UU Ormas Berbahaya Jika Tidak Direvisi

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Perppu 2/2017 tentang Ormas sah menjadi UU. DPR mengesahkan Perppu Ormas setelah melalui perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ada sederet hal baru di Perppu Ormas ini. Klik di sini isi lengkap Perppu Ormas

Ketentuan yang diatur dalam Perppu Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 Juli, memperluas unsur larangan untuk ormas. Larangan yang lebih luas dari aturan sebelumnya di antaranya soal definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu, Menteri Hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan. Untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila, Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua sanksi administratif.

Namun pasca disahkannya UU Ormas, bukannya tidak ada kontroversi. Setidaknya lima fraksi di DPR mendesak adanya revisi UU Ormas.

Salah satu pasal yang disorot yaitu membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa melalui jalan pengadilan. Namun, ada juga yang ingin merevisi di bagian lainnya.

Fraksi Gerindra sampai kini tetap konsisten menolak UU Ormas. Gerindra akan memasukkan revisi UU Ormas ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR.

“Bisa saja kami masukkan ke dalam Prolegnas, nanti kami usulkan itu. Pasti nanti juga ada yang usulkan. Kalau kami kan jelas menolak, jadi nanti di dalam Prolegnas lah di bicarakan,” ujar Waketum Gerindra Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Sama seperti Gerindra, Fraksi PAN juga menolak keras UU Ormas. “Revisi terhadap Perppu yang sudah jadi UU dan PAN akan terdepan untuk mengajukan revisi terhadap hal-hal yang kami anggap sangat krusial untuk direvisi. Artinya, masa sidang berikutnya kami akan mengusulkan kepada Prolegnas untuk menjadi target di 2018,” ujar Sekretaris F-PAN Yandri Susanto.

PPP merupakan parpol pendukung pemerintah yang sepakat akan UU Ormas namun dengan catatan. Oleh sebab itu, PPP juga tengah menyiapkan draf revisi UU Ormas. “PPP akan mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi UU yang merupakan pengesahan dari Perppu Ormas dan PPP saat ini sedang menyusun naskah akademik dan draf RUU untuk perubahan atas UU Perppu ormas tersebut,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani.

Sedangkan Golkar tetap membuka kemungkinan untuk merevisi UU Ormas. Revisi nantinya akan fokus pada pasal yang unsur pidananya dianggap kuat. “Buat kami sendiri masih terbuka kemungkinan untuk melakukan revisi terutama terhadap pasal-pasal yang dianggap terlalu kuat unsur pidananya. Itu akan jadi bagian yang akan diinventarisir dalam revisi,” kata Wasekjen Golkar Ace Hasan di Global Islamic School, Tangsel, Banten.

PKB juga siap menjadi inisiator bersama fraksi lainnya untuk mendorong revisi UU tentang Ormas. Hal ini untuk mencegah adanya pasal yang dianggap berbahaya dan karet.
“Sudah harus langsung (direvisi). Fraksi (PKB) akan buat inisiator, inisiatif bersama fraksi lain untuk lakukan revisi pasal-pasal yang dianggap berbahaya dan karet,” ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Nah, Badan Legislasi (Baleg) di DPR pun sudah menyiapkan antisipasi akan hal tersebut. Baleg sudah menyiapkan tempat untuk revisi UU Ormas masuk ke Prolegnas 2018.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terbuka akan usulan tersebut. Jokowi bahkan tak mempersoalkan apabila ada pasal yang ingin disempurnakan lagi. “Ada yang belum baik, ada yang masih perlu diperbaiki, ada yang perlu direvisi, silakan,” ujar Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Namun Jokowi menegaskan UU Ormas telah disepakati oleh mayoritas fraksi di DPR. Artinya, dukungan terhadap UU Ormas sudah jelas.

“Ya, kami terbuka. Kalau masih ada yang belum baik ya harus diperbaiki. Yang pertama, Perppu Ormas sudah disahkan oleh DPR dengan mayoritas mutlak. Artinya, dukungan penuh terhadap perppu ini sudah jelas. Yang kedua, kalau ada yang ingin direvisi ya silakan. Itu tahapan berikutnya, bisa dimasukkan ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional),” lanjut Jokowi.

Terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan meski Partai Demokrat menyetujui Perppu Ormas menjadi Undang-undang, namun satu syaratnya, yaitu pemerintah merevisi isi Undang-undang Ormas tersebut.

