Kasus Bayi Deborah Bukti Lemahnya Pelayanan Kesehatan di Negeri ini

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Kepergian bayi Deborah menimbulkan rasa kecewa dalam hati Henny terhadap pelayanan RS Mitra Keluarga di kawasan Jakarta Barat.  Henny merasa, apa yang dilakukan rumah sakit itulah yang membuat nyawa putrinya melayang.

Dalam keluh kesahnya di media sosial, Henny menangis karena tidak terima anaknya telah pergi meninggalkannya secepat itu. Di depannya sang suami terdiam menahan ledakan amarah.

Matanya memerah berkaca-kaca. Laki-laki berperawakan sedang itu akhirnya ikut menangis. Tidak sanggup menahan air mata yang coba ditahannya.

Minggu dini hari, 3 September 2017, sekitar pukul 02.30 WIB, Bayi Debora sesak nafas. Nafasnya tersengal satu-satu. Sebelumnya Debora batuk-batuk. Batuknya berdahak. Henny segera membangunkan suaminya Rudianto Simanjorang. Mereka memutuskan membawa bayinya segera ke rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres.

Yang dipikirkannya saat itu sang anak harus segera mendapat pertolongan, tanpa tahu apakah rumah sakit itu menerima pelayanan BPJS Kesehatan atau tidak.

“Sampai di rumah sakit Mitra Keluarga. Karena ini keadaan yang emergency, anak saya dimasukkan ke UGD dan langsung ditangani dokter. Dokter kemudian mengatakan, anak saya harus dimasukkan ke ruang PICU (Perinatology Intensive Care Unit),” cerita Henny.

Henny ikut saja, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan anaknya ke pihak rumah sakit. Bagi Henny, dokter lebih tahu dan lebih mengerti tindakan terbaik untuk sang anak.

Akan tetapi, Henny tersadar, biaya pelayanan PICU tidak murah. Satu malam saja, cukup menguras kantong. “Bagian administrasi bilang, untuk bisa masuk ke PICU harus DP Rp 19 juta dulu. Minimal 50 persen dulu, kira-kira Rp 11 juta,” kata Henny.

Kedua orang tua Debora tampak bingung. Mereka tidak membawa uang sepeserpun. Dompet dan tas mereka tertinggal di rumah karena buru-buru membawa anaknya ke rumah sakit.

“Pa segera pulang Pa..ambil uang kita”, ujar Bu Henny sambil bercucuran air mata meminta suaminya segera mengambil uang balik ke rumah.

Rudianto, ayah bayi Debora segera berlari kecil menuju parkiran motor. Keringat mengucur dari dahinya. Ia memeluk istrinya sambil menguatkan agar istrinya menjaga putri mereka di ruang IGD. Ia segera menghidupkan motornya. Mengebut membelah sunyinya jalan Peta Barat dan Selatan dengan degub jantung berdetak kencang.

Pukul 04.30 Wib ayah Debora kembali ke RS Mitra Keluarga Kalideres. Ia langsung berlari ke salah satu ATM di pojok rumah sakit itu. Ia menarik empat kali di ATM BCA. Uangnya di rekening hanya tertinggal 5 juta lebih.

“Ini mbak lima juta rupiah. Barusan saya tarik dari ATM. Mohonlah dimasukkan anakku di ruang PICU. Saya berjanji siang nanti akan mencari kekurangannya”, mohon ayah Debora sambil memelas.

Uang dihitung Mbak Tina petugas administrasi. Lima juta rupiah. “Tapi maaf pak ini masih kurang dari uang muka PICU”, jawab mbak Tina datar.

Ayah Debora memohon sekali lagi. Hanya itu uang miliknya. Ia tidak tahu harus mencari kemana lagi karena masih subuh. Keluarganya yang lain masih tidur. Ia berjanji siang hari akan membayar kekurangannya yang penting bayinya segera dimasukkan ke PICU. “Saya harus telepon atasan saya dulu pak”, balas Tina.

