Rentetan Dugaan Korupsi Eddy Rumpoko

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Wali Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, Sabtu (16/9/2017).

Eddy Rumpoko diduga terlibat fee proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di kantor Pemkot Batu tahun anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima milik Filipus, dengan nilai proyek Rp5,26 miliar sebelum pajak.

Penangkapan berawal dari pertemuan seorang pengusaha Filipus Djap dengan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota (pemkot) Batu Edi Setyawan pada Sabtu (16/9) siang sekitar pukul 12.00 WIB. Keduanya bertemu di sebuah restoran milik Filipus di Batu. Saat keduanya menuju parkiran, diduga terjadi penyerahan uang Rp100 juta dari Filipus kepada Edi.

Sekitar 30 menit kemudian, Filipus diduga bergerak menuju rumah dinas Wali Kota Batu Eddy Rumpoko untuk menyerahkan uang sebesar Rp200 juta dalam pecahan Rp50 ribu. Uang tersebut dibungkus kertas koran dan dimasukkan dalam kantong kertas atau paper bag.

“Kemudian, tim KPK mengamankan ketiganya bersama Y sopir Wali Kota Batu beserta uang Rp200 juta,” kata Laode M Syarif pada konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Lima orang diamankan KPK dalam OTT ini, yakni Eddy Rumpoko, Edi Setyawan, Filipus Djap, Zadim Efisiensi, dan sopir Eddy Rumpoko yang bernama Yunedi.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi, yakni ruang kerja wali kota Batu, ruang ULP, ruang kepala BKD, dan beberapa ruangan di kantor milik Filipus.

Sebagai pihak pemberi suap, Filipus diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak penerima, Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelum terjadi operasi tangkap tangan oleh KPK, sederet dugaan kasus korupsi mewarnai berjalannya birokrasi Pemerintahan Kota Batu selama kepemimpinan Eddy Rumpoko.

Merujuk pada data Malang Corruption Watch (MCW), total pengadaan mebeler Pemkot Batu dalam dua tahun terakhir berjumlah Rp 45 miliar. Rinciannya, Rp 35 miliar pada 2016 dan Rp 10 miliar pada 2017.

“Kasusnya sekarang kami belum mengetahui secara pasti (di KPK). Yang pasti, ada pihak-pihak swasta sebagai dalang utama masih (korupsi) belum ditindak hukum,” kata Badan Pekerja MCW, Buyung Jaya Sutrisna, Minggu (17/8/2017).

Selain mebeler, MCW juga mencatat pengadaan lain yang diduga bermasalah dalam dua tahun terakhir. Pada 2016, setidaknya ada lima pengadaan yang diduga bermasalah.

Selain mebeler, ada juga pengadaan bagian protokoler dan rumah tangga (Rp 8,2 miliar), bagian humas (Rp 5,4 miliar), asrama mahasiswa (Rp 2,68 miliar), dan pembangunan TPA Tlekung (Rp 13 miliar).

Pada APBD 2017, MCW mencatat tujuh pengadaan bermasalah. Selain mebeler, ada juga program peningkatan jalan dan jembatan di Dinas PU (Rp 15,6 miliar), rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (Rp 12,6 miliar), dan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan lainnya (Rp 5,6 miliar).

Selain itu, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Rp 14,2 miliar), pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (Rp 15,6 miliar), rehabilitasi sedang/berat rumah dinas (Rp 5 miliar), dan pengadaan mesin pengelolaan sampah (Rp 15 miliar).

“Kami mendukung penuh OTT yang dilakukan KPK di Kota Batu dan meminta KPK untuk segera memberikan informasi kepada publik terhadap perkembangan OTT dan sekaligus menetapkan tersangka,” pungkasnya.

Dugaan kasus korupsi lainnya yakni promosi wisata yang merugikan negara hingga Rp 1,3 miliar. Kasus itu ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Nama Eddy Rumpoko disebut pada putusan Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus itu. Berikutnya, kasus korupsi dugaan penyalahgunaan kegiatan publikasi sewa billboard di Bandara Juanda, Surabaya dan Denpasar, Bali. Kasus itu terjadi pada tahun 2015.

