Dianggap Tidak Netral, Hakim Perkara Henry Gunawan Diadukan ke Komisi Yudisial

KY Segera Turunkan Tim Pengawas Pantau Sidang PN Surabaya, Hakim Unggul Bila Terbukti Terancam Sanksi

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Unggul Warso Mukti, dilaporkan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY-RI).

Hakim Ungguh dianggap telah mencemarkan peradilan dalam persidangan perkara penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Henry Jacosty Gunawan.

Sejumlah anggota Ormas dari Gerakan Putra Daerah (GPD) Surabaya yang datang ke Komisi Yudisial, Rabu (25/10/2017), melaporkan Hakim Unggul karena dianggap tidak netral dalam menyidangkan kasus yang menjerat Bos PT Gala Bumi Perkasa tersebut sebagai pesakitan.

Diungkapkan Plt Sekjen GPD  Surabaya, Amiruddin, ada empat poin yang dilaporkan ke Komisi Yudisial.

Poin pertama, pemberian penetapan penangguhan penahanan secara lisan dan dikabulkan oleh Hakim Unggul.

Poin kedua, adanya pembatasan saksi fakta yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.

Poin ketiga,  Hakim Unggul melakukan pembiaran pada terdakwa atas aksi terdakwa Henry J Gunawan yang tidak menghormati saksi fakta, dengan menunjuk-nunjuk saksi dengan nada emosi.

Poin keempat, Hakim Unggul justru melarang JPU Ali Prakoso saat ingin membeberkan sejumlah bukti keterangan saksi terkait pembuktian materiil. Hakim Unggul justru memberikan rambu merah pada Jaksa Ali Prakoso dengan melarangnya membaca BAP saat mengkonfirmasi keterangan saksi. Aksi larangan jaksa baca BAP itu dicetuskan Hakim Unggul saat sidang saksi Li You Hin.

“Kkami menduga ada ketidaknetralan dari Hakim Unggul Warso Mukti,” ujar Amiruddin didampingi tim kuasa hukum GPD Surabaya, A Sitinjak kepada awak media di kantor Komisi Yudisial.

Amiruddin berharap Komisi Yudisial memantau jalannya persidangan di PN Surabaya. Sebab indikasi-indikasi ketidaknetralan itu terungkap di fakta persidangan. Henry Gunawan yang dikenal warga Surabaya sebagai ‘tuan tanah’ kelas wahid, diduga telah mendapat perlakuan istimewa dari majelis hakim.

GPD Surabaya mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan Hakim Unggul yang dianggap tidak netral menyidangkan perkara Henry Gunawan.

GPD Surabaya mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan Hakim Unggul yang dianggap tidak netral menyidangkan perkara Henry Gunawan.

Memang bukan sekali ini Henry Gunawan terjerat kasus hukum. Banyak perkara kasus tanah yang melibatkan Henry Gunawan, dari mulai perdata hingga pidana. Namun dari semua kasus, dia selalu lolos dari jeratan hukum. Ya, sosok Henry di kalangan advokat terkenal lihai dan licin bila berhadapan pada perkara hukum.

Dalam kasus penipuan dan penggelapan melawan Notaris Caroline C Kalampung ini, Henry akhirnya tidak berkutik. Dia sempat merasakan jeruji penjara. Namun entah bagaimana, Hakim Unggul seolah tidak berkutik menyidangkan perkara tersebut.

Perlakuan istimewa selalu didapat Henry. Termasuk dia (Henry) mendapatkan penangguhan penahanan dari status tahanan negara menjadi tahanan kota.

Status tahanan kota ini dituangkan dalam penetapan yang dibacakan Hakim Unggul usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan nota keberatan atas eksepsi tim penasehat hukum Henry J Gunawan.

Pengalihan penahanan itu merujuk pada permohonan yang diajukan Henry J Gunawan melalui tim kuasa hukumnya. Sakit jantung menjadi pertimbangan jitu majelis hakim untuk mengabulkan penangguhan penahanan Henry Gunawan. Selain itu ada jaminan keluarga yang menjamin Henry tidak melarikan diri.

Namun Amiruddin dan tim kuasa hukum tidak percaya begitu saja. Dia ingin menunjukkan pada publik, bahwa peradilan Henry Gunawan ada indikasi ‘diperjualbelikan’. Dia mendesak KY untuk melakukan pengawasan terhadap kasus ini.

“KY harus turunkan tim untuk melakukan pengawasan dan memantau jalannya persidangan. Jangan sampai masyarakat Surabaya melihat fakta persidangan tidak sebagaimana mestinya, ada permainan, ada mafia peradilan, sehingga menghilangkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Seksi Pengaduan Komisi Yudisial, Imron berjanji akan segera menurunkan tim untuk memantau persidangan Henry Gunawan. “Paling lambat minggu depan kami sudah turunkan tim, apalagi sudah ada bukti-bukti yang kami terima dari pengaduan GPD,” ujarnya usai menerima rombongan GPD Surabaya.

Sejauh ini KY telah mendata ada 33 hakim nakal yang diindikasikan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selama kurun waktu Januari-Juni 2017, KY menerima 712 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH.

Dan, berdasarkan sidang pleno KY, dari 712 laporan itu, hanya 14 laporan yang terbukti. Dalam satu laporan ada yang melaporkan beberapa hakim. Rincian sebanyak 33 orang hakim terlapor.

Kepada hakim nakal yang terbukti melanggar KEPPH, KY telah mengusulkan kepada Mahkamah Agung (MA) agar puluhan hakim itu dijatuhi sanksi.

Dalam kasus Hakim Unggul, jika memang terbukti melanggar kode etik, maka yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi.

Sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik itu, mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tetang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY.

Pasal 22D ayat (1), menjelaskan bahwa KY menyampaikan usul kepada MA terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH.

Dalam pasal itu juga dijelaskan kriteria sanksi yang diberikan. Sanksi ringan yang terdiri atas, teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sanksi sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu tahun), penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu tahun), penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.

Sedangkan sanksi berat terdiri atas pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Sebelumnya Henry Gunawan ditahan Kejari Surabaya pada 10 Agustus 2017 lalu. Bos PT Gala Bumi Perkasa ini ditahan usai menjalani pelimpahan tahap II dari penyidik Polrestabes Surabaya.

Perkara pidana Henry Gunawan bermula dari laporan Notaris Caroline C Kalampung. Saat itu Notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Namun saat korban ingin mengambil haknya, Henry mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Usut punya usut, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Henry Gunawan seharga Rp 10 miliar.

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post