Sidang Henry Gunawan Dipantau Komisi Yudisial, Bawas MA Melempem

Hakim PN Surabaya Disinyalir ‘Masuk Angin’

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Persidangan kasus penggelapan dan penipuan dengan terdakwa Henry J Gunawan akhirnya dipantau Komisi Yudisial Jawa Timur. KY Jatim mengaku sudah dua kali memantau persidangan Henry Gunawan. “Sudah dua kali ini, kami mengikuti persidangan perkara ini,” kata Ubed selaku KY Penghubung Jatim saat dikonfirmasi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (13/11/2017).

Pihaknya menyebut selama ini mendapat banyak laporan dari persidangan perkara Henry Gunawan, Terutama terkait peran Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yakni Unggul Mukti Warso yang tidak obyektif atau terkesan ‘berat sebelah’ dalam memimpin persidangan.

Ubed mengakui, KY Penghubung Jatim telah menerjunkan dua orang memantau jalannya persidangan yang digelar di ruang Candra PN Surabaya dengan agenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakoso.

Keempat saksi itu adalah, Yudi Alfian Tedjo dan Ane Tandio, dua orang pembeli tanah (objek masalah). Sedangkan dua saksi lainnya adalah Notaris Hengky Budi dan Mantan Dirut PT Gala Bumi Perkasa (GBP), Raja Sirait.

Baca selengkapnya: Saksi Asoei Ungkap Praktik-praktik Mafia Tanah ala Henry Gunawan

Turunnya KY pada persidangan kasus Henry Gunawan sebenarnya merupakan buntut dari laporan Gerakan Putra Daerah (GPD) Surabaya ke Komisi Yudisial RI beberapa waktu lalu. GPD Surabaya mengadukan hakim Unggul Mukti Warso ke Komisi Yudisial RI dan Bawas MA RI karena mengabulkan penetapan penangguhan penahanan secara lisan terhadap terdakwa Henry Gunawan.

Tidak hanya itu, Hakim Unggul juga membatasi adanya saksi fakta yang dihadirkan JPU. Hakim Unggul juga diadukan telah melakukan pembiaran pada Henry Gunawan yang tidak menghormati persidangan dengan menunjuk-nunjuk saksi fakta sambil emosi.

Yang perlu dicermati, Hakim Unggul melarang JPU Ali Prakoso membeberkan sejumlah bukti keterangan saksi terkait pembuktian materiilnya. Terakhir, Hakim Unggul memberikan lampu merah pada JPU dengan melarangnya membaca BAP saat mengkonfirmasi keterangan saksi. Aksi larangan jaksa baca BAP itu dicetuskan Hakim Unggul saat sidang saksi Li You Hin.

Bawas MA ‘Mandul’

Jika Komisi Yudisial turun memantau jalannya persidangan, sebaliknya Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) terkesan acuh. Laporan GPD Surabaya terkait tindakan tak netral yang dilakukan Hakim Unggul seperti dianggap angin lalu.

Di tempat yang sama, Plt Sekretaris GPD, Amiruddin Sidik menyesalkan sikap Bawas MA yang terkesan mandul menyikapi laporan GPD.

“Sebagai lembaga pengawasan, semestinya Bawas MA bersikap, baik melakukan pemeriksaan maupun tindakan terhadap Hakim Unggul Mukti Warso. Tapi sampai sekarang melempem, ada apa ini?” ujar Amirrudin pada sejumlah awak media.

Sