Terjerat Mafia Peradilan, Hakim PN Surabaya ‘Masuk Angin’

Hakim Unggul Diduga Terseret Konspirasi Besar dengan Mengistimewakan Terdakwa Henry Gunawan

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya didemo massa dari Ormas Gerakan Putra Daerah (GPD) Senin (30/10/2017). Dengan menggelar aksi teatrikal Reog Ponorogo dan musik band jalanan, massa GPD menuntut Ketua PN Surabaya, Sudjatmiko, untuk mencopot hakim-hakim nakal yang diduga menerima suap dari sejumlah kasus yang disidangkan. Salah satunya hakim Unggul Mukti Warso yang kini menangani perkara Henry J Gunawan, terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dokumen.

Massa menduga selama ini sistem peradilan di PN Surabaya dikendalikan oleh mafia. Akibatnya, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saat hukum berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun uang, maka hukum menjadi tumpul. Tetapi ketika hukum berhadapan dengan orang lemah, hukum sangat tajam, bahkan menjadi raja tega.

Diduga, mafia peradilan telah banyak memainkan kasus-kasus ‘berkelas’ yang melibatkan oknum pejabat maupun pengusaha. Mereka yang terlibat dalam perkara selalu mendapat ‘perlindungan’ dari hakim. Arena pengadilan pun dijadikan ajang komersil.

“Penegakan hukum di PN Surabaya acap kali mengingkari rasa keadilan yang menyengsarakan masyarakat. Ada banyak diskriminasi hukum yang dipertontonkan aparat penegak hukum. Masyarakat kelas atas selalu mendapat perlakukan istimewa. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan penangguhan penahanan dengan berganti status menjadi tahanan kota. Sementara maling ayam justru diproses sangat berat. Apakah ini menunjukkan rasa keadilan. Di mana peran hakim saat ini,” kata Amirrudin Sidik, Sekjen GPD di tengah-tengah aksi demo kepada siagaindonesia.com.

Kata Amir, hakim PN Surabaya selalu ‘masuk angin’ setiap kali menyidangkan perkara-perkara orang yang memiliki kekuasaan politik dan uang. Dia mencontohkan Hakim Anne Rusiana yang mengalihkan status tahanan negara ke tahanan kota terhadap mantan Direktur operasional dan Pengembangan Bisnis Pelindo III Rahmat Satria dalam sidang perkara gratifikasi Pelindo III.

Padahal Karutan Medaeng, Bambang Hariyanto saat itu, mengatakan Rahmat Satria dikeluarkan dari Rutan tanpa alasan yang jelas. Hingga kini pun belum ada surat rekomendasi terkait pengalihan penahanan terdakwa.

Demikian pula dengan kasus mantan Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto, dan istrinya, Mieke Yolanda. Keduanya dijerat kasus pungli  dwelling time atau lamanya waktu bongkar muat kepada importir di Pelabuhan Tanjung Perak. Kasus ini berjalan sejak 2014 sampai 2016. Polisi menemukan petunjuk bahwa uang pungli miliaran rupiah itu mengalir ke pejabat Pelindo III. Sayangnya, kedua terdakwa tidak ditahan di rumah tahanan. Mereka ’tiba-tiba’ menjadi tahanan kota dengan alasan yang berusia sepuh dan sakit-sakitan.

Dalam kasus Hakim Unggul, Amir menduga ada konspirasi besar. Sebab terdakwa Henry mendapat penangguhan penahanan dari tahanan negara menjadi tahanan kota. Penetapan itu dikeluarkan Hakim Unggul tanpa melalui prosedur dan hanya bersifat pengajuan lisan.

“Henry Gunawan ini benar-benar spesial. Sebagai mafia tanah kelas wahid, dia bisa mempermainkan hukum. Bahkan hakim-hakim PN dibuat tak berdaya,” ujar Amin.

Sangat ironi memang melihat bagaimana penanganan perkara Henry Gunawan. Publik Surabaya selama ini mengenal sosok Henry Gunawan sebagai mafia tanah. Tidak sekali ini saja Henry Gunawan berurusan dengan hukum. Dalam perkara tanah sengketa, banyak pihak kerap berurusan hukum dengannya (Henry Gunawan). Namun, mereka selalu keok di tingkat pelaporan.

Massa pendemo Gerakan Pemuda Daerah (GPD) berunjuk rasa di depan PN Surabaya, Senin (30/10/2017). Mereka membentangkan tulisan yang mendesak terdakwa Henry Gunawan ditahan dan Hakim Unggul diganti.

Massa pendemo Gerakan Pemuda Daerah (GPD) berunjuk rasa di depan PN Surabaya, Senin (30/10/2017). Mereka membentangkan tulisan yang mendesak terdakwa Henry Gunawan ditahan dan Hakim Unggul diganti.

Dalam kasus penyerobotan tanah milik Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim seluas 24 hektar di Desa Pranti, Juanda, Jawa Timur. Henry Gunawan disebut Kuasa hukum Puskopkar Jatim, Soehirman, SH, sebagai orang yang licin. Betapa tidak, selama ini pihaknya mencurigai adanya agenda tersembunyi antara Henry Gunawan dengan pihak BPN Sidoarjo sehingga bisa meloloskan dua peta bidang tanah.