Ayah Debora segera bergegas ke ruang IGD menjenguk anaknya. Terlihat istrinya Henny menangis sesunggukkan. “Bagaimana pa..sudah papa berikan uang muka PICU?”, tanya istrinya sambil kebingungan. Suaminya terdiam sesaat. Ia hanya menjawab lirih “uang kita hanya ada lima juta ma”.

Sepuluh menit kemudian petugas administrasi memanggil kedua orang tua Debora. “Maaf pak atasan saya tidak memberi izin anak bapak dimasukkan ke PICU sebelum bapak menyelesaikan uang muka. Ini saya kembalikan uang lima jutanya”, ujar petugas administrasi itu tanpa empati.

Henny menangis sesunggukkan. “Tolonglah mbak…anak saya kritis. Dia kedinginan. Perlu segera masuk PICU. Mohonlah mbak..mohon..”, ucap suami Bu Henny mengiba-iba sambil membungkukkan badannya dengan kedua tangan mengatup.

Tak ada jawaban. Petugas berwajah dingin itu hanya menjawab datar. “Ini aturan rumah sakit Pak..silahkan bayar uang muka sesuai daftar harga PICU”.

“Saya sudah bersimpuh, dan berjanji akan mengasih kekurangan itu. Mereka tetap bilang enggak bisa. Saya bilang ke mereka, saya pasti bayar. Saya bekerja, kok, tidak mungkin tidak dibayar,” terang Henny.

Kali ini suara Henny berubah. Ia tak kuasa membendung sisa-sisa air mata yang sudah terbuang selama beberapa hari ini.

Henny pun terus meyakinkan pihak rumah sakit. Namun, permintaannya tetap ditolak. “Saya kemudian menghubungi beberapa teman, meminta tolong mereka mencarikan rumah sakit yang ada ruang PICU dan menerima pasien BPJS Kesehatan,” kata Henny.

“Dapat, tapi pihak rumah sakit itu harus tahu kondisi anak saya sebelum dipindahkan,” kata Henny menambahkan.

Namun, apa daya Henny yang tak kuasa menahan tangis melihat tubuh Deborah yang sudah terbujur kaku. Belum sempat mendapat perawatan yang memadai, nyawa bocah perempuan berumur empat bulan itu sudah melayang.

“Saya sedih. Saya mengangkat jenazah anak sendiri, sedangkan respons dokter hanya seperti itu. Ia cuma bilang turut berbelasungkawa, kemudian kembali duduk ke meja kerjanya,” kata Henny lagi.

Henny menyadari bahwa saat itu memang sudah takdir sang anak untuk hidup di dunia ini sebentar saja. Akan tetapi, Henny lebih ikhlas menerima kepergian Deborah andai hari itu sang anak mendapat pertolongan dan perawatan secepatnya yang memadai.

“Setidaknya, kalau anak saya meninggal setelah dimasukkan ke ruang PICU, saya agak lebih ikhlas dan bisa dengan lega mengatakan itu takdir. Tapi ini tidak. Anak saya meninggal masih di ruang UGD, lantaran pihak rumah sakit tidak mau menerima uang jaminan dari kami,” kata Henny lagi.

Sesal Henny kian bertambah manakala pihak rumah sakit menawarkan ambulans untuk mengantar jenazah sang putri, dan menyebut itu adalah peraturan dari rumah sakit.

“Giliran yang seperti itu mereka ingat bahwa itu peraturan. Mungkin ada uangnya, karena saya juga harus bayar itu,” kata Henny.

Dia pun menolak. Ia lebih memilih memeluk erat jasad putri tercinta. Jasad bayinya itu hanya ia bawa ke rumahnya menggunakan sepeda motor.

Tak banyak yang ingin Henny harapkan dari pihak rumah sakit. Toh, nyawa sang anak tak bisa balik lagi. Ia hanya menginginkan kejadian serupa tidak menimpa Deborah-Deborah yang lain.

