Divestasi Abal-abal Freeport dan Sikap Aneh Mbok Srie

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Entah apa yang ada dalam benak Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang dia susun, PT Freeport Indonesia mendapat keringanan pajak. Pajak Freeport akan diturunkan dari 35 persen menjadi 25 persen.

“Mbok Srie digaji pemerintah RI tetapi bekerja demi menguntungkan Freeport. Aneh!” ujar analis ekonomi politik Abdulrachim K, dilansir rmol.co, Selasa (3/10/2017).

Apakah KPK akan tinggal diam? Justru Abdulrachim meminta KPK untuk pro aktif. KPK harus menelusuri apakah ada transaksi di bawah tangan sehingga Freeport menerima perlakuan istimewa. “Harus dilacak lebih lanjut apakah tidak ada transaksi haram di balik penurunan pajak Freeport ini?” ucap Abdulrachim.

Dia melihat draft beleid berbentuk RPP Freeport yang sekarang sudah di Sekretariat Negara (Setneg) sangat merugikan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam bab VII Pasal 14 RPP tersebut disebutkan tarif PPh Freeport hanya 25 persen. Angka ini turun ketimbang PPh badan Freeport saat masih rezim Kontrak Karya (KK), yaitu 35 persen.

Sepintas, ujung-ujungnya Freeport tetap membayar 35 persen sebagaimana sebelum menyandang status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebab perusahaan asal AS itu menanggung bagian pemerintah pusat sebesar 4 persen dari keuntungan bersih pemegang IUPK dan bagian pemerintah daerah sebesar 6 persen.

Namun jika ditelisik lebih dalam jumlah yang akan dibayar Freeport justru menjadi lebih rendah. Sebagai ilustrasi laba operasi Freeport Rp 1.000.000. Sesuai ketentuan Freeport harus membayar PPh Rp 350.000. Jumlah ini dihitung dari laba perusahaan sebelum dikurangi bunga utang dan pajak terutang alias EBITDA.

Di sisi lain, tambahan pajak bagian pemerintah pusat dan pemda 10 persen dihitung dari laba bersih. Maka dengan RPP yang disusun Sri Mulyani, Freeport membayar PPh Badan Rp 350.000 ditambah bagian pemerintah pusat dan daerah Rp 75.000 (laba operasi PPh Badan). Jadi total yang harus dibayar hanya Rp 325.000.

“Kalau pajak sebesar 10 persen itu yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah dialihkan menjadi profit, itu kecil sekali,” demikian Abdulrachim.

Pemerintah Harus Sabar hingga Tahun 2021

Sementara kabar mengejutkan datang akhir pekan lalu, di mana CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson melayangkan surat penolakan proposal Pemerintah RI dalam divestasi PT Freeport Indonesia.

Surat Adkerson itu benar-benar memecah keheningan dan kegembiraan pemerintah soal optimisme divestasi Freeport. Betapa tidak, Menteri ESDM Ignasius Jonan selalu pamer keberhasilannya berunding dengan Freeport. Di sini, pemerintah telah benar-benar dipermainkan oleh Freeport.

Dia selalu mengatakan perundingan di level Kementerian ESDM sudah rampung, Freeport sudah setuju divestasi saham 51%, perundingan saham Freeport sudah final. Tapi di saat lain Jonan menggerutu, “Bayar Rp8 triliun saja rewel banget.”

Di sisi lain, Sri Mulyani kerap mengatakan RI menguasai saham Freeport setelah 50 tahun dikuasai asing, Freeport mau ikuti aturan Indonesia, Freeport setujui setoran lebih banyak, perundingan Freeport tinggal soal pajak. Disaat lain Menkeu mengatakan perundingan dengan Freeport tidak mudah. Bahkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaiatan ikut-ikutan latah dengan mengatakan divestasi 51% saham Freeport harga mati, Freeport ibarat penyewa rumah akan nurut dengan pemerintah RI, Freeport arahnya menyetujui divestasi, negosiasi Freeport lebih maju dari masa SBY, dan seterusnya.

