan Rizieq lewat rekaman suara dari pengacaranya, Kapitra Ampera, Minggu (2/7/2017). Menurut Rizieq, pertemuan dengan Presiden Jokowi harus dimaknai sebagai bagian dari peran GNPF MUI dalam membangun komunikasi dan dialog dengan semua pihak.

“Jangan serta merta diartikan sebagai bentuk pelemahan perjuangan, apalagi pengkhianatan,” ujar Rizieq yang juga menjabat sebagai Ketua Pembina GNPF MUI.

Lebih jauh, Rizieq yang saat ini masih berada di Arab Saudi mengatakan dirinya selalu memonitor dan mengevaluasi pergerakan umat Islam di Indonesia. Rizieq menyebut dirinya mengamati perkembangan pergerakan GNPF -MUI, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Presidium Alumni 212, hingga gerakan ormas Islam dan pondok pesantren.

Baginya, setiap elemen gerakan aksi pro bela Islam saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Untuk itu, Rizieq berharap berbagai gerakan elemen pro aksi bela Islam dapat saling mengerti satu sama lain dan tidak boleh saling curiga.

“Jika terhadap ‘Lawan’ kita harus bersikap ‘Negatif Thinking’ yaitu berfikir negatif untuk tetap membangun kewaspadaan, maka terhadap ‘Kawan’ kita wajib bersikap ‘Positif Thinking’ yaitu berfikir positif untuk menjaga persatuan dan persaudaraan,” ujarnya.

Melalui rekaman yang sama, Rizieq juga meminta umat Islam untuk menghentikan pedebatan di media sosial karena akan memecah belah umat.

“Stop perdebatan via media sosial karena hanya akan jadi fitnah yang memecah belah umat,” katanya.

Yang mengejutkan, Kapitra Ampera mengatakan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi sudah sejak lama ingin bertemu dengan Habib Rizieq, ada apa?

“Presiden juga katanya menginginkan bertemu dengan kami sebelum ini. Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali,” ujar Kapitra.

Kapitra menuturkan, sebenarnya Presiden sudah sejak lama ingin menjalin komunikasi dengan pihak GNPF MUI, demi bisa menciptakan suasana kondusif di masyarakat. Menurutnya Jokowi sebenarnya juga sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran dari semua elemen masyarakat.

“Presiden sebagai manusia kalau salah juga berani dikoreksi. Dia bilang dipersilahkan (kritik). Presiden akan membuka luas komunikasi dengan siapa pun,” ucapnya.

Pada kesempatan special tersebut, Kapitra juga menyatakan, bahwa ia sempat menyampaikan salam yang dititipkan Iman Besar FPI, Habib Riziq Shihab kepada Presiden Jokowi. Respon Jokowi pun sangat baik mendapat salam tersebut.

“Sangat baik responnya. Nggak ada kesenjangan, kami malah serasa kayak di rumah sendiri,” imbuhnya.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran Muradi berpendapat, kemesraan GNPF-MUI dengan Jokowi hanya akan terjadi sesaat. Bila kasus dugaan kriminalisasi yang menimpa ulama dan aktivis selesai, berakhir pula kemesraan itu.

Dia juga memprediksi GNPF-MUI tidak akan merapat ke barisan Jokowi. Dia justru khawatir pemerintah justru nantinya dikendalikan oleh GNPF-MUI, terutama dengan meminta kasus-kasus hukum yang melilit sejumlah aktivis dan ulama diselesaikan.

Menurut Muradi, pemerintah tidak perlu menganakemaskan GNPF-MUI. “Hanya memang ujungnya mau ke mana. Jangan seolah-olah didikte sama GNPF-MUI, memunculkan persepsi Pak Wiranto terlalu lunak,” kata Muradi.

Muradi yakin, tujuan GNPF-MUI hanya sebatas pada penyelesaian kasus-kasus dugaan kriminalisasi ulama dan aktivis, termasuk kasus dugaan konten pornografi yang menimpa dewan pembina GNPF Rizieq Shihab.

Bila melihat latar belakang anggota GNPF-MUI, mereka sebagian besar tak mendukung Jokowi-JK pada gelaran Pilpres 2014. Karena itu, Muradi mengatakan, mustahil bila Jokowi ingin memanfaatkan kelompok GNPF-MUI sebagai kekuatan politik baru jelang Pilpres 2019.

