TNI Didesak Buka Arsip Tragedi 1965, Ungkap Keterlibatan AS

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Tentara Nasional Indonesia (TNI) didesak Amnesty International Indonesia untuk membuka arsip operasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 1965-1966. Dengan membuka arsip operasi TNI, maka akan diketahui keterlibatan Amerika Serikat serta pelanggaran HAM pada era tersebut.

Menurut Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, membuka dokumen TNI sepanjang tahun 1965-1966 dapat melengkapi dokumen kawat diplomat Amerika Serikat di Indonesia atas permintaan Nasional Security Archive (NSA).

Apalagi pengungkapan ini untuk memperkuat putusan Panel Hakim International People’s Tribunal (IPT) tahun1965, pada 20 Juli 2016 di Belanda.

Putusan Hakim IPT itu menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat, secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendorong faksi TNI AD Soeharto untuk melancarkan operasi penumpasan terhadap PKI dan ratusan ribu orang yang dituduh sebagai komunis dan secara bertahap menggulingkan pemerintahan Soekarno.

“Kita berharap bahwa TNI yang dalam dokumen tersebut banyak disebut-sebut, agar juga membuka arsip milik TNI,” ujar Usman saat diwawancarai di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (20/10).

Lebih lanjut, Usman menjelaskan dari keputusan hakim dalam IPT 1965 juga mendesak pemerintah Indonesia membentuk komisi atau komite pengungkapan kebenaran dan klarifikasi sejarah.

Hal tersebut bertujuan menentukan langkah nyata dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 sampai 1966, yang diduga melibatkan TNI Angkatan Darat.

“Karena itu pembukaan dokumen dokumen dari arsip keamanan nasional Amerika sangat penting,” ungkap Usman.

Sebelumnya, 39 dokumen yang memuat laporan berisi 30 ribu halaman terkait rekaman aktivitas kedutaan AS di Jakarta pada tahun 1964 sampai 1968, telah dipublikasikan pemerintah Amerika Serikat.

Hal tersebut kini telah menjadi pembicaraan publik karena menungkap narasi lain mengenai peristiwa pembunuhan massal era Presiden Soeharto pada 1965 sampai 1966.

Dalam dokumen itu tercatat sejumlah pembantaian massal mengatasnamakan perlawanan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi yang dianggap mendalangi pembunuhan jenderal pada peristiwa Gerakan 30 September.

Dalam laporan tersebut, nama Soeharto ternyata yang mendukung atau memerintahkan pembunuhan massal terhadap anggota PKI.

Pembunuhan massal terjadi di berbagai daerah, dari Medan Sumatera Utara hingga Nusa Tenggara Timur antara tahun 1965-1966.

Sejumlah dokumen juga menyebutkan bagaimana peran Angkatan Bersenjata Indonesia dalam pembunuhan massal itu, dengan melibatkan ormas keagamaan di Indonesia.

Muhammad Nurkhoiron, Komisioner Komnas HAM mengaku pernah berhubungan dengan perjabat Departmen Luar Negeri dan meminta secara resmi kepada Obama untuk membuka dokumen yang dimaksud. Komnas HAM Amerika juga meminta dokumen CIA, Badan Intelejen Pertahanan dan lembanga lainnya yang bisa membantu mengungkap kejadian mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia.

Berdasarkan pada laporan Myles Caggins, Juru Bicara Dewan Keamanan Nsional menyatakan jika akan meninjau secara langsung permintaan Komnas HAM. Dia mengatakan jika pemerintah AS mendukung deklasifikasi atas dokumen yang relevan dengan kejadian tersebut.

Dan desakan yang sama muncul pada April 2016, menurut laporan yang beredar, Human Rights Watch dan KontraS mendesak pemerintah AS untuk merilis dokumen rahasia pembantaian anti-komunis di Indonesia tersebut.

Kenneth Roht, Direktur Eksekutif Human Right Watch mengungkapkan jika pembantaian tersebut diatur oleh pemerintah dan menjadi salah satu kejahatan yang sangat mengerikan di era sekarang ini.

