Modus Citraland Kriminalisasi Warga Made untuk Menyerobot Waduk Watulawang

Comment

 

SIAGAINDONESIA.COM Setelah dituding menyerobot Tanah Kas Desa (TKD) berupa waduk milik warga Kelurahan Made, Sambikerep, Surabaya, PT Ciputra Surya Tbk (Citraland) kembali melakukan kriminalisasi terhadap lima warga yang notabene Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kelima PKL yang kini berstatus tersangka sebelumnya dilaporkan ke Polda Jatim atas tuduhan menyerobot lahan yang diklaim milik Citraland. Lima PKL tersebut, antara lain Sarikah (45), Aspiyatul (45), Astono (48), Fatimah (45), dan Slamet (27). Kini nasib mereka tinggal menunggu waktu pelimpahan berkas dari Polda ke Kejati.

Adapun kronologis penetapan lima PKL sebagai tersangka, menurut warga Made, sebelumnya para tersangka didekati tim legal Citraland group. Satu persatu pedagang di areal Waduk Watulawang didatangi. Mereka ditanya-tanya seputar status waduk, siapa yang menyuruh buka lapak, sembari disodori selembar kertas untuk ditandatangani yang katanya sudah mendapat perintah dari Lurah Made. Di surat tersebut ada tembusan lurah, camat dan polsek.

Adalah Rina, Biro Hukum Citraland yang disebut-sebut warga Made melakukan rekayasa terhadap kelima PKL.

Nanang salah satu warga Made menyebut, cara-cara itu merupakan modus Citraland untuk memulai Sengketa. Sebab saat dikonfirmasi ke Kelurahan Made, pihak kelurahan membantah mengeluarkan instruksi seperti disebutkan pihak Citraland.

“Surat yang ditandatangani warga di atas selembar kertas adalah surat bahwa warga (PKL) telah melakukan penyerobotan lahan. Tak lama setelah model pendekatan itu, para legal atas nama perusahaan mengirim surat somasi untuk segera membongkar lapak. Rupanya somasinya tidak manjur, karena tidak satupun warga yang berdagang di waduk bersedia membongkar,” ujar Nanang kepada siagaindonesia.com, Minggu (13/8/2017).

Persoalan yang dihadapi warga Made sebenarnya sudah sampai ke Asisten I Pemerintah Kota Surabaya Yayuk Agus. “Bu Yayuk ya marah kepada Rina, kok begitu mudahnya menjadi.  Bahkan Rina diminta menunjukkan bukti kepemilikan. Hingga saat ini Citraland tidak bisa menunjukkannya,” jelas Nanang.

Puncaknya, pengembang Citraland lantas mendatangkan ribuan aparat kepolisian untuk memagari areal waduk. Sempat terjadi konfrontasi antara warga dan kepolisian, namun karena kalah jumlah warga pun menyerah.

“Saat kami menanyakan surat keabsahan kepemilikan waduk, pihak Citraland tidak bisa menunjukkan. Tapi kami terus didesak mundur oleh aparat kepolisian,” sebutnya.

Warga Made membantah Waduk Watulawang yang kini dipersengketakan milik pengembang Citraland. “Itu hanya akal-akalan Citraland menyerobot lahan kami. Sampai sekarang tidak ada bukti otentik kepemilikan waduk. Yang kami heran, kelima PKL itu dijadikan tersangka karena menyerobot lahan. Itu kan lahan warga yang hak pengelolaan masuk ke kas desa,” imbuhnya.

Lokasi Waduk Watulawang sebenarnya tidak terlalu luas. Kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun fungsi waduk selama ini sangat vital bagi warga Made. Selama turun temurun, warga memanfaatkan waduk untuk keperluan sehari-hari, seperti minum, mandi, dan pengairan sawah. Karena memang dulu mayoritas warga Watulawan mata pencahariannya bercocok tanam (petani). Namun tiba-tiba lahan itu diklaim Citraland. Tentu warga tidak terima. Pasalnya Waduk Watulawang menurut cerita, sudah ada sejak nenek moyang.

“Waduk itu sisa peninggalan nenek moyang. Nama Waduk Watulawang itu mengikuti nama desa atau kampung Made. Watulawang bagian dari kelurahan Made, Kecamatan Lakasantri  sebelum pemekaran wilayah. Sehingga tidak ada dasar kuat Citraland mengklaim itu (waduk) sebagai milik mereka,” sebut Nanang.

Saat waduk berubah fungsi, oleh warga Waduk Watulawang pengelolaannya diserahkan ke pengurus kampung (RT dan RW setempat). Lanjut Nanang, di bibir waduk lantas digunakan warga untuk berdagang, ada warkop, peracangan, kuliner (warung nasi) dan pedagang keliling yang mangkal dekat Waduk Watulawang.

“Ya, lokasi sekitar Waduk Watulawang sudah berubah total seiring perkembangan pembangunan kota mandiri, berdiri pemukiman perumahan, area wisata,waterpark, golf, Universitas Ciputra dan beberapa proyek infrastruktur kota yang sedang berjalan. Potensi-potensi tersebut membuat mobilitas meningkat drastis. Bermodal lahan tanah kas desa (bondo deso) tersisa, warga Watulawang sebagian besar beralih profesi sebagai pedagang makanan dan kebutuhan sehari-hari,” lanjutnya.

Ditambahkannya, dari hasil rapat desa diputuskan setiap PKL yang mangkal di areal waduk dikenakan biaya Rp 200 ribu per bulan. “Itu uangnya masuk kas desa. Artinya peruntukannya jelas karena dikelola desa. Dan kalau pun sekarang ada sengketa, tidak sepatutnya PKL atau warga yang berjualan di lokasi waduk ditersangkakan,” imbuh Nanang.

