Bupati Kukar dalam Lingkaran Suap Tambang

KPK Melaporkan Harta Kekayaan Rita Mencapai Rp 236 Miliar

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka. Dia menjadi satu dari kepala daerah di Indonesia yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ibu Rita Widyasari itu ditetapkan sebagai tersangka betul, tapi bukan OTT (operasi tangkap tangan),” terang Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Penetapan Rita Widyasari sebagai tersangka dilakukan setelah melalui pengembangan penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laode membenarkan pihaknya melakukan penggeledahan di kantor Rita Widyasari. Saat ditanya kasus yang menjerat Rita, Laode enggan menjawab.

Dalam kasus yang tengah diusut KPK saat ini, Rita disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selama ini Kutai Kartanegara dikenal sebagai kabupatan kaya raya di Kalimantan Timur dan juga di Indonesia.

Rita Widyasari sendiri adalah putri mantan Bupati Kukar Syaukani Hasan Rais (almarhum), terpidana kasus korupsi. Rita Widyasari juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara dan Ketua Partai Golongan Karya setempat.

Pada 14 Desember 2007, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Bupati Kukar non-aktif saat itu, Syaukani, terbukti menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat. Sepanjang 2001-2005, Syaukani berhasil meraup dana sebesar Rp 93,204 miliar.

Pengadilan Tipikor mengganjarnya dengan vonis dua tahun enam bulan penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor. Saat kasasi di Mahkamah Agung (MA), hukuman diperberat menjadi enam tahun penjara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Keppres pada 15 Agustus 2010 tentang Pemberian Pengampunan atau Grasi kepada Syaukani Hassan Rais.

Dengan surat grasi tersebut, Syaukani bisa langsung bebas karena vonis enam tahunnya dipotong menjadi tiga tahun, dan yang bersangkutan telah menjalani hukuman lebih dari tiga tahun. Syaukani juga telah membayar seluruh kerugian negara sebesar Rp 49,6 miliar.

Nah, bagaimana dengan sang anak? Tampaknya Rita juga mengikuti jejak sang ayah. Politisi Partai Golkar itu bahkan diketahui memiliki harta dalam jumlah besar.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublish dalam situs acch. kpk.go.id, Rita melaporkan harta miliknya senilai lebih dari Rp 236 miliar. Laporan terakhir yang disampaikan Rita pada 29 Juni 2015.

Rita memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 12 miliar. Harta tersebut terdiri dari 54 tanah dan bangunan yang sebagian besar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kemudian, Rita memiliki harta tidak bergerak berupa 10 alat transportasi dan kendaraan senilai total Rp 2,8 miliar. Beberapa kendaraan yang dilaporkan yakni, BMW tahun 2009 senilai Rp 600 juta. Kemudian, VW Caravelle tahun 2012 senilai Rp 800 juta.

Selain itu, Rita memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 200 hektar senilai Rp 9,5 miliar. Kemudian, tambang batu bara seluas 2.649 hektar senilai Rp 200 miliar.

Tak hanya itu, Rita juga memiliki harta bergerak berupa logam mulia, batu mulia dan benda-benda lainnya senilai Rp 5,6 miliar.

Kemudian, giro dan setara kas lainnya senilai Rp 6,7 miliar dan 138. 412 dollar Amerika Serikat.

Adapun, total harta yang dilaporkan Rita adalah senilai Rp 236.750. 447. 979 dan 138. 412 dollar AS.

Isu Video Panas Hingga Gratifikasi Tambang

Rita maju menjadi Bupati Kutai Kartanegara melalui Partai Golkar. Perempuan kelahiran Tenggarong, Kalimatan Timur pada Rabu, 7 November 1973, menjabat kepala daerah selama dua periode, mulai tahun 2010 hingga 2015 dan kemudian menjabat kembali untuk periode 2016–2021. Pada periode 2010–2015, Rita berpasangan dengan Wakil Bupati Gufron Yusuf dan pada periode 2016–2021 ia berpasangan dengan wakil bupati Edi Damansyah.

