Masa Partai Sebesar Golkar Dipimpin Tersangka

KPK Siap Hadapi Praperadilan Setya Novanto

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Ketua DPR Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi e-KTP. Penetapan ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong dan bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

“KPK menetapkan Saudara SN, anggota DPR periode 2009-2014, sebagai tersangka terbaru kasus e-KTP,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Sejak awal kasus ini masuk ke persidangan, nama Setya Novanto disebut jaksa dalam surat dakwaan untuk terdakwa korupsi proyek e-KTP. Setya disebut bersama-sama dengan enam orang lainnya, termasuk dua terdakwa e-KTP.

Penyidik KPK menduga bahwa Setya Novanto juga telah mengatur peserta dan pemenang lelang dalam pelaksanaan proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Dalam surat dakwaan jaksa, Setnov bersama-sama mantan Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum, disebut merupakan pihak yang mengatur proses persetujuan anggaran proyek e-KTP di DPR. Atas lobi-lobi yang dilakukan keduanya, jaksa menengarai Setnov dan Andi Narogong mendapat jatah 11 persen (Rp 574,2 miliar).

“Ada bukti permulaan yang cukup untuk penetapan tersangka baru,” ujar Agus.

Dalam surat dakwaan untuk dua terdakwa Sugiharto dan Irman disebutkan Setya Novanto bersama-sama melakukan korupsi dengan Irman dan Sugiharto, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Peran Novanto dibeberkan jaksa KPK untuk mendorong fraksi-fraksi di DPR agar mendukung proyek itu.

Novanto ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menguntungkan diri sendiri atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, dasilitas sehingga diduga merugikan negara. Atas perbuatan tersebut, dia disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Terpisah, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR bakal meminta keterangan resmi KPK terkait penetapan Setya Novanto sebagai tersangka. MKD belum menentukan kedudukan Setya selaku pimpinan DPR RI.

“Paling tidak MKD akan memantau dan meminta keterangan dari KPK tentang status Pak Novanto secara resmi,” kata Wakil Ketua MKD Syarifudin Sudding saat dihubungi, Senin (17/7/2017).

Sudding menjelaskan, kasus yang menjerat Setya sudah masuk ke ranah hukum. Meski akan meminta keterangan resmi, tambahnya, MKD tidak dapat mencampuri proses yang ada di KPK saat ini.

Anggota MKD Muhammad Syafii juga mengatakan, pihaknya mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Pihaknya akan memproses kedudukan Setya saat sudah resmi ditetapkan sebagai terdakwa.

Dengan demikian, meski berstatus tersangka, Syafii mengatakan, posisi Setya sebagai Ketua DPR masih aman.

“Iya betul, karena kami menggunakan asas praduga tak bersalah. Tersangka kan, itu masih bisa bersalah dan tidak bersalah,” kata Syafii.

Mesin Partai Masih Jalan

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengakui bahwa penetapan Ketua Umum Setya Novanto sebagai tersangka berpengaruh secara psikologis. Namun, penetapan tersebut tidak menganggu jalannya roda organisasi.

Menurutnya, Golkar tetap siap menghadapi kompetisi politik dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Nurdin juga meminta agar penetapan tersangka terhadap Novanto tidak dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan.

“Yang pasti kita solid sesuai sistem dan fungsi partai. Oleh karena itu kader harap tenang dan solid,” ujarnya di sela pertemuan tertutup petinggi Golkar di kediaman pribadi Novanto, Jalan Wijaya, Jakarta (Senin, 17/7/2017).

Nurdin mengatakan, DPP Golkar akan menggelar rapat pleno untuk memutuskan langkah selanjutnya. Terlebih mengenai langkah politik pasca penetapan Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP. Menurutnya, rapat pleno akan digelar sesegera mungkin dan dipimpin oleh Novanto sendiri.

“Kita sepakat menghargai azas praduga tak bersalah, Partai Golkar secara psikologis terpengaruh, secara fisik tidak. Konsolidasi mengadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 jalan terus,” demikian Nurdin.

Politisi muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengaku dirinya merasa prihatin atas musibah ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus megaskandal korupsi pengadaan e-KTP.

“Tentu kita semua merasa sebagai kader Golkar, saya tentu juga merasa sedih dengan semakin kuatnya dugaan Setya Novanto sebagai aktor utama dalam kasus itu,” ujarnya, Senin (17/7/2017).

Namun, lanjut Doli, sebagai kader yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap agenda pemberantasan korupsi, tentu harus lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar bagi partai, bangsa, dan negara.

“Oleh karena itu, sejak awal ketika Setya Novanto disebut namanya di dalam dakwaan pada sidang pertama tersangka Irman dan Sugiharto, saya sudah menyarankan saat itu agar beliau segera mengundurkan diri dan keluarga besar Golkar harus segera menyiapkan diri melakukan pergantian kepemimpinan baru di DPP,” jelasnya.