Sebelum menyetujui Perppu yang diajukan pemerintah, kata SBY, Fraksi Partai Demokrat telah melobi pemerintah untuk bersedia merevisi perppu tersebut.

“Mendagri menjawab bersedia. Itulah yang kita pegang. Perjuangan Partai Demokrat tidak sia-sia dalam melakukan perubahan, kalau tidak dilakukan perubahan berbahaya sekali, karena Perppu itu kalau disahkan apa adanya tidak adil dan berbahaya,” kata SBY lewat video berjudul, Arahan Ketua Umum Partai Demokrat Kepada Para Kader di sebuah situs berbagi video yang diunggah pada Rabu 25 Oktober 2017.

Namun, kata SBY, jika Partai Demokrat ikut-ikutan langsung menolak seperti PKS, Gerindra dan PAN maka Perppu itu akan disahkan apa adanya. Sebab, jumlah anggota Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS jika digabungkan maka akan kalah dengan jumlah partai yang menyetujui Perppu Ormas.

“Kalau sekarang kita kalah, maka sudah selesai, tidak ada ruang Partai Demokrat untuk koreksi. Tidak terbuka peluang Perppu itu direvisi. Kalau kita tolak justru kasihan ormas-ormas kita, karena jelas Perppu Ormas kalau tidak direvisi tidak adil, tidak baik, menunjukkan betapa kuasanya negara dan pemerintah,” ujar dia.

Dengan isi Perppu Ormas tersebut, kata SBY, negara dan pemerintah bisa berbuat apa saja. “Tentu Partai Demokrat menolak cara-cara represif, otoriter, tidak demokratis dan tidak menghormati hak asasi manusia,” kata SBY.

Tapi dengan menyetujui Perppu Ormas dengan syarat, maka kata SBY, Demokrat tengah menyelamatkan ormas-ormas.

“Setelah direvisi dipastikan UU Ormas jauh lebih adil dan kita mencegah pemerintah sewenang-wenang,” tandasnya.

Sebaliknya, SBY mengancam akan mengeluarkan petisi politik jika pemerintah tidak merevisi UU Ormas atau mengingkari janji.

“Bagaimana kalau pemerintah ingkar janji, bagaimana kalau Demokrat sudah setuju tapi dengan catatan dilakukan revisi, tiba-tiba pemerintah tidak melakukan revisi, ingkar janji. Maka sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan tegas dan terang saya sampaikan kalau itu terjadi Partai Demokrat akan mengeluarkan petisi politik,” kata dia.

Petisi politik itu nantinya berisi pernyataan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah dianggap terlalu mudah mengingkari janjinya sehingga SBY menganggapnya tak bisa lagi dipercaya.

“Bagaimana mungkin kita percaya pada pemerintah kalau tidak jujur dan mudah sekali berbohong. Itu semua tidak jujur, mudah sekali berbohong, ingkar janji termasuk perbuatan tercela,” tutur SBY.

SBY menambahkan, menurut Undang-Undang Dasar 1945 jika pemerintah masih melakukan perbuatan tercela maka bisa mendapat sanksi yang berat.

Namun, Presiden Keenam RI itu masih percaya bahwa pemerintah tidak akan mengingkari janji.

“Saya masih percaya akan ada perubahan dan revisi UU Ormas,” kata dia.

SBY juga menyampaikan empat pasal yang menurut dia perlu direvisi. Empat pasal tersebut berkaitan dengan paradigma hubungan pemerintah dan ormas, pemberian sanksi, penafsiran Pancasila, dan ancaman pidana.

Itulah yang menurut SBY membuat Demokrat menyetujui Perppu Ormas. Sebab, jika Demokrat langsung menolak Perppu Ormas maka belum tentu ada revisi UU.

Sebagai infomasi, berikut poin UU Ormas yang dianggap membahayakan:
a. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
b. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional;
c. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik;
d. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Mengumpulkan dana untuk partai politik;
f. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
g. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
h. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
i. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
k. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
l. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain melakukan larangan-larangan di atas, ormas juga bisa dibubarkan bila tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI;
c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Selain larangan dan kewajiban tersebut, ada pula larangan dan kewajiban bagi ormas yang didirikan warga negara asing, yang kalau dilanggar atau tidak dilaksanakan juga akan bisa berakibat pembubaran.

 

 

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post