Modus penyerobotan tanah yang dilakukan Henry ini sudah sering dilakukan, kata Soehirman. Henry banyak menggunakan kaki tangan dalam menyerobot tanah. “Mereka patut dicurigai bersekongkol menerbitkan peta bidang aspal untuk dijual kembali dengan harga murah. Tujuan mereka menguasai lahan yang bukan haknya. Henry melihat peluang itu. Ini adalah cara-cara yang dilakukan kebanyakan mafia. Padahal sudah jelas selama ini tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Pranti, Sedati, Sidoarjo, yang telah dibebaskan oleh Puskopkar dengan jaminan BTN,” terang Soehirman.

Hingga detik ini, perkara yang diduga ada unsur pidananya itu, aparat penegak hukum selalu memenangkan Henry. Bahkan dia sama sekali tidak terbukti secara hukum menyerobot lahan milik Puskopkar Jatim tersebut.

Kasus Henry Gunawan melawan pedagang Pasar Turi juga mangkrak. Diketahui, para pedagang Pasar Turi melaporkan Henry Gunawan dalam kasus penipuan dan penggelapan pembelian stand. Direktur Utama perusahaan pengelola Pasar Turi Surabaya diduga menjual stan kepada pedagang dengan status hak milik serta telah menarik uang kepada sekitar 4500 stan yang berjumlah sekitar Rp 1,4 triliun rupiah. Pihak Polda Jatim bahkan akhirnya menetapkan Henry Gunawan sebagai tersangka.

I Wayan Titib Sulaksana selaku tim kuasa hukum pedagang Pasar Turi mengatakan bahwa fakta ini adalah tegaknya hukum di wilayah Jawa Timur. “Semua unsur alat bukti sudah terpenuhi jadi tinggal eksekusi saja. Seharusnya hukum tidak pandang bulu dan status sosial. Semua sama di mata hukum,” bebernya.

Namun, status tersangka Henry Gunawan sejak Juni 2016 tidak berubah. Bahkan kasusnya seperti dipeti-eskan. Wayah Titib menduga, Henry Gunawan memang selalu menggunakan kekuatan uangnya untuk meloloskan dari jeratan hukum. “Kita tahu bahwa Henry ini dikenal selalu lolos dari jeratan hukum. Dia sangat licin,” kata Wayan saat itu.

Dan kini, dalam kasus ini Henry, peran dia sangat dominan. Termasuk bagaimana cara mempengaruhi Hakim Unggul untuk memberinya perlakuan istimewa.

Terdakwa Henry Gunawan berjalan menuju ruang sidang dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan.

Terdakwa Henry Gunawan berjalan menuju ruang sidang dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan.

Dikatakan Amin, bila perkara Bos PT Gala Bumi Perkasa ini tidak diawasi dengan baik, maka pengadilan hanya akan menjadi ajang komersil. Sebab hakimnya telah masuk perangkap mafia peradilan.

Dugaan Amir, majelis hakim yang menyidangkan kasus Henry Gunawan telah berprilaku koruptif. Karena itu pihaknya mendesak kepada Ketua PN untuk mengganti hakim Unggul. “Dia (Hakim Unggul) harus dicopot. Kami menduga hakim-hakim yang menangani perkara Henry Gunawan tidak netral lagi. Ganti dengan hakim yang baik,” imbuhnya.

Henry, sebut Amin, memiliki kekuatan uang tidak terbatas. Dengan itu, dia bisa membeli siapa saja. “Di awal persidangan, kita sudah dipertontonkan ketidakadilan. Bagaimana sidang ini tak ubahnya tontonan ala badut,” ujarnya.

Amin menyayangkan sikap hakim-hakim PN yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Mereka malah terkesan berpihak pada kekuasaan. “Masyarakat kini anti-tesis dengan proses hukum di PN Surabaya. Apalagi melihat praktik-praktik ilegal oleh hakim-hakim tersebut. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum, menunjukkan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah,” urainya.

Dalam berunjuk rasa, massa GPD menuntut empat hal, pertama seluruh majelis hakim yang menyidangkan perkara Henry Gunawan harus diganti. Sebab, Hakim Unggul dan hakim anggota lainnya dianggap sudah tidak netral. Kedua, mendesak Henry Gunawan untuk ditahan lagi. Peralihan tahanan negara menjadi tahanan kota dianggap tidak sesuai prosedur dan terkesan ada konspirasi di balik penangguhan penahanannya. Ketiga, mengembalikan wewenang dokter Rutan Medaeng untuk memberi rekom atas hak membantarkan terhadap terdakwa. Sebab selama ini wewenang Hakim PN Surabaya dianggap kerap disalahgunakan. Keempat, mencari hakim yang kredibel yang tidak memiliki kepentingan. Sebagai hakim yang memegang janji sumpah, hakim yang ditunjuk haruslah bersikap adil dan bijaksana.nv

Up Next

Related Posts

Discussion about this post