Pengunduran diri itu menurut dia perlu dilakukan demi penyelamatan partai. Sebab faktanya, dalam tiga bulan terakhir ini, setiap kali ada persidangan dan pemeriksaan saksi, nama Novanto selalu disebut.

“Secara otomatis pasti Golkar tersandera dan terbawa-terbawa negatif,” imbuhnya.

Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, menurut Doli tidak ada lagi jalan lain bagi Novanto. Demi menjaga nama partai, pria yang akrab disapa Setnov itu harus mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP Golkar dan Ketua DPR RI.

“Agar citra partai Golkar dan DPR tidak terikut terus merosot. Apalagi bagi Golkar jangan sampai urusan pribadi Setya Novanto, mengganggu urusan konsolidasi partai dalam menghadapi agenda-agenda politik strategis ke depan. Pilkada serentak 2018 sdh di depan mata dan persiapan Pileg dan Pilpres 2019 tidak bisa ditunda,” tegas Doli.

Setelah itu, lanjut Doli, Golkar harus segara menggelar Munaslub untuk mencari Ketua Umum yang baru.

“Jadi tidak ada jalan lain DPP dengan semua perangkatnya termasuk Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar harus segera melakukan rapat untuk mengambil sikap mempersiapkan Munaslub,” demikian Doli.

Senada, Politisi Senior Golkar Leo Nababan menyarankan Setya Novanto segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar.

“Berdasarkan Fatsun Partai Golkar yakni Prestasi, Dedikasi dan loyalitas, serta Tidak tercela (PDLT) saya menyarankan pak Setnov segera mengundurkan diri saja, walaupun kita harus menghargai asas praduga tak bersalah” kata Leo Nababan saat dihubungi, Senin (17/7/2017).

Sebagai sahabat lama, kata dia, Setnov lebih baik konsentrasi kepada kasus hukum yang menjeratnya. Dan segera melepas jabatannya.

“Demi bangsa dan negara, segera mundur dari DPR, agar institusi yang terhormat (yang mulia) tidak tercemar. Karena Lembaga DPR adalah lembaga atas nama rakyat yang harus kita jaga marwahnya,” ucapnya.

Leo menambahkan, berdasarkan aturan, jika Ketua Umum sudah ditetapkan sebagai tersangka, apalagi kasus korupsi, partai harus segera diselamatkan.

“Karena tidak mungkin partai sebesar golkar dipimpin dari belakang jeruji besi (penjara). Janganlah korbankan partai ini demi kepentingan pribadi,” tegas Leo.

Persilahkan Novanto Praperadilan

KPK mempersilahkan Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka.

“Tentu hak setiap orang ajukan praperadilan, silahkan saja. Kami akan hadapi sesuai hukum acara yang berlaku sama seperti pihak lain, yang kalau ada gugatan tentu kami jawab,” jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta (Senin, 17/7/2017).

Dia mengatakan bahwa KPK percaya dengan independensi kekuasan kehakiman jika memang nantinya Setya Novanto resmi mengajukan gugatan praperadilan.

“Publik saat ini tentu saja melihat KPK, melihat institusi pengadilan mengawal penanganan perkara ini. Jadi, kami berangkat dari kepercayaan bahwa Mahkamah Agung dan jajarannya akan bertindak seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tegas Febri.

Namun KPK telah bersiap diri jika Setya Novanto menempuh jalur praperadilan.¬†Agus Rahardjo menilai, proses praperadilan merupakan hak Setya Novanto. “Tidak ada kata untuk menolak, kalau harus kita hadapi nanti kita hadapi,” tegas Agus.

Agus tegaskan, jika dibutuhkan dalam proses persidangan, pihaknya akan menunjukan bukti-bukti kuat yang menjadi dasar penetapan status tersangka kepada Ketua DPR periide 2014-2019 itu.

“Proses berikutnya kami serahkan ke pengadilan dan KPK akan membawa alat bukti yang diperlukan dalam proses itu untuk meyakinkan majelis hakim dan masyarakat untuk meyakinkan bahwa kami berjalan di track yang betul. Biar proses berikutnya diikuti saja di pengadilan,” jelas Agus.

KPK menyadari bahwa proses praperadilan merupakan hak setiap tersangka untuk melakukan pembelaan. Meski begitu, KPK juga yakin lembaga peradilan bisa bersikap tegas dan adil dalam memproses setiap kasus korupsi.

“Hak setiap orang untuk mengajukan itu. Silakan saja, kita akan hadapi sesuai undang-undang yang berlaku. Sama seperti yang lain, kita juga jawab. Kita juga percaya independensi kehakiman melihat KPK mengawal perkara ini. MA dan jajarannya akan bertindak seadil-adilnya,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Gedung KPK.

Up Next

Related Posts

Discussion about this post