Sejatinya, tahun depan Rita berniat mencalonkan Gubernur Kalimantan Timur. Ia bahkan berniat mundur sebagai Bupati Kukar.

Sebelum menjadi Bupati Kukar, Rita sempat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar hasil pemilu legislatif 2009. Darah politik memang begitu kental diturunkan dari almarhum ayahnya.

Rita dikenal sebagai kepala daerah yang cerdas dan berpendidikan tinggi. Ia menyandang gelar PhD (doktor of philosophy) dari Universitas Utara Malaysia (UUM) setelah diwisuda langsung oleh Sultan Kedah, Dato Seri Diraja Tan Sri Tungku Puteri Intan Safinaz dalam acara Konvokesyen (wisuda) di Kedah pada 2014 lalu.

Tak cuma berprestasi, Rita juga sempat diterpa isu miring pada tahun 2010 silam. Saat itu ia masih menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kutai Kartanegara (Kukar).

Pada saat itu Rita diterpa isu video panas dengan mantan kekasihnya. Video tersebut diduga dibuat sekitar tahun 2000 di Bandung. Saat itu dikabarkan Rita memang pernah kuliah di Bandung. Ia pernah menempuh pendidikan S1 di Universitas Padjajaran.

Sayangnya isu video mesum tak terbukti. Partai Golkar sendiri pasang badan langsung membela Rita. Partai Golkar mengatakan, video itu dibuat oleh orang iseng yang mau merusak citra Rita. Ketua fraksi Partai Golkar saat itu, Setya Novanto, menyebut laki-laki yang ada di video tersebut adalah suaminya sendiri.

Setelah isu badai video bisa dilewati, Rita moncer menapak karier sebagai Bupati Kukar. Namun di periode kedua ini, tindakan hukum KPK menghadang Rita.

KPK disebut-sebut menemukan bukti dugaan gratifikasi dan suap izin tambang. Namun hal itu dibantah Sekretaris Daerah Kukar Marli. Menurut dia, penyidik KPK telah menyita sejumlah dokumen yang dimiliki Pemkab, salah satunya terkait dokumen perjanjian kerja sama. Akan tetapi, Marli membantah bahwa dokumen yang diminta oleh penyidik KPK tersebut terkait perjanjian kerja sama tambang maupun perkebunan.

“Bukan soal tambang, bukan soal kebun, dan juga proyek pembangunan namun lebih baik KPK saja yang langsung menjelaskannya,” katanya.

Disinggung keberadaan Bupati Kukar Rita Widyasari, Marli mengaku tidak tahu persis karena sejak KPK melakukan penyidikan di Pemkab Kukar, telefon selularnya tak luput ikut disita.

Begitu juga dengan kondisi Wakil Bupati Kukar Darmansyah yang saat kejadian juga tidak berada di kantornya.

“Sampai sekarang HP belum dikembalikan. Begitu pula dengan milik sejumlah pegawai,” katanya.

Marli menegaskan, saat proses penyidikan, pihaknya cukup proaktif dengan tugas penyidik di lapangan. “Ruangan semua bidang dimasuki, ada 12 bidang dari semua gedung yang ada dari A, B hingga C,” katanya.

Ia mengatakan tidak tahu hingga kapan proses penyidikan KPK ini berakhir karena saat pihaknya menanyakan kepada petugas tak satu pun yang menjawab.

“Pada pinsipnya kami mendukung apa yang dilakukan oleh KPK dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran,” katanya.

Sementarta dalam kasus ini, Rita kemungkinan akan mengajukan praperadilan, atau kemudian bertarung di pengadilan. Sementara KPK sendiri yakin dengan alat bukti yang dimiliki.

Rita saat dikonfirmasi mengatakan jika dirinya siap menghadapi kasus tersebut. “Saya akan tenang,” katanya.

Kerugian Eksplorasi Tambang Batubara

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, sejak tahun 2013 telah melakukan eksplorasi pertambangan. Namun kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut pertambangan itu mengalami kerugian mencapai Rp581,43 triliun.

Dari hasil valuasi ekonomi atas aktivitas pertambangan di sembilan kabupaten di seluruh Indonesia terungkap alam Indonesia akan lebih bernilai jika tidak dilakukan eksploitasi tambang, kecuali jika dilakukan sejalan dengan pelestarian lingkungan.

