Densus Tipikor Saingan KPK?

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Keberadaan Detasemen Khusus tindak pidana korupsi atau Densus Tipikor diprediksi bakal melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini menjadi awal perseteruan polisi dan KPK.

Pernyataan terbaru Polri tentang Densus Tipikor dikemukakan Kapolri Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Dalam rapat itu Tito menjelaskan pembentukan Densus Tipikor termasuk soal anggaran dan struktur.  Struktur Densus akan dibawahi seorang bintang dua. Akan dibentuk satgas tipikor di kewilayahan yang dibagi 3 tipe dan kedudukan kadensus berada langsung di bawah Kapolri.

Menurut Tito pihaknya sudah koordinasi dengan Kemen PAN-RB dan sudah lapor Presiden Jokowi. “Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB dan kedua sudah kami sampaikan ke Presiden pada saat paripurna dua bulan lalu dan beliau meminta kalau sudah ada konsep dipaparkan ke ratas. Kami ajukan surat permohonan paparan di ratas diikuti kementerian dan lembaga lainnya,” kata Tito.

Tujuan pembentukan densus tipikor itu, lanjutnya, bukan untuk menandingi KPK, melainkan membantunya. “Jangan dianggap kompetitor (KPK) lah,” tegasnya.

“Saya berpendapat dengan adanya densus ini, teman-teman KPK bisa fokus ke masalah yang besar, sedangkan densus bisa fokus kepada wilayah-wilayah, sampai ke desa,” jelas Kapolri.

Menurut Tito, jumlah pegawai KPK yang hanya sekitar 1.000 butuh bantuan dalam menangani perkara korupsi yang cukup banyak jumlahnya.

Sementara Polri menempatkan 3.560 personelnya untuk menjadi anggota densus tersebut, katanya. “Jadi (Densus Tipikor) lebih masif penindakannya, kolaborasi semua pihak termasuk kejaksaan”.

Densus Tipikor Polri akan ditempatkan dalam bentuk satuan tugas di 33 kepolisian daerah (polda) dan satgas akan dibagi menjadi tiga tipe, yaitu A, B dan C.

Soal penggajian sama dengan KPK. Belanja pegawai untuk 3.560 personel itu sebesar Rp786 miliar. Belanja barang untuk operasi lidik dan sidik Rp 359 miliar. Belanja modal Rp1,55 triliun, termasuk pembentukan sistem dan kantor pengadaan alat-alat lidik, surveillance, penyidikan, dan lain-lain. Total anggaran semuanya Rp2,6 triliun.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI itu, anggota Komisi III yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPR, Didik Mukrianto, mengingatkan Kapolri soal tugas Densus Tipikor yang mesti menerapkan sistem pencegahan agar angka kasus korupsi dapat ditekan. Dia juga mengingatkan Densus Tipikor tidak tebang pilih kasus.

“Manajemen perkara, proses penanganan, dan juga hasilnya harus transparan, termasuk SOP harus transparan, sehingga tak ada tuduhan mengenai pick and choose. Densus Tipikor harus jadi role model,” pinta Didik.

Sementara KPK sudah mengeluarkan pernyataan. Intinya tidak mempermasalahkan kehadiran Densus.  “Kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dibedakan dengan Polri dan Kejaksaan. Misal, di Pasal 11 KPK hanya dapat menangani kasus korupsi jika pelakunya adalah penyelenggara negara, penegak hukum atau pihak lain yang terkait dengan itu,” ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah .

Secara spesifik, KPK menangani korupsi dengan kerugian negara di atas Rp1 miliar atau yang menarik perhatian publik.

KPK, imbuh Febri, menyatakan dukungannya terhadap penguatan penindakan kasus korupsi, baik di kepolisian maupun kejaksaan. Terlebih, korupsi saat ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang luas, maka koordinasi antarlembaga harus terus dilakukan.

Terpisah, Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan pihaknya tidak ada keinginan bergabung dalam Densus Tipikor, karena dianggap sebagai saingan KPK.

“Menghindari ada anggapan nanti ini dianggap saingan KPK,” kata Prasetyo, saat rapat dengan Komisi III DPR.

Apalagi, lanjutnya, belum ada dasar hukum penyatuan Polri dan Kejaksaan dalam sebuah lembaga untuk memberantas korupsi.

Karena itulah, Kejaksaan memilih tetap berpegang pada aturan hukum yang sudah ada, KUHAP, yang menyebutkan Kejaksaan menerima hasil penyelidikan dan penyidikan dari Polri untuk diproses lebih lanjut.

“Kalau kenyataannya undang-undang seperti itu ya kita laksanakan. Hanya single procecutor itu universal. Saya rasa di negara lain pun juga begitu. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jaksa Agung dinyatakan sebagai penuntut tertinggi,” kata Prasetyo.

Sementara Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (PSAK), Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, Jumat (13/10), mengkhawatirkan hal itu karena belum melihat kejelasan tentang bentuk, mekanisme, tata cara kerja serta koordinasinya dengan lembaga penegak lainnya yaitu KPK dan Kejaksaan.

“Jangan sampai pembentukannya (Densus anti tipikor korupsi Polri) menjadi gontok-gontokan dengan KPK. Sebab sampai saat ini belum diketahui model pengerjaan perkaranya, apa kewenangannya, itu belum ada,” katanya.

Karena itulah, dia mengharapkan pembentukan Densus tipikor Polri itu direncanakan secara matang dengan ditandai adanya cetak biru (blue print) kelembagaan yang jelas.

Dengan adanya kejelasan seperti itu, kemungkinan terjadinya perseteruan baru antara Polri dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, tidak akan terjadi, tambahnya

“Semoga lembaga yang mau dibentuk ini tidak merusak ritme pemberantasan korupsi yang sekarang cukup berjalan baik. Alih-alih mau memberbaiki, jangan-jangan malah merusak,” tegasnya.

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post