Di Ngawi, Hanura Kritik SIPOL KPU Lambat Entri Data

Comment

SIAGAINDONESIA-DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Ngawi mengkritisi pola pendaftaran baru yang dipakai KPU untuk peserta Pemilu 2019. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang diterapkan lambat ketika dilakukan input data. Bahkan data dari SIPOL sendiri baru diterima pada Kamis pagi, (12/10), sehingga berpengaruh pada proses pendaftaran berkas kelengkapan ke KPU Kabupaten Ngawi.

“Baru pagi tadi kami dapatkan data SIPOL memang terkesan lambat sekali. Dan jelasnya sangat berpengaruh pendaftaran berkas ke KPU Ngawi dan sampai sekarang belum kami lakukan,” terang Bambang Setyo Armodo Ketua DPC Hanura Kabupaten Ngawi, Kamis (12/10).

Menurutnya, dengan SIPOL KPU sekarang ini disatu sisi menyulitkan partai. Dimana terlebih dahulu harus mensikronkan nomor urut berkas kelengkapan berupa salinan KTA dan KTP. Padahal pola pendaftaran lama bagi partai sangat mudah dan baik. Partai hanya membawa berkas persyaratan KTA dan KTP untuk didaftarkan ke KPU.

“Sekarang input ke SIPOL dengan menyertakan e-KTA dan e-KTP dan mensingkronkan sesuai nomor urutnya. Dan semua ini membutuhkan waktu panjang padahal data itu sudah dibuat sehingga ketika baru dapat data dari SIPOL  terpaksa data sebelumnya itu dibongkar lagi untuk dicocokan dengan nomor urut,” terangnya.

Terpisah, Samsyul Wathoni Ketua KPU Kabupaten Ngawi mengatakan lambatnya data dari SIPOL bukan serta merta bukan akibat dari server maupun jaringan. Melainkan pihak partai di pusat memang lambat mendaftarkan ke KPU sehingga berpengaruh langsung pada kepengurusan partai di daerah.

“Masing-masing partai menerima data SIPOL memang berbeda-beda. SIPOL itu kan yang bisa memasukan daftar nama anggota masing-masing partai. Dan partai sendiri juga berbeda kebijakanya ada yang menyuruh DPC mengisi ada lagi yang di handle langsung DPP dan KPU tidak bisa melihat daftar nama itu. Bisanya hanya melihat jumlahnya saja,” ungkap Toni sapaan akrab Ketua KPU Kabupaten Ngawi.

Terkait lambatnya data SIPOL versi DPC Hanura Ngawi ulas Toni, memang pada prinsipnya yang mendaftar terlebih dahulu harus tingkatan DPP atau pengurus partai di pusat dan setelah itu disusul di daerah menyerahkan berkas kelengkapan. Jika berkas kelengkapan sudah sesuai SIPOL baru pihak KPU akan menyerahkan tanda terima. (pr)

Up Next

Related Posts

Discussion about this post