Dokumen yang beredar, net present value (NPV) natural capital di Kukar lebih besar yaitu Rp990,19 triliun dibanding NPV operasional yang hanya Rp408,75 triliun. Artinya ada selisih minus ratusan triliun di Kukar yang dianggap sebagai kerugian besar bagi lingkungan, kesehatan masyarakat sekitar, serta kerusakan sosial dan ekonomi.

Ketua Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Sektor Mineral dan Batubara KPK Dian Patria mengatakan, angka itu menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan antara eksploitasi dengan upaya menghijaukan kembali lahan pascatambang.

Valuasi ekonomi itu sejalan dengan temuan KPK selama Koordinasi Supervisi (Korsup) atas Pengelolaan Pertambangan Minerba berlangsung sejak 2014. Dalam persoalan pajak yang ditemukan KPK misalnya.

Di sini KPK menemukan adanya 3.826 IUP batubara yang dimiliki oleh 3.066 perusahaan. Dari jumlah korporasi itu, sebanyak lebih dari 23 persen atau 724 perusahaan tidak terdeteksi nomor pokok wajib pajaknya (NPWP).

Kajian valuasi ekonomi yang dilakukan KLHK tersebut mendorong KPK untuk menggagas upaya beyond corruption untuk sektor pertambangan.

Parameter lainnya adalah tingkat pajak properti masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, biaya kesehatan, biaya penanggulangan penurunan produktivitas pertanian, biaya penanggulangan pencemaran, biaya revegetasi, dan pemeliharaan prasarana umum.

Selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada empat kementerian lain yang harus ikut ambil bagian dalam upaya merealisasikan upaya “beyond corruption” dimaksud. Pasalnya, dalam aktivitas pertambangan itu pasti ada pola memiskinkan masyarakat.

Keempat kementerian yaitu KLHK yang bertanggung jawab terhadap isu lingkungan; Kementerian Keuangan dari sisi pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta bea cukai; serta Kementerian Sosial.

Sementara KPK meminta keempat kementerian tersebut melupakan ego sektoral yang selama ini terjadi. Dia mencontohkan, dari sekitar 10.172 izin pertambangan yang ada di seluruh Indonesia, 3.772 di antaranya berstatus non clean and clear (CnC).

Status tersebut baru melewati penilaian dari satu kementerian yaitu ESDM. Sehingga jika tiga kementerian lainnya ikut dalam penilaian perusahaan pertambangan, KPK yakin jumlah IUP yang dipangkas bisa lebih banyak lagi.

Sementara itu, Direktur Teknik Lingkungan Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Muhammad Hendrasto berkomentar soal valuasi ekonomi pertambangan yang dibuat KLHK. Menurut Hendrasto, valuasi tersebut hanya menghitung dampak negatif dari aktivitas pertambangan.

Padahal dampak positif seperti pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) perusahaan, kegiatan reklamasi, dan pengelolaan lingkungan belum menjadi faktor plus dari perhitungan valuasi.

“Valuasi itu memang sudah dipresentasikan setiap kali Korsup (Koordinasi Supervisi Minerba). Tapi kami mempertanyaan dasar perhitungannya, kami anggap itu belum tuntas,” ujar Hendrasto.

Delapan kabupaten lain yang dikaji KLHK yaitu Kutai Timur, Bangka Barat, Belitung Timur, Bogor, Konawe Utara, Morowali, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut. Kota Bogor menjadi satu-satunya daerah dengan nilai manfaat tambang yang positif sebesar Rp4,9 triliun lewat komoditas emas.

Tujuh daerah lainnya minus yaitu Kutai Timur Rp4.869 triliun (batubara); Konawe Utara Rp4.208 triliun (nikel); Tanah Laut Rp545 triliun (batubara); Tanah Bumbu Rp506 triliun (batubara); Bangka Barat Rp336 triliun (timah); Morowali Rp245 triliun (nikel); dan Belitung Timur Rp61 triliun (timah).

Up Next

Related Posts

Discussion about this post