“Jadi hanya sebatas menenangkan gerakan ini agar semakin tak besar. Mereka ketemu di satu titik yang sama. Target mereka sederhana, kasus Rizieq tak diproses, kasus Al Khaththath tak diproses. Menurut saya tidak cukup baik kalau itu dilakukan (menuruti tuntutan GNPF-MUI),” tuturnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun melihat, datangnya GNPF-MUI ke Istana Negara, bisa menjadi tambahan kekuatan politik baru bagi Jokowi menyongsong Pilpres 2019.

Ubed, panggilan akrab Ubedillah, menyatakan, bila Jokowi bisa merangkul GNPF-MUI, yang vokal selama delapan bulan belakangan ini, dirinya semakin percaya diri menghadapi kontestasi perebutan kursi RI1.

“Jika pertemuan tersebut berhasil ‘mendiamkan’ sikap kritis GNPF-MUI maka Jokowi mendapat ‘gizi politik’, yang dikesankan berhasil menyelesaikan polemik dan menarik simpatik umat Islam,” tuturnya.

Menurut Ubed, lantaran petinggi GNPF-MUI merupakan orang-orang rasional, mereka akan tetap kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil Jokowi, bila dinilai berseberangan dari janji-janjinya.

“Sebagai pilihan rasional, semoga GNPF-MUI masih merawat sikap kritisnya untuk mengambil peran,” kata Ubed.

Pengamat politik dan Wakil Dekan Fisip UGM, Najib Azca, menyebut pertemuan Jokowi dan GNPF-MUI yang bertepatan dengan hari Idul Fitri itu menunjukkan perubahan sikap politik dari Presiden Jokowi terhadap ulama setelah keduanya dinilai berseberangan selama ini.

Presiden Jokowi dianggap mengambil manfaat pertemuan tersebut untuk melunakkan kelompok-kelompok Islamis, sementara pihak GNPF MUI dinilai akan memperoleh ruang lebih besar untuk mendesakkan kepentingan dan tuntutannya.

“Ada komunikasi politik yang baru di mana harapan mereka (Presiden Jokowi dan GNPF MUI) adalah adanya proses saling akomodasilah, ada proses pengenduran politik sehingga ada equilibrium (keseimbangan) politik yang baru,” terang Najib.

Kesediaan Jokowi membuka pintu dialog dengan kelompok itu dianggapnya sebagai tanggapan terhadap polarisasi tajam yang diwarnai mobillisasi massa oleh kelompok-kelompok Islamis terkait kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Selain dilatari motif untuk mengendurkan polarisasi politik, Najib memperkirakan langkah Jokowi itu tidak terlepas dari kemungkinan dengan perhitungan politik untuk menghadapi pemilu presiden tahun depan.

“Poin penting yang terlihat dari komunikasi ini adalah semacam membangun kemungkinan-kemungkinan baru ke arah proses pilpres 2019,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut Najib Azca menganalisis, pimpinan GNPF MUI menghendaki agar pertemuan dengan Presiden Jokowi itu akan dapat menghentikan upaya hukum terhadap sejumlah pimpinan mereka yang terjerat kasus kriminal dan makar.

“Itu jelas target yang ingin mereka capai. Mungkin betul tidak tersampaikan melalui komunikasi dengan presiden, tapi saya kira melalui pembantunya, saya kira itu dilakukan,” kata Najib.

Sejumlah pengurus di GNPF MUI tersandung sejumlah kasus pidana, termasuk ketuanya Bachtiar Nasir yang dituduh polisi melakukan dugaan pencucian uang di balik mobilisasi massa anti-Ahok.

Sementara, pimpinan utama Front Pembela Islam, FPI, Rizieq Shihab tersandung kasus pertukaran pesan dan gambar melalui aplikasi WA bernada ***** dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein.

“Mereka menghendaki ini dihentikan, artinya proses ke arah di sana dihentikan,” tambah Najib.

Sejak awal GNPF MUI menuduh pemerintah dan polisi melakukan hal yang disebutnya kriminalisasi ulama dan aktivis Islam, tetapi polisi menyatakan semuanya murni persoalan hukum semata.bc/cn/sur

Up Next

Related Posts

Discussion about this post