Mengapa Perkara Ustad Alfian Tanjung Ditangani Secara Extra Ordinary Crime?

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Ditreksrimsus Polda Metro Jaya, Selasa (12/9/2017) dijadwalkan akan memeriksa Ustad Alfian Tanjung sebagai saksi di Mako Brimob Kelapa. Penyidikan terhadap Ustad Alfian ini bermula dari Laporan Polisi bernomor: LP/153/II/2017/Ditreskrimum dengan pelapor Ifdhal Kasim, S.H.

Pemeriksaan Alfian berdasar Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Terlapor Ustad Alfian Tanjung nomor: B/11589/IX/2017/Ditreksimum tertanggal 9 september 2017 yang ditandatangani oleh AKBP Dedy Murti Haryadi, S.IK., M.Si. Selaku Kasubditkamneg Reskrimum Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP yang terjadi di Masjid Sa’id Naum Tanah Abang Jakarta Pusat hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016.

Tim Advokasi Ustad Alfian Tanjung (TAAT) menilai penanganan perkara oleh Polisi ini sejajar dengan perkara extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa (teroris, korupsi, dan human traficking).

Dalam keterangannya yang diterima redaksi, TAAT menyesalkan tindakan Polisi yang sangat bersemangat membidik Ustad Alfian Tanjung dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan KUHAP. Hal ini didasarkan pada sejumlah peristiwa sebagai berikut:

1. Ustad Alfian ditangkap secara tiba-tiba dan secara paksa sebelum dia keluar dari gerbang Rutan Medaeng Sidoarjo dengan puluhan aparat kepolisian Polda Jawa Timur dengan senjata lengkap. Hal itu berdasar permintaan bantuan penangkapan dari Polda Metro Jaya terkait kasus UU ITE tentang twitnya yg dilaporkan oleh PDIP selaku organisasi bukan perorangan (pada tanggal 24/1/2017). Padahal Ustad Alfian masih berada di teras ruang tunggu Rutan dan belum keluar pintu gerbang rutan, seharusnya secara etika dan adab manusia Ustad Alfian harus benar-benar meninggalkan lingkungan Rutan Medaeng mendapatkan hak asasinya sebagai manusia untuk bebas dari tahanan sebagai amar putusan Majelis Hakim PN Surabaya.

2. Selama Ustad Alfian ditahan di Mako Brimob ia tidak dapat ditemui oleh Kuasa Hukumnya dengan larangan larangan yg tidak jelas, hal ini sangat jelas melanggar hak asasi manusia Ustad Alfian karena ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan karenanya ia berhak mengubungi dan ditemui Kuasa Hukum dan atau keluarganya sebagaimana diatur dalam Pasal 60, 61, 69, 70 (1) KUHAP.

3. Satu minggu sebelum Ust. Alfian diputus bebas pada tanggal 28 Agustus 2017 Polda Metro Jaya telah mengeluarkan surat perintah penyidikan bernomor: SP.Sidik/1892/VIII/2017/Ditreskrimum terkait kasus pencemaran nama baik dengan pelapor Ifdhal Kasim, S.H.

Saat ini Ustad Alfian sedang menghadapi dua kasus, yaitu pertama Kasus mengenai twitnya yang di laporkan oleh PDIP statusnya sudah tersangka dan ditahan di Mako Brimob. Yang kedua Kasus ceramah di Masjid Sa’id Naum dengan pelapor Ifdhal Kasim, statusnya masih sebagai Saksi.

“Berdasar banyaknya kejanggalan dan pelanggaran KUHAP tersebut kami selaku Tim Advokasi telah dan akan melakukan berbagai upaya extra litigasi untuk menghentikan kriminalisasi terhadap para ulama khususnya Ustad Alfian ini,” terang koordinator tim hukum Abdullah Alkatiri.

Abdullah kembali mempertanyakan mengapa polisi sangat gigih menahan orang hanya karena kasus sederhana dan sepele yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun tapi ditahan di Mako Brimob?

Kata Abdullah, ini menunjukkan sikap polisi yang berseberangan dengan hati nurani masyarakat, tidak mengindahkan asas praduga tak bersalah. Status seseorang sebagai tersangka bukan berarti membuktikan ia bersalah, karenanya ia hanya disangka tapi mengapa polisi memperlakukan Ustad Alfian tidak proporsional sebagaimana Polisi menangani kasus Ahok lalu?

“Kami Tim Hukum TAAT tidak akan tinggal diam dan kami yakin siapapun penegak hukum yang dengan atau tanpa sengaja melakukan penyelewengan, penyimpangan hukum, penyalahgunaan kekuasaan akan mendapatkan karmanya di dunia dan akhirat, Allah Maha Melihat dan mengetahui rencana-rencana mereka,” tutupnya.

Up Next

Related Posts

Discussion about this post