Notaris Rosidah Divonis 2,6 Tahun, Pengacara: Henry Gunawan kok Tak Dihadirkan?

Kasus Relokasi Lahan TKD Korban Lumpur Lapindo

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Sidang kasus korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) di Perumahan Renojoyo, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Rabu (30/8/2017), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jatim memutuskan vonis 2 tahun 6 bulan terhadap notaris Rosidah.

Dalam sidang yang dihadiri puluhan notaris Pengurus Pusat (PP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) bersama-sama dengan PP Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Rosidah dianggap bersalah telah melakukan perbuatan memperkaya diri. Unsur korupsi seperti disebutkan majelis hakim, perbuatan Rosidah menyebabkan TKD tidak bisa dikelola lagi oleh pemerintah desa.

Padahal sebagai notaris, terdakwa harusnya mengetahui lahan relokasi korban lumpur Renokenongo di Renojoyo, Desa Kedungsolo sejak tahun 2008 silam itu. Sebab di dalamnya terdapat aset milik negara yang belum pernah ada pelepasan. Namun, terdakwa justru berani mengeluarkan Ikatan Jual Beli (IJB) tersebut dan berdalih di lahan tersebut sudah ada pelepasan.

Fakta sudah ada pelepasan TKD itu terbantahkan ketika terdakwa Rosidah dihadapkan di depan majelis hakim. Tanah kapling berukuran 8 x 14 meter persegi di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, dijual kepada 640 warga korban lumpur itu di dalamnya masih ada lahan TKD.

Sehingga, para korban lumpur yang sudah menempati lahan sejak 10 tahun silam itu hingga saat ini masih belum menerima sertifikat. Padahal, para korban lumpur yang pernah tidur di pasar porong itu sudah melunasi pembayaran lahan tersebut.

Terdakwa Rosidah saat mendengarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor.

Terdakwa Rosidah saat mendengarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor.

Dalam sidang sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor juga telah menjatuhkan vonis 3 tahun terhadap Sunarto selaku ketua panitia pembebasan lahan.

Atas putusan hakim ini, kuasa hukum Rosidah, Krisna Budi Tjahyono, SH, menyatakan keberatannya. Krisna menyebut, keterlibatan notaris Rosidah dalam perkara tersebut karena mengeluarkan IJB di lahan relokasi warga korban lumpur seluas sekitar 10 hektare yang di dalamnya terdapat lahan TKD seluas 2.800 meter persegi, sebenarnya bukan perkara mendasar. Pasalnya notaris hanya bertugas untuk mencatat secara administrasi negara.

“Kalau klien kami dikatakan terlibat korupsi, itu tuduhan tidak mendasar. Klien kami mengetahui bahwa lahan relokasi korban lumpur berkasnya sudah lengkap. Bahkan sebelum dia menerbikan IJB, Rosidah sudah mengecek di kantor BPN, dan tidak ada masalah,” sebut Krisna.

Krisna menuding hakim Pengadilan Tipikor tidak proporsional dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada peralihan hak. “Nah, kalau memang tidak ada peralihan hak, berarti tidak bisa dikatakan sebagai kerugian negara. Kalau yang namanya korupsi pasti ada kerugian negara,” ujarnya.

Ditambahkan, dalam perkara notaris Rosidah seharusnya majelis hakim bisa jeli. Selain tidak ada peralihan alas hak tanah, ada banyak kejanggalan selama persidangan.

“Katakanlah jika memang terjadi jual beli, bukankah orang pertama yang diusut adalah kepala desa/lurah. Karena tidak bisa serta merta TKD dilepas begitu saja tanpa sepengetahuan Pemdes setempat,” tukasnya.

Krisna juga menyebut, ada ‘tangan-tangan jahil’ yang bermain dalam kasus yang menimpa notaris Rosidah. Sebut saja pihak ketiga yakni Henry Gunawan selaku Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa. Dalam kasus tukar guling sudah jelas siapa yang menerbitkan sertifikat dan siapa yang membangun perumahan.

“Seharusnya mereka dipanggil atau dihadirkan di persidangan. Dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) nama PT Gala Bumi Perkasa sempat disebut, namun mereka tidak pernah dihadirkan, ini ada apa?” tuding Krisna.

Krisna tidak terima jika kliennya dituding melakukan tindak pidana korupsi, sementara yang melakukan penyerobotan lahan TKD sama sekali tidak diproses, yakni pihak pengembang PT Gala Bumi Perkasa.

“Ini yang kami sesalkan. Sidang Rosidah terkesan dipaksakan. Padahal pihak yang seharusnya bertanggungjawab penuh adalah Sunarto dan pengembang,” imbuhnya.

Keterlibatan Henry Gunawan dalam kasus notaris Rosidah sebenarnya bukan hal baru. Di kalangan pengacara, nama Henry selalu ‘harum’ mengingat dia dikenal sebagai seseorang yang kebal hukum. Setiap kasus yang menimpa bos PT Gala Bumi Perkasa tersebut selalu berkaitan dengan tanah dan properti. Namun dia selalu lolos.

Sebelumnya di perkara serupa, Henry Gunawan tidak berkutik setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melakukan penahanan terhadapnya atas kasus penipuan dan penggelapan pada seorang notaris.

Kasus yang menjerat Henry Gunawan ini bermula saat notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Saat korban ingin mengambil haknya, Henry Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar.

Atas perbuatannya, notaris Caroline akhirnya melaporkan Henry ke Polrestabes Surabaya. Setelah melakukan sejumlah penyelidikan, penyidik kemudian penyidik akhirnya menetapkan Henry J Gunawan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Dengan banyaknya fakta yang sudah ada, hukum harus berpihak pada kebenaran dan bukan sebaliknya. Klien kami tidak bersalah. Kalau di situ disebutkan ada kerugian negara, maka yang harus bertanggungjawab adalah orang-orang yang berada di balik kepentingan tersebut,” tutup Krisna.nv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post