Due Diligence Ungkap Money Laundry Orang-orang Kaya Indonesia

Kasus Paradise Papers

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Bocoran dokumen keuangan berskala luas yang disebut Paradise Papers telah membuat Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pajak meningkatkan pengawasannya. Dokumen tersebut mengungkapkan bagaimana orang-orang super kaya seperti Tommy Soeharto, Mamiek Soeharto hingga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong secara diam-diam berinvestasi di luar negeri, melalui tempat surga pajak.

Fauzan Luthsa, Senior Advisor di Infinitum Advisory dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (9/11/2017), mengungkapkan wajar jika publik dan pemerintah mencurigai para nasabah Offshore Financial Centers (OFCs), terlebih Indonesia telah melakukan Tax Amnesty.

“Ini karena OFCs banyak yang mencuci kegiatan keuangan kliennya sehingga terhindar dari pajak negara asal dan aktivitas investasi tidak diketahui,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/11). Infinitum Advisory merupakan perusahaan risk management, compliance dan anti money laundering yang berbasis di Jakarta.

Namun, tidak semua OFCs memiliki citra negatif. “Tidak semua OFCs bisa digunakan secara mudah sebagai tempat pencucian uang. Seperti Cayman Island misalnya, mereka sangat ketat menerapkan pengawasan di bidang anti pencucian uang. Bahkan IMF pun sudah mengakuinya,” jelasnya.

Fauzan menambahkan, selama ini kawasan suaka pajak menawarkan kerahasiaan data nasabah. Hal inilah yang berpotensi terjadi kejahatan keuangan yang merugikan banyak negara dalam hal pajak.

“Proses due-diligence (uji tuntas) yang baik akan mengungkap setiap resiko yang dimiliki perusahaan termasuk risiko kompleksitas struktur dan risiko lokasi di offshore financial centre. Tim due-diligence yang ahli akan dengan mudah membedakan mana OFCs dengan risiko tinggi, dan mana OFCs yang memiliki risiko rendah,” lanjut advisor di Infinitum Advisory ini.

Untuk mengidentifikasi resiko nasabah, perusahaan keuangan membutuhkan tim anti pencucian uang dengan pengetahuan dan pengalaman internasional.

“Jika tidak memiliki tim tersebut, maka perusahaan keuangan menggunakan jasa pihak ketiga  dalam melakukan due-diligence untuk mengidentifikasi risiko nasabahnya. Kami juga membantu investor dari luar negeri untuk melakukan due diligence di Indonesia, agar mereka mendapatkan kenyamanan dalam berinvestasi.”

Dan jika tim due-diligence menemukan keanehan dalam perusahaan, misal dalam struktur ada sanctioned company, maka perusahaan keuangan wajib untuk menolak atau menutup akun klien tersebut.

Paradise Papers mengingatkan kita pada kasus transfer dana jumbo mencurigakan di Standard Chartered milik 81 nasabah asal Indonesia beberapa waktu lalu, yang saat ini belum menemukan titik terang. Dalam kasus ini membuktikan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) belum sepenuhnya dipraktekkan secara memadai oleh seluruh bank di dunia.

“Kita tidak dapat men-judge seluruh pengusaha yang menggunakan OFCs adalah para penghindar pajak dan menutupi jejak bisnisnya yang mencurigakan. Karena Perusahaan-perusahaan yang listed di bursa Hong Kong, sebanyak 49% terdaftar di Cayman Island dan 26% terdaftar di Bermuda. Hanya 11 persen yang terdaftar secara lokal di Hong Kong, dan 12% terdaftar di Tiongkok. Bermuda itu negara yang kita sudah ketahui reputasinya loh dalam hal ini, namun Hongkong mengizinkan perusahaan-perusaahan tersebut listed. Padahal Hong Kong terkenal sebagai pusat ekonomi besar di Asia dengan regulasi yang ketat di bidang keuangan. Karena apa? Hong Kong menjalankan Due Diligence dan memegang teguh prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles/KYC),” sambung Fauzan Luthsa.

Lebih jauh ia mengungkapkan, CK Hutchinson Holdings, perusahaan global di bidang telekomunikasi pemilik jaringan 3 juga menggunakan OFCs. “Ini bukti bahwa penggunaan OFCs sebagai sarana korporasi meminimalkan beban usaha adalah hal yang lumrah dan legal, bahkan untuk negara dengan regulasi keuangan yang ketat. Namun, tanpa due diligence, maka kecurigaan publik dan pemerintah dan kemungkinan ini menjadi sarana bagi para penghindar pajak dan menutup jejak bisnis mencurigakan, akan selalu mengemuka. Disinilah peran penting penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles/KYC),” tutupnya.

Apa itu Paradise Papers?

Beberapa hari terakhir media diramaikan dengan laporan seputar orang-orang kaya dunia yang menyembunyikan hartanya di luar negeri. Berita itu ditulis berdasarkan bocoran dokumen yang disebut Paradise Papers.

Apakah Paradise Papers itu? Paradise Papers adalah bocoran dokumen-dokumen finansial seputar harta-harta dan investasi yang disimpan di luar negeri. Dokumen itu memberi gambaran usaha keras yang dilakukan para jutawan dan miliarder di dunia untuk menyembunyikan harta mereka supaya terhindar dari pajak yang lebih tinggi di negaranya.