RS Mitra Keluarga Dikecam

Buntut meninggalnya bayi Debora dikecam banyak pihak. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Direktur RS Mitra Kelurga dr Fransisca D Permatasari, yang menandatangani surat pernyataan di atas materai yang kemudian dibacakan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto. Berikut ini isi lengkap surat pernyataan itu:

1. Bersedia memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antisipasi diskriminasi efektif, dan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan RS.

 3. Bersedia melaksanakan fungsi sosial dengan pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka.

 3. Bersedia melayani sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 4. Bersedia mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait pelayanan terhadap pasien di rumah sakit.

 Demikian surat pernyataan dibuat, dengan sebenar benar-benarnya, apabila dilanggar saya siap menerima konsekuensi berupa pencabutan izin rumah sakit yang saya pimpin. 

Sementara pihak Kementerian Kesehatan menjelaskan penanganan atas kasus meninggalnya bayi Tiara Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta, kepada Komisi IX DPR, dalam rapat kerja, Senin (11/9/2017).

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo menyampaikan, Kemenkes melakukan penelusuran terhadap pihak rumah sakit, manajemen dan petugas medis yang memberikan pelayanan.

Penelusuran dilakukan oleh tim yang terdiri dari Tim Kemenkes, Badan Pengawas Rumah Sakit, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, serta Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

“Penelusuran dilakukan pagi hari tadi, sudah dihadirkan pihak rumah sakit. Tetapi belum pihak kelurga. Tetapi begitu ada waktu, tim akan langsung berkunjung ke rumah kelurga (Debora),” kata Bambang.

Dari penelusuran yang dilakukan, untuk sementara tim memberikan lima rekomendasi awal.

Pertama, akan dibentuk Tim dari beberapa unsur untuk melakukan audit medik mendalam dengan RS dan keluarga pasien.

Kedua, Direktur RS akan membuat surat pernyataan yang isinya kesediaan memberikan pelayanan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi, dan efektif.

Ketiga, RS menyatakan bersedia melaksanakan fungsi sosial tanpa mengambil uang muka.

“Rekomendasi keempat, yaitu melaksanakan sistem rujukan dengan benar,” lanjut Bambang.

Adapun rekomendasi kelima, yaitu meminta RS mematuhi aturan yang berlaku untuk standard pelayanan di RS.

Bambang menegaskan, RS tersebut harus segera memperbaiki bagian sistem informasi, agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

Saat ini RS tersebut memang belum melakukan akreditasi. Namun, Bambang mengatakan, mereka segera akan melakukan akreditasi.

Terakhir, RS harus mengembalikan uang pasien sebagai uang muka yang sudah masuk ke RS walaupun belum bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nantinya RS bisa melakukan klaim ke BPJS.

Namun demikian, rekomendasi yang disodorkan tim Kemenkes ini dinilai sejumlah anggota Komisi IX DPR kurang tegas, dan bahkan layak dimasukan ke keranjang sampah.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Ansory Siregar mencontohkan rekomendasi kelima yang hanya meminta pihak rumah sakit memperbaiki bagian sistem informasi, sangat kurang tegas.

“Menurut saya tutup saja dulu rumah sakit ini, biar memberikan pelajaran kepada yang lain, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” kata Ansory dalam rapat kerja Komisi IX dengan Kemenkes, Senin (11/9/2017).

Menurut Ansory, lima rekomendasi awal yang disampaikan Tim Kemenkes dalam penanganan kasus bayi Deborah masih lemah dan tidak setegas Undang-undang Rumah Sakit.

“Kalau bapak baca Undang-undang RS kemarin, Bapak bisa lebih tegas,” katanya kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo.

