SBY-Prabowo Rasan-rasan Jokowi

Kekuasaan Tidak Boleh Tidak Terkendali, Bisa Ditertawakan Sejarah

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Cikeas, Bogor, Kamis (27/7/2017).

SBY menyebut pertemuan keduanya sangat luar biasa. Karena digelar usai pengesahan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu di DPR RI. “Yang luar biasa mungkin, pertemuan ini terjadi setelah pada 21 Juli lalu dalam pertemuan DPR RI,” kata SBY.

Dalam rapat paripurna lalu, Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN berada dalam satu barisan menyatakan sikap terhadap pengesahan RUU Pemilu.

“Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS berada dalam satu kubu, dalam tanda kutip, yang tidak menyetujui dikukuhkannya Rancangan Undang-Undang Pemilu, yang sekarang sudah disetujui DPR RI,” tegasnya.

SBY dan Prabowo bersepakat untuk mengawal pemerintahan Jokowi dengan melakukan gerakan moral dan gerakan politik.

Karena itu SBY mengkritik situasi yang tengah terjadi di Indonesia terutama dalam hal kaitannya pada demokrasi. “Sudah hampir enam bulan saya tidak berbicara di hadapan pers. Saya berpuasa, tetapi saya tetap mengikuti. What’s going on in this country?” ujar SBY yang duduk bersanding dengan Prabowo dalam jumpa pers tersebut.

Mantan presiden dua periode (2004-2009 dan 2009-2014) tersebut menegaskan pihaknya dan Prabowo akan melakukan gerakan dalam koridor membenahi situasi di Indonesia. Dua gerakan itu adalah politik dan moral. Hal itu, sambung SBY, terkait pemegang kekuasaan yang menjalankan amanatnya dengan tak tepat.

Power must not go unchecked (kekuasaan tidak boleh tidak terkendali). Saya ulangi lagi, power must not go unchecked. Artinya apa, kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pengguna kekusaan itu tidak boleh melampaui batas, sehingga cross the line, sehingga terjadi apa yang dimaksud abuse of power,” lanjutnya.

Andai terjadi penyalahgunaan kekuasaan, SBY menegaskan rakyat akan mengoreksinya. SBY menambahkan, pihaknya tak bermaksud mengoreksi kekuasaan dengan cara yang tak tepat, melainkan lewat cara yang benar dan beradab dari sistem demokrasi.

Sementara Prabowo menyatakan, Gerindra tidak mau bertanggungjawab atas pengesahan UU Pemilu. Dia menilai, UU Pemilu telah melawan akal sehat dan logika.

“UU Pemilu yang baru saja dilahirkan, kami tidak ikut bertanggung jawab, karena kami tidak mau ditertawakan oleh sejarah,” kata Prabowo.

Kata Prabowo, pihaknya telah meminta waktu sejak lama. Dia menyebut pertemuan itu sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa. Sebab dia juga menyinggung soal hidangan nasi goreng yang disajikan SBY di Cikeas.

“Nasi goreng ini menyaingi nasi goreng Hambalang. Intelnya pak SBY masih kuat, jadi tahu lemahnya pak Prabowo, nasi goreng,” candanya.

Dalam kesempatan itu, Demokrat dan Gerindra juga sepakat untuk menjadi penyeimbang bagi pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Saya sepakat dengan Pak SBY bahwa kita harus lakukan check and balance,” terangnya.

Prabowo menjelaskan, Gerindra dan Demokrat merasa khawatir demokrasi yang berjalan di Indonesia akan dirusak oleh penguasa. Salah satunya, lewat RUU Pemilu yang belum lama ini disahkan menjadi UU.

“Karena itu kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau dengan baik kepada rekan-rekan yang berada di kekuasaan,” jelasnya.

Memang, Gerindra merupakan salah satu partai di luar Demokrat, PAN dan PKS yang dengan tegas menolak pengesahan RUU Pemilu dalam paripurna DPR belum lama ini.

“Bagi kami ini mencemaskan. Jadi Demokrat, Gerindra, Pan dan PKS itu satu,” tandasnya.

Prabowo menilai ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2019 nanti sebesar 20 persen adalah lelucon politik belaka.

“Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Presidential treshold 20 persen menurut kami adalah lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Dia mengatakan, ada upaya mengurangi kualitas demokrasi melalui pengesahan UU Pemilu. Menurut Prabowo, hal itu menunjukkan cara yang tidak sehat dan menyakiti kemampuan berpikir masyarakat Indonesia.

Prabowo khawatir demokrasi di Indonesia rusak karena UU Pemilu yang baru disahkan lalu. Dia akan mengawal demokrasi ke depan.

“Jadi lahir dari kecemasan itu kami khawatir demokrasi kita ke depan bisa dirusak,” katanya.

Seperti diketahui rapat paripurna DPR RI pada 21 Juli lalu mengesahkan UU Pemilu yang mengatur ambang batas pemilihan presiden sebesar 20 persen untuk perolehan kursi di DPR dan/atau 25 persen perolehan suara nasional untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden.zu/sa/cn

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post