Seperti bocoran Panama Papres tahun lalu, dokumen dalam Paradise Papers didapatkan oleh koran terkemuka Jerman, Süddeutsche Zeitung, yang menggandeng International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) untuk mengawal investigasinya.

Nama Paradise Papers diambil karena wilayah, teritori, atau negara yang dipilih sebagai tempat persembunyian harta itu selama ini dikenal sebagai tujuan wisata kelas atas, di mana biasanya orang-orang kaya berlibur menikmati keindahan alam layaknya berada di surga. Ambil contoh, Bermuda, Isle of Man dan Caymand Island. Selain itu, istilah ini cocok sekali dengan isitlah tax haven dalam bahasa Prancis, paradis fiscal.

Apa itu surga pajak (tax haven)? Istilah ini dipakai media untuk menyebut tempat atau negara di mana individu (baik perorangan atau perusahaan) bisa menikmati kebebasan dari membayar pajak atau mendapatkan diskon pajak sangat besar. Negara yang dikenal sebagai surga pajak antara lain Swiss, Irlandia dan Belanda.

Mereka memiliki mekanisme pengurangan pajak yang sangat menggiurkan bagi orang-orang kaya. Sementara teritori seperti Bahama, Isle of Man dan Caymand Island, selain dikenal kondisi geografisnya yang indah seperti surga, di sana juga terdapat banyak perusahaan di mana uang-uang korporasi dan orang kaya dari berbagai penjuru dunia bisa diolah sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan, dan kalaupun terlihat hanya akan menimbulkan pajak yang kecil.

 Siapa saja yang diungkap dalam Paradise Papers? Sejauh ini ratusan nama pejabat, politisi, selebriti, yang akrab di telinga masyarakat sudah berhasil diidentifikasi, serta nama perusahaan dari berbagai sektor, termasuk firma hukum, lembaga keuangan, akuntan yang terlibat di dalamnya.

Dari sisi jumlah dokumen yang dibocorkan, Panama Papers jauh lebih besar, tetapi Paradise Papers lebih mengundang perhatian. Pasalnya, nama-nama yang terlibat di dalam Panama Papers –atau bocoran dokumen sejenis lain seperti Offshore Leaks, Bahama Leaks, Luxembourg Leaks, Swiss Leaks, dan Cablegate ala Wikileaks– tidak sepopuler nama yang diungkap Paradise Papers. Tidak hanya itu, kasus-kasus yang terungkap kali ini cukup mengejutkan. Satu contoh, siapa sangka harta jutaan pound Ratu Inggris Elizabeth II disembunyikan di luar negeri demi menghindari pajak dan perusahaan yang terlibat mengeksploitasi rakyat miskin di negaranya sendiri.

Dari mana Paradise Papers berasal? Ada lebih dari 1.400GB data, berisi sekitar 13,4 juta dokumen dalam Paradise Papers. Sekitar 6,8 juta di antaranya berasal dari penyedia layanan hukum di luar negeri Appleby, dan penyedia layanan korporat Estera. Keduanya beroperasi bersama-sama di bawah nama Appleby sampai Estera menjadi independen di tahun 2016. Sebanyak 6 juta dokumen lain berasal dari register-register korporat di sekitar 19 yuridiksi, kebanyakan di kawasan Karibia. Sebagian kecil berasal dari international trust dan penyedia layanan korporat berbasis di Singapura, Asiaciti Trust. Dokumen yang dibocorkan itu berasal dari tahun 1950 sampai 2016, tujuh dekade.

Siapa atau apa itu Appleby? Ini adalah sebuah firma hukum yang membantu perusahaan-perusahaan, lembaga finansial dan orang-orang super kaya mendirikan dan mendaftarkan perusahaannya di luar negeri.

Didirikan di Bermuda, sejarah perusahaan itu dapat dilacak sampai tahun 1890-an. Appleby menjadi salah satu yang terbesar dan paling dikenal di antara sekitar 10 perusahaan raksasa yang menggeluti bidang khusus itu. Register korporat Appleby menunjukkan kliennya didominasi orang atau perusahaan yang beralamat di Amerika Serikat, yaitu lebih dari 31.000 klien. Ada sekitar 14.000 klien Appleby menggunakan alamat Inggris dan 12.000 beralamat di Bermuda.

Siapa yang membocorkan Paradise Papers? Seperti halnya Panama Papers, koran Jerman Süddeutsche Zeitung yang mendapatkan materi aslinya dan menjadikannya batu pijakan untuk melakukakn investigasi lebih lanjut. Pada kasus Panama Papers, orang asli yang membocorkan dokumen tersebut –sebut saja John Doe– mengeluarkan manifesto satu bulan setelah dokumen itu dipublikasikan ke pembaca media. Kali ini, dalam masalah Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung memilih untuk tidak menyebutkan siapa sumber dokumen tersebut.

Sama halnya dengan Panama Papers, awak-awak media dari seluruh dunia yang tergabung dalam International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) diajak untuk menggarap Paradise Papers.

Program unggulan BBCPanorama, dan sejawatnya di Inggris, Guardian, serta New York Times di Amerika Serikat termasuk di antara hampir seratus media di 67 negara yang mengungkapkan masalah ini ke publik.

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post