Kasus itu ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu dan telah menyeret satu nama tersangka, yakni SA. Ketika itu, SA menjabat sebagai Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Batu. SA sudah ditahan sejak ditetapkan tersangka pada Kamis (20/7/2017).

Dugaan kasus korupsi terbaru sebelum adanya operasi tangkap tangan oleh KPK adalah operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim Saber Pungli Pusat, Kementerian Politik Hukum dan HAM yang terjadi pada Kamis (24/8/2017).

Sebanyak tiga pejabat Pemerintah Kota Batu terjaring dalam OTT itu. Sayang, OTT akhirnya bermasalah karena tidak ada kesamaan persepsi antara Tim Saber Pungli Pusat dan penyidik Polres Batu.

Pihak Polres Batu mengaku kekurangan alat bukti sehingga tiga pejabat yang terjaring OTT dilepaskan. Kasus itu akhirnya ditangani oleh Polda Jatim.

Yang menjadi pertanyaan publik, berapa harta kekayaan Eddy Rumpoko yang dilaporkan kepada KPK?

Dalam situs acch.kpk.go.id, Eddy Rumpoko yang selama dua periode menjabat terakhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2015.

Saat itu, harta kekayaan yang dilaporkan senilai Rp 16,438 miliar dan 181.437 dollar Amerika Serikat.

Harta milik Eddy terdiri dari harta tidak bergerak senilai Rp 11,9 miliar. Sebanyak 27 aset itu berupa tanah dan bangunan di Kota Batu dan Kota Malang di Jawa Timur.

Eddy juga memiliki tanah dan bangunan seluas 150 meter persegi di Yogyakarta, Jawa Tengah.

Kemudian, tanah seluas 90 meter persegi di Jakarta Selatan, yang diperoleh dari hasil penghasilan sendiri.

Selain itu, Eddy memiliki harta bergerak senilai Rp 3,8 miliar. Harta itu terdiri dari 15 unit kendaraan. Beberapa di antaranya, Eddy memiliki dua unit Toyota Alphard.

Eddy juga memiliki harta lainnya berupa logam mulia serta barang-barang seni dan antik senilai Rp 3,3 miliar. Kemudian, surat-surat berharga senilai Rp 989 juta, giro dan setara kas senilai Rp 2,1 miliar. Eddy juga memiliki piutang senilai Rp 1,4 miliar. Setelah dipotong utang, total kekayaan Eddy pada 2015 senilai Rp 16.438.612.628 dan 181.437 dollar AS.

Eddy menjabat sebagai Wali Kota Batu sejak 2007, terpilih lagi pada 2012 dan akan mengakhiri masa jabatannya pada 26 Desember mendatang.

Meski jabatannya sudah akan berakhir, namun “warisannya” segera dilanjutkan istrinya, Dewanti Rumpoko, yang sudah terpilih dalam Pilkada serentak pada 15 Februari lalu untuk menggantikannya.

Waktu itu, Dewanti yang berpasangan dengan Punjul Santoso, wakil wali kota petahana unggul dari tiga pasangan calon lainnya dengan perolehan 51.754 suara atau 44,57 persen dari total suara sah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu lalu menetapkan Dewanti sebagai wali kota terpilih menggantikan suaminya pada 5 April kemudian.

Dalam sebuah wawancara saat mendaftar sebagai calon wali kota, Dewanti mengaku memiliki niat untuk melanjutkan program suaminya di bidang pertanian, terutama soal sistem pertanian organik yang selama ini menjadi salah satu program unggulan Eddy Rumpoko.

“Kalau Kota Batu sudah berhasil menggunakan sistem pertanian organik, ini luar biasa. Akan menjadi satu-satu kota, bukan hanya di Indonesia tapi dunia,” katanya di Kantor KPU Kota Batu, Rabu, 21 September 2016.ko/jaw/cn/vn

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post