Di sisi lain, Senator Patrick Leahy yang pernah menentang kebijakan peningkatan bantuan militer AS ke Indonesia di tahun 2015 mengatakan jika sejak kepemimpinan Soeharto, Indonesia telah membuat langkah ekonomi dan politik penting terhadap Amerika. Tetapi Soeharto, kata Leahy, meninggalkan jejak.

“Impunitas atas kejahatan mengerikan dari tahun 1960-an dan selama tahun-tahun akhir kemerdekaan di Timor Timur, kita perlu mengakui peran pemerintah kita sendiri dalam sejarah ini, menyingkap dokumen yang relevan, dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengakui pembantaian dan membangun kebenaran dan keadilan mekanisme yang kredibel,” papar Leahy.

Sementara Tom Udall, senator AS pernah menekan pemerintahan Obama untuk segera melakukan deklasifikasi dokumen AS terkait tragedi 1965 dengan menggunakan rancangan resolusi AS 2014.

“Ini adalah sejarah yang menyakitkan untuk diingat. Pada tanggal 1 Oktober 1965, enam jenderal Angkatan Darat Indonesia tewas. Menurut ulama, jenderal tersebut dibunuh oleh personel militer, tetapi Partai Komunis Indonesia [PKI] disalahkan atas kematian mereka, yang kemudian digunakan untuk dalih pembunuhan massal,” papar Udall.

Peristiwa 1965 memang telah berlalu namun masih menjadi polemik dan teka-teki bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi, banyak sekali bermunculan analisa-analisa yang menyudutkan Amerika sebagai salah satu dalang dibalik pembantaian massal di Indonesia tersebut.

Tidak berhenti di situ saja, John Rossa juga semakin membuat isu tersebut masih menjadi sesuatu yang diperdebatkan hingga detik ini juga. Dalam bukunya yang berjudul “Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (2006)”, ia jelas-jelas menuding Amerika memiliki peran yang besar dalam tragedi tersebut.

Bahkan, dari halaman 250-284 ia menyibak kronologis AS dalam setiap konflik di Indonesia yang memang berusaha keras merobohkan kekuasaan Soekarno. Cara yang digunakan Amerika adalah memanfaatkan sejumlah perwira Angkatan Darat.

Baskara T Wardaya seorang Sejarawan Universitas Sanata Dharma mengaku pernah melakukan penelitian langsung mengenai dokumen-dokumen AS tersebut dan mengakui jika bukan hanya AS saja sebagai dalang dibalik peristiwa 1965 tersebut.

“Tidak mudah menemukan the smoking gun keterlibatan Amerika dalam peristiwa 1965,” kata Baskara.

Berdasarkan pada penilaian Baskara targedi 1965 tersebut sangatlah kompleks dan banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Baskara juga memaparkn jika Amerika tidak hanya menunggangi konflik politik melainkan juga menggerakan dinamika politik di Indonesia. Di sisi lain, Amerika bingung dengan ulah aktor politik di Indonesia.

“Artinya Amerika tidak se-dominan seperti yang kita bayangkan selama ini,”  kata Baskara

Baskara menila jika dibukanya doumen-doukmen penting itu akan melihat bagian samar dari peristiwa 1965, termasuk juga melihat seberapa jauh keterlibatan Amerika dalam rentetan tragedi yang terjadi.

Sejalan dengan  Baskara, Alex Daverede dari Pusat Deklasifikasi Nasioanl AS juga menyebutkan jika akan ada perspektif baru yang muncul setelah deklasisfiikasi selesai. Dan itu seperti menjadi pengisi puzzle yang selama ini hilang.

“Saya pikir Anda akan mendapatkan beberapa wawasan tentang perspektif AS terhadap Gerakan 30 September [pembunuhan enam jenderal Indonesia yang memicu kampanye pembunuhan massal]. Anda juga akan mendapatkan beberapa penelitian tentang Sukarno dan para tokoh di sekelilingnya. Anda juga akan melihat perspektif Kedutaan Besar AS pada transisi mengambang dari Sukarno ke Soeharto kesengsaraan ekonomi Indonesia pada 1965-1966 dan upaya-upaya untuk mendapatkan makanan dari sebuah negara yang bangkrut,” papar Daverede.

 

 

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post