Beranda figur Budi Rahardjo: Indonesia Perlu Pusat Koordinasi Keamanan TI

Budi Rahardjo: Indonesia Perlu Pusat Koordinasi Keamanan TI

430
0
Budi Rahardjo.
Budi Rahardjo.

SICOM Cybertech menjadi bagian menarik dalam perkembangan isu terorisme belakangan ini. Kelompok-kelompok militan yang selama ini disebut-sebut sebagai teroris, sudah melakukan operasi-operasi dengan lebih canggih, menggunakan kemajuan tehnologi informasi.

Di Asia Tenggara, kelompok-kelompok militan antara lain menggunakan internet untuk menyebarkan ide-ide radikal, merekrut dan melatih pendukungnya. Temuan ini dilansir dua lembaga kajian ternama, Singapura Rajaratnam School of International Studies dan Australian Strategic Policy Institute.

Pandangan yang memperkuat temuan itu dikemukakan Dosen ITB, Budi Rahardjo, Ph.D., yang menyatakan cybertech terbuka dimasuki teroris karena prinsipnya teknologi informasi sudah menjadi infrastruktur penting semua negara, yang mengikat satu dunia dengan dunia lain. Masuknya teroris ke wilayah ini sudah tentu akan berbahaya, atau paling tidak akan bisa menimbulkan masalah.

Pakar tehnologi informasi yang menekuni bidang mikroelektronika ini menambahkan, bahwa hampir semua negara, sekarang ini dapat diserang apa yang dikenal dengan cyberterrorism tersebut. Termasuk, Amerika Serikat yang nampak canggih sistem keamanan negaranya.

Infrastruktur tehnologi informasi yang sangat potensial diserang, berdasarkan national critical infrastructure, adalah listrik dan telekomunikasi. Itulah sebabnya, soal listrik akan sangat rentan jika sistem pengoperasiannya dibuat online.

Budi Rahardjo memang memiliki perhatian terhadap sistem keamanan teknologi informasi. Pria kelahiran Yogyakarta, 49 tahun lalu ini, selain mengajar adalah konsultan IT Security.

Itulah sebabnya, tidak heran jika dirinya tetap melihat fenomena cyberterrorism sebagai kelemahan sistem keamanan tehnologi informasi yang dijalankan oleh pemerintah. Sejauh ini, cyberterrorism masih dalam tahab pengguna. Belum tahap merusak sistem informasi.

Menurutnya, dalam banyak kasus bobolnya situs-situs lembaga pemerintahan ataupun situs-situs personal tokoh-tokoh penting, bukan karena kecanggihan orang yang meng-hack, siapapun dan apapun motifnya. Hal itu terjadi karena lemahnya sistem keamanan tehnologi informasi yang ada.

Untuk kasus di Indonesia, Ia menawarkan ide menarik, perlu Coordination Centre terkait tehnologi informasi negara. Posisi Departemen Komunikasi dan Informatika, dalam pandangannya, tidak cukup kuat dan fokus.

Peraih gelar Master dan Ph.D. dari University of Manitoba, Kanada, ini mencontohkan yang telah dilakukan Amerika Serikat. Negara ini, pernah mengalami serangan teroris 11 September 2001, dan potensi cyber terrorism. Untuk mengantisipasinya pemerintah AS membentuk grup khusus menangani cyberterrorism yang langsung melapor ke Presiden.

Berikut kutipan wawancaranya dengan INTELIJEN pada Januari 2011 lalu, di Bandung.

Menurut Anda seberapa besar  wilayah cybertech bisa dimasuki kelompok teroris?
Pada prinsipnya TI itu sudah menjadi infrastruktur penting di semua negara, yang saling mengikat antara dunia. Kalau dulu, tidak terkait sehingga kalau ada cyberterrorism tidak terpengaruh.

Sekarang sudah tidak bisa lagi, karena TI sudah mempengaruhi mengikat antara dunia. Masuknya terorisme ke wilayah ini bisa bermasalah. Misalnya perbankan kita sudah TI oriented. Kalau jaringannya mati, atau ATM tidak berjalan itu repot.

Secara bisnis, bagi bank, itu hancur dan akan berhenti sebagai perusahaan. Kita bisa membayangkan kalau semua bank itu hancur, ekonomi bisa hancur. Dampaknya luas.

Negara yang cukup potensial untuk dimasuki cyberterrorism?
Semua negara mempunyai masalah sama terkait TI. Jadi suka atau tidak suka, harus waspada karena punya potensi dirusak sistemnya. Termasuk AS yang nampak hebatnya. Secara fisik negara ini sudah pernah dihancurkan dengan peristiwa WTC 9/11. Secara TI, potensi ancamannya juga besar.

Selain perbankan,  wilayah cybertech mana lagi yang potensi diserang teroris?
Sebetulnya kalau mengidentifikasi harus melihat terlebih dahulu berdasarkan national critical infrastructure. Sebagai contoh, di luar negeri, infrastruktur kritisnya yang pertama ternyata listrik. Kedua, telekomunikasi. Ketiga, aplication specific, perbankan masuk domain tertentu.