Marak, Penyelundupan Hukum Tanah Secara Besar-besaran di Bali Oleh Orang Asing

Modusnya Rekayasa Nominee, Ada Juga Perjanjian Sewa Tanah Jangka Panjang Hingga 100 tahun

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Pemda Bali telah menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah jauh di atas harga pasar tanah dan bangunan. Namun hal ini malah membuat orang asing cuek dan EGP (emang gue pikirin).

Pengacara kondang Hotman Paris menuding selama ini banyak orang asing yang memiliki properti di Bali sengaja menghindari pajak atas jual beli tanah/bangunan dengan cara pengalihan tanah direkayasa dengan sewa tanah (jangka panjang) dan sistem nominee (pinjam nama orang lokal).

“Pemda Bali dan Negara rugi besar dari penerimaan pajak akibat maraknya penyelundupan hukum tanah oleh orang asing dan konglomerat asing. Secara de facto sudah terjadi jual beli akan tetapi secara de jure direkayasa seolah hanya perjanjian sewa tanah jangka panjang (ada yang hampir 100 tahun) dan rekayasa nominee,” kata Hotman Paris dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (27/7/2017).

Dengan cara rekayasa atau penyelundupan hukum tersebut, kata Hotman, orang asing (pembeli) tidak membayar pajak pembeli sebesar 5% dan penjualan sebesar 2,5%. Akan tetapi, mereka hanya pajak atas harga sewa yang “sangat dikecilkan”.

“Hampir semua beach club, hotel mewah, villa mewah, restoran mewah di daerah “Prima Wisata” di Bali dimiliki orang asing. Akibatnya penyelundupan hukum tanah secara besar-besaran terjadi secara massif. Kerugian Negara diperkirakan triliunan dari kehilangan penerimaan pajak,” ujarnya.

Lanjutnya, kejadian ini mirip “kuasa mutlak” atas tanah zaman dahulu yang telah dilarang secara nasional. Namun cara lain secara diam-diam terjadi rekayasa/penyelundupan hukum tanah di Bali dan semua pihak mengetahuinya.

Selama ini penyelundupan hukum dalam saham (Nominee) saja jelas-jelas dilarang oleh  UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 33 ayat 1. Nyatanya, nominee (pinjam nama orang lokal) atas tanah terjadi di Bali.

“Hampir separuh hotel atau villa mewah bertarif ‘ribuan US Dollar semalam’ dimiliki konglomerat asing yang berpusat di luar negeri. Tapi kepemilikan ‘dipinjamkan’  orang lokal Bali. Ini namanya diskriminasi. Padahal di luar Bali berlaku larangan masuk mutlak tapi di Bali orang asing suka-sukanya,” timpal Hotman.

Hotman kemudian menceritakan bahwa dirinya baru-baru ini ditawari villa  sea view seluas 50 are (5000 Meter) di Canggu dengan harga USD 12 juta. Sementara tanah itu dimiliki orang asing yang tidak pernah membayar pajak atas jual beli. “Itu tanah hanya seolah-olah sewa jangka waktu (± 100 tahun),” ucapnya.

Karena itu Hotman mendesak Menteri Keuangan, Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN, Dirjen Pajak, Gubernur Bali berikut para bupati di Bali untuk menindak penyelundupan hukum tanah.

“Pemerintah perlu segera bertindak cepat. Perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah atau SK Menteri yang melarang sewa jangka panjang dan sistem nominee. Dari segi pajak perlu Dirjen Pajak menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak mempertegas menentukan sewa jangka panjang sebagai pengalihan hak sehingga berlaku pajak 5% dan 2,5%. Selain itu, dihimbau kepada para pengacara di Bali untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada penduduk lokal untuk menggugat pembatalan “sewa rekayasa & nominee” tanah dan bangunan,” tutupnya.

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post