UU Ormas Berbahaya Jika Tidak Direvisi

    32
    0
    Pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-undang. Foto: istimewa

    SIAGAINDONESIA.COM Perppu 2/2017 tentang Ormas sah menjadi UU. DPR mengesahkan Perppu Ormas setelah melalui perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ada sederet hal baru di Perppu Ormas ini. Klik di sini isi lengkap Perppu Ormas

    Ketentuan yang diatur dalam Perppu Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada Senin, 10 Juli, memperluas unsur larangan untuk ormas. Larangan yang lebih luas dari aturan sebelumnya di antaranya soal definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila.

    Selain itu, Menteri Hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan. Untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila, Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua sanksi administratif.

    Namun pasca disahkannya UU Ormas, bukannya tidak ada kontroversi. Setidaknya lima fraksi di DPR mendesak adanya revisi UU Ormas.

    Salah satu pasal yang disorot yaitu membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa melalui jalan pengadilan. Namun, ada juga yang ingin merevisi di bagian lainnya.

    Fraksi Gerindra sampai kini tetap konsisten menolak UU Ormas. Gerindra akan memasukkan revisi UU Ormas ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR.

    “Bisa saja kami masukkan ke dalam Prolegnas, nanti kami usulkan itu. Pasti nanti juga ada yang usulkan. Kalau kami kan jelas menolak, jadi nanti di dalam Prolegnas lah di bicarakan,” ujar Waketum Gerindra Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

    Sama seperti Gerindra, Fraksi PAN juga menolak keras UU Ormas. “Revisi terhadap Perppu yang sudah jadi UU dan PAN akan terdepan untuk mengajukan revisi terhadap hal-hal yang kami anggap sangat krusial untuk direvisi. Artinya, masa sidang berikutnya kami akan mengusulkan kepada Prolegnas untuk menjadi target di 2018,” ujar Sekretaris F-PAN Yandri Susanto.

    PPP merupakan parpol pendukung pemerintah yang sepakat akan UU Ormas namun dengan catatan. Oleh sebab itu, PPP juga tengah menyiapkan draf revisi UU Ormas. “PPP akan mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi UU yang merupakan pengesahan dari Perppu Ormas dan PPP saat ini sedang menyusun naskah akademik dan draf RUU untuk perubahan atas UU Perppu ormas tersebut,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani.

    Sedangkan Golkar tetap membuka kemungkinan untuk merevisi UU Ormas. Revisi nantinya akan fokus pada pasal yang unsur pidananya dianggap kuat. “Buat kami sendiri masih terbuka kemungkinan untuk melakukan revisi terutama terhadap pasal-pasal yang dianggap terlalu kuat unsur pidananya. Itu akan jadi bagian yang akan diinventarisir dalam revisi,” kata Wasekjen Golkar Ace Hasan di Global Islamic School, Tangsel, Banten.

    PKB juga siap menjadi inisiator bersama fraksi lainnya untuk mendorong revisi UU tentang Ormas. Hal ini untuk mencegah adanya pasal yang dianggap berbahaya dan karet.
    “Sudah harus langsung (direvisi). Fraksi (PKB) akan buat inisiator, inisiatif bersama fraksi lain untuk lakukan revisi pasal-pasal yang dianggap berbahaya dan karet,” ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

    Nah, Badan Legislasi (Baleg) di DPR pun sudah menyiapkan antisipasi akan hal tersebut. Baleg sudah menyiapkan tempat untuk revisi UU Ormas masuk ke Prolegnas 2018.

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku terbuka akan usulan tersebut. Jokowi bahkan tak mempersoalkan apabila ada pasal yang ingin disempurnakan lagi. “Ada yang belum baik, ada yang masih perlu diperbaiki, ada yang perlu direvisi, silakan,” ujar Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

    Namun Jokowi menegaskan UU Ormas telah disepakati oleh mayoritas fraksi di DPR. Artinya, dukungan terhadap UU Ormas sudah jelas.