Kalau Bukan Polri dan BIN, Lalu Siapa?

Panglima TNI Soal Pembelian 5.000 Unit Senjata Api oleh Sebuah Institusi

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sudah melempar isu ke publik soal pembelian 5.000 unit senjata api oleh sebuah institusi. Pernyataan itu disampaikan Gatot dalam silaturahmi dengan para purnawirawan TNI dan perwira aktif yang digelar Markas Besar TNI, Jumat pekan lalu (22/9/2017).

Hadir dalam kesempatan itu Menko Polhukam Wiranto, Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, beberapa mantan Panglima TNI, seperti Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S., dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono, mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso, mantan Pangkostrad yang juga Ketua Umum Partai Gerindra,  Letjen (Purn) Prabowo Subianto, dan beberapa jenderal aktif lainnya.

Kepada para seniornya itu Gatot mengungkapkan rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000  senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi. “Ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer,” ujar Gatot Nurmantyo saat itu.

Namun, Gatot tidak menjabarkan lebih jauh soal nama institusi yang mencoba membeli 5.000 pucuk senjata api itu. Gatot juga mengatakan bahwa pihak yang berusaha membeli senjata secara ilegal itu mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar usaha mereka berjalan mulus. Persoalannya, Gatot tidak menginformasikan siapa pihak yang dimaksud, dan apa pula tujuannya.

Setelah pernyataan Panglima TNI, muncul sejumlah berita tentang instansi mana saja yang melakukan senjata. Menurut undang-undang ada sejumlah instansi yang diizinkan memegang senjata. Instansi itu adalah TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, BNN, BNPT, Polisi Hutan, Bea Cukai.

Komisi I DPR menyebut ada pembelian 500 pucuk senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Pembelian  tersebut telah masuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKN/L) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) tahun 2017.

Namun DPR tidak mengetahui secara pasti jenis dan merek senjatanya karena pembahasan tersebut masuk ke satuan 3. “Pembelian senjata laras pendek oleh BIN sebanyak 500 pucuk masuk dalam RKAKN/L APBN P BIN tahun 2017, tercantum sebagai alat perlengkapan dan sarana pelatihan STIN,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, Minggu (24/9/2017).

Satuan 3 adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program, berdasarkan unit eselon I dan lingkup satuan kerja lingkup kementerian/lembaga negara.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan DPR hanya boleh membahas anggaran BIN hingga satuan 2. “Satuan 3 dalam mata anggaran itu kita hanya boleh membahas sampai satuan 2, satuan 3 itu tidak boleh dibahas di DPR karena DPR tidak boleh tahu satuan 3 seperti apa. Semua mata anggaran kita nggak boleh tahu satuan 3. Kita tidak membahas sampai satuan 3, kita hanya membahas sampai satuan 2. Kalau sudah ada sekian pucuk jenisnya ini, itu sudah satuan 3, itu (ranahnya) eksekutif,” ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Dokumen lain terkait anggaran dan program pembelian senjata oleh Polri pada tahun 2017. Polri memang akan membeli bermacam-macam senjata. Tapi jumlahnya bukan 5000 pucuk, melainkan 16.985 pucuk dengan pagu anggaran sebesar Rp666.091.734.000.

Adapun jenis-jenis senjata Polri yang akan dibeli antara lain, pertama, Korp Brimob (Korbrimob) Polri akan membeli senjata serbu Kal.5.56 MM dan Aksesoris Unit Gag Wil sebanyak 10.296 pucuk dengan pagu anggaran sebesar Rp409.780.800.000.

Kedua, Staf Sarana dan Prasarana (Sarpras) Polri akan membeli senjata portable multi fungsi – Launcher dan Automatic Infinite Revolver Anti Riot Gas Gun sebanyak 963 pucuk dengan pagu anggaran sebesar Rp72.085.650.000.

Ketiga, Dit Sabhara atau Direktorat Sabhara (Samapta Bhayangkara) akan membeli dua jenis senjata. Jenis senjata Elektrik Sabhara sebanyak 3.726 pucuk dengan pagu anggaran sebesar Rp124.225.284.000. Jenis  lain adalah senjata Laras Licin Sabhara sebanyak 2.000 pucuk dengan pagu anggaran sebesar Rp60.000.000.000.

Gambaran jenis senjata yang dibeli BIN dan Polri ini berbeda dengan yang disebutkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Padahal Panglima Gatot dengan jelas menyebut bahwa datanya sangat akurat. Lalu siapa instansi yang dimaksud?

Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait pernyataan resmi Panglima TNI. Tetapi rekamannya beredar di media sosial. Dan Jenderal Gatot tidak membantah kebenaran isi rekaman tersebut. “Seribu persen itu benar-benar omongan saya,” katanya Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Minggu, (24/9/2017).

Karena saking krusialnya perkara ini, bahkan Menko Polhukam Wiranto merasa perlu untuk mengadakan konferensi pers pada Minggu sore, 24 September 2017. Wiranto mengatakan ada miskomunikasi antara Mabes TNI, Mabes Polri, dan BIN mengenai pembelian 5.000 senjata tersebut.

Mantan Panglima TNI ini membantah pernyataan Gatot. Menurutnya, memang ada pemesanan 500 pucuk senjata api oleh BIN kepada PT Pindad. Senjata yang dibeli dengan APBN itu akan digunakan untuk keperluan pendidikan di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). “Jadi bukan institusi lain,” tegas Wiranto.

Hal itu dibenarkan oleh Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantoro. Dia menyebut angka persisnya jumlah pesanan BIN tersebut, yakni 517 pucuk yang terdiri dari laras pendek dan laras panjang. Namun, Bayu menegaskan, senjata yang dipesan tersebut bukan senjata organik. “Spesifikasinya berbeda dengan standar TNI,” katanya.

Ditambahkan Bayu, selain BIN, Polri juga memesan 5.000 pucuk senjata api buatan perusahaan tersebut, namun belum ada kontrak pembelian dari Polri. Sehingga besar kemungkinan instansi lain yang dimaksud Panglima TNI itu bukanlah Polri.

Apalagi Gatot Nurmantyo dalam rekaman pidato yang tak dibantahnya tersebut mengatakan, tidak ada lembaga manapun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. Artinya Panglima TNI tidak mempermasalahkan pembelian senjata api dari pihak Polri.

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post