Pengembang Citraland memasang papan nama dan mengklaim kepemilikan Waduk Watulawang.

Pengembang Citraland memasang papan nama dan mengklaim kepemilikan Waduk Watulawang.

Sementara ketua Tim Pencari Fakta (TPF), Suryadi mengaku tidak habis pikir dengan klaim sepihak pengembang Citraland. Suryadi menyebut, selama ini pihak Citraland tidak bisa menunjukkan kepemilikan sah atas Waduk Watulawang. Namun dengan seenaknya mereka memasang patok di sekitar waduk dengan tulisan: Tanah milik Ciputra Grup. Dilarang masuk memanfaatkan/menguasai/mendirikan dan merusak bangunan.

“Ini yang menyerobot Citraland. Warga kami malah dijadikan tersangka karena berjualan di lokasi waduk. Jelas ini kriminalisasi. Yang kami sayangkan pihak aparat tidak berkutik,” kata Suryadi.

Penolakan demi penolakan sebenarnya sudah dilayangkan warga Made. Dari mulai membuat aksi menutup jalan hingga berkirim surat ke DPRD Surabaya dan Pemkot Surabaya. Namun langkah warga tidak membuahkan hasil.

Kejadian pengambilalihan Waduk Watulawang versi warga Made, terjadi sejak tahun 1994. Saat itu warga menolak penjualan waduk desa kepada pengembang Citraland. Hal itu dibuktikan dengan pengembalian uang ikatan kompensasi yang dilakukan Ketua LKMK Made Abah Saman.

“Mau dibeli dengan ikatan kompensasi Rp 90 juta. Namun dikembalikan oleh Abah karena desakan warga (menolak),” terang Suryadi.

Abah Saman saat itu  mengembalikan uang yang disebut ikatan kompensasi itu dengan dilemparkan di depan pegawai Citraland.

“Ada beberapa warga yang tahu saat itu. Abah nyepiurno (mengembalikan uang dengan bersemburatan) begitu saja. Sambil mengatakan, warga Made menolak menjual tanah waduknya,” cerita Suryadi menirukan nada Abah Saman dengan tangan digerakkan ke depan seolah melemparkan uang yang dikembalikan itu.

Warga Made menutup akses jalan Waduk Watulawang.

Warga Made menutup akses jalan Waduk Watulawang.

Sejak kejadian itu, sengketa pun muncul. Klaim sepihak Citraland atas Waduk Watulawang membuat warga Made berang. Bahkan Citraland selalu menunjukkan itikad kurang baik dan selalu ingin menguasai.

Sementara itu Pemkot Surabaya dinilai kurang tegas dalam menindaklanjuti persoalan warga Made dengan Citraland. Kepala Bidang Hukum Pemkot Surabaya, Ira Trusilowati, bahkan belum lama ini disebut-sebut telah mengeluarkan surat tertulis yang isinya Waduk Watulawang sudah diambil alih Pemkot Surabaya terkait dengan peralihan sistem pemerintahan desa menjadi kelurahan di tahun 1990-an. Disebutkan juga lahan Waduk Watulawang kemudian dialihkan ke pihak Citraland.

Hal ini seperti disampaikan Lurah Made Gatot Suwito kepada warga dalam surat tertulis tersebut. Namun saat dikonfirmasi warga, Ira membantah telah menerbitkan surat.

Dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan lama (desa) disebut padukuan Watulawang, yang dipimpin seorang pamong desa, di bawah kepala desa. Maka secara geografis Watulawang berada di kawasan batas kota Surabaya. Hal itu diperjelas dengan aturan PP No 6/2006 tentang penetapan aset milik pemerintah.

Dalam peta wilayah desa, ada empat macam jenis tanah, di antaranya tanah negara (TN), tanah ganjaran, tanah kas desa (bondo deso) dan tanah kotamadya Surabaya. Nah, Waduk Watulawang termasuk  kategori tanah bondo deso atau sekarang disebut tanah ulayat.

Gambar peta Kelurahan Made, di mana lokasi Waduk Watulawang diarsir warna kuning yang menunjukkan jenis tanah bondo deso.

Gambar peta Kelurahan Made, di mana lokasi Waduk Watulawang diarsir warna kuning yang menunjukkan jenis tanah bondo deso.

Nanang pun menunjukkan gambar peta Kelurahan, di mana lokasi waduk diarsir warna kuning yang itu tanda menunjukkan jenis tanah bondo deso.

Menurut Nanang, peralihan sistem pemerintahan desa menjadi kelurahan di 1990-an, berdampak pada status tanah kas desa dan ganjaran. Namun pihaknya sebenarnya tidak mempermasalahkan jika hak pengelolaan diambil alih Pemkot asal peruntukannya jelas.

“Yang terjadi justru sebaliknya. Tanah kas desa yang sudah diambil alih Pemkot (jika memang benar) seharusnya pengelolaan dikembalikan ke warga. Pemkot tidak bisa serta merta menyerahkan atau menjual ke pihak lain/swasta tanpa ada rembukan warga. Ini yang kemudian menjadi permasalahan sosial saat ini. Warga dibenturkan dengan pengembang. Akhirnya ada warga Watulawang  dipolisikan oleh pihak Citraland. Padahal mereka hanya coba mengais rejeki di pinggiran waduk. Karena status yang carut marut terkait peralihan pemerintah desa menjadi kelurahan, hal ini membuat warga Made tersandera oleh kepentingan-kepentingan segelintir kelompok,” pungkas Nanang.nv

Up Next

Related Posts

Discussion about this post