Ansory bahkan sempat mengusulkan agar Komisi IX tidak melanjutkan raker dengan agenda pembahasan anggaran, sampai ada sanksi tegas yang diberikan kepada pihak rumah sakit. “Kalau rekomendasi seperti ini, buang saja ke tong sampah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, anggota lain dari Fraksi PPP Okky Asokawati mengusulkan, seharusnya selain akan dilakukan audit medik, Tim Kemenkes juga melakukan audit administrasi terhadap Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres.

“Saya minta juga dilakukan audit administrasi, apakah yang dilakukan RS sudah sesuai Undang-undang, bahwa tidak boleh ada penolakan?” ucap Okky.

Selain itu, Okky juga meminta Kemenkes untuk membuat standard operasional prosedur (SOP) yang harus diikuti oleh seluruh rumah sakit di Indonesia. Dengan begitu, kemudian hari tidak ada lagi rumah sakit menolak memberikan pelayanan kesehatan dengan dalih sudah sesuai prosedur RS.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Gerindra Robert Rouw juga tidak puas dengan penjelasan dari Kemenkes dalam menangani kasus bayi Deborah.

“Yang disampaikan Dirjen Yankes itu bahasa yang kami selalu terima. Nanti akan dicek ini, akan dicek itu. Tolong ada kepastian untuk rakyat,” katanya.

Sepakat dengan Okky, dia meminta Kemenkes membuat SOP yang berlaku universal hingga RS swasta.

RS Berorientasi Keuntungan Sudah Melenceng

Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise mengatakan, saat ini pihaknya dengan unit PPA di Kepolisian sedang memproses kasus meninggalnya bayi Deborah.

Menurut Yohana, dari perspektif perlindungan anak, apabila terbukti rumah sakit bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka bisa dikenakan sanksi pidana.

“Bilamana setelah diselidiki ada pelanggaran Undang-undang tersebut, maka akan dikenakan pidana,” kata Yohana di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Yohana menuturkan, dalam UU tersebut ditegaskan, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam pasal lain juga disebutkan, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Yohana menambahkan, Kementerian PPPA akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, agar memberikan teguran terhadap rumah sakit yang tidak memperhatikan perlindungan anak tersebut.

“Kami sangat menyesalkan keadaan seperti itu. Apalagi dari kementerian kami kan harus melindungi anak-anak di seluruh Indonesia tanpa diskriminasi. Dan apabila ada kekerasan yang dilakukan pada anak-anak, kami semua merasa miris dengan keadaan seperti itu,” pungkas Yohana.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta para dokter serta seluruh rumah sakit, fokus pada tugas utama mereka, yakni menolong dan menyelamatkan nyawa.

“Yang perlu saya tegaskan di sini, saya minta tolong betul, misi utama dokter dan misi utama rumah sakit adalah menolong, menyelamatkan jiwa orang lain,” ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

Mantan Wali Kota Blitar itu menegaskan, jika rumah sakit hanya berorientasi pada penanganan sesuai dengan biaya yang ditetapkan, maka itu merupakan hal yang tidak benar.

“Kalau dia hanya berorientasi kepada keuntungan semata, itu sudah enggak benar, sudah melenceng,” tegas Djarot.

Berdasarkan hal itu, ia kemudian meminta Dinas Kesehatan DKI memanggil jajaran direksi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, untuk memberikan pemahaman bahwa tugas dan tanggung jawab mereka adalah menyelamatkan nyawa orang.

“Oleh sebab itu, saya minta supaya direksi rumah sakitnya diundang untuk menekankan ini, kalau tanggung jawab rumah sakit itu menyelamatkan orang lain,” jelas Djarot.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku belum mengetahui penjelasan pihak rumah sakit tersebut terkait kematian bayi Debora.

“Makanya saya belum mendapatkan laporan lengkap, karena (mereka ) hari ini atau besok akan dipanggil oleh Dinkes (DKI),” kata Djarot.

Dinas Kesehatan DKI pagi ini tengah memanggil pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, untuk meminta penjelasan terkait kasus yang saat ini menjadi sorotan tersebut.fit/war/lip/ko

 

 

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post