Namun belakangan Luhut lebih menunjukkan emosional dan sering menyindir sambil menyebut Freeport harus patuhi aturan Minerba, Freeport jangan atur pemerintah, Freeport tetap harus bangun smelter, isu Freeport telah dipelintir dan sampai pada kata kasarnya ia mengancam akan menutup Freeport.

Dari pola komunikasi tiga menteri tersebut saja sebenarnya menggambarkan perundingan divestasi saham Freeport sangat alot dan menjengkelkan. Kelihatan benar bahwa Freeport tak mau diatur, sebaliknya pemerintah juga tak mau diatur Freeport. Pendek kata, perundingan soal Freeport menemui jalan buntu.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar berpendapat, masa kontrak PT Freeport akan berakhir tahun 2021 mendatang. Karena itu, PUSHEP meminta kepada pemerintah agar tidak gegabah mengambil langkah divestasi, karena sangat tidak tepat.

Bisman meminta pemerintah sabar hingga tahun 2021, karena saat itu wilayah tambang milik Freeport akan sepenuhnya kembali ke Pemerintah Indonesia, tanpa harus divestasi. Pengelolaan selanjutnya bisa melalui BUMN yang dapat bekerjasama dengan berbagai pihak.

“Dengan divestasi justru akan menjebak Indonesia untuk memberikan perpanjangan terus kepada Freeport, setelah kontrak karya berakhir pada tahun 2021,” kata Bisman dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (01/10/2017).

“Padahal, kalau Pemerintah tidak memperpanjang kontrak Freeport, posisi tawar Indonesia akan jauh lebih tinggi,” kata Bisman. Artinya, adanya surat penolakan Surat CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson kepada Sekretaris Jenderal Menteri Keuangan terkait penolakan proses divestasi 51 persen saham Freeport semakin memperkuat spekulasi  soal “jebakan batman” Freeport untuk memperpanjang kontrak.

Bisman menegaskan sebaiknya Pemerintah menghentikan berunding dengan Freeport. Pemerintah, lanjutnya, tidak perlu lagi negosiasi tentang divestasi, perubahan KK menjadi IUPK, dan pemberian izin ekspor mineral mentah.

Sekali lagi Bisman mmenegaskan, jangan lagi Pemerintah dipaksa selalu mengikuti kepentingan Freeport, Pemerintah harus konsisten menjalankan amanat UU Minerba. “Sudah saatnya Pemerintah tegas kepada Freeport agar tunduk dan patuh pada undang-undang yang berlaku di Indonesia,” tegasnya.

Dengan adanya surat penolakan Freeport, berarti apa yang disampaikan Pemerintah saat itu tidak benar. Bisman menilai, sikap pemerintah justru membingungkan rakyat. Kalau benar Freeport menolak yang sudah disepakati berarti ada desain besar untuk mengaburkan kepercayaan masyarakat Indonesia.

Bisman pun mewanti-wanti agar Pemerintah tidak perlu lagi bermanis-manis dan berlama-lama berunding dengan Freeport. Pasalnya, sudah terbukti Freeport sulit diajak berunding dan kemungkinan juga tidak menjalankan hasil kesepakatan, apalagi patuh pada hukum Indonesia. Contohnya, ketentuan kewajiban membangun smelter yang sampai saat ini juga tidak dilaksanakan.

Terkait divestasi, Bisman juga mengingatkan Pemerintah bahwa divestasi dari sudut pandang kepentingan nasional seolah-olah sangat nasionalis dan merupakan “kemenenangan” Pemerintah Indonesia. Faktanya tidak demikian. Sebab, kata Bisman, divestasi juga harus dipertimbangkan dari sisi bisnis yang mempunyai potensi untung juga resiko kerugian. “Perlu menjadi perhatian divestasi ini adalah membeli saham yang artinya Pemerintah Indonesia atau BUMN akan mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membeli saham PT Freeport,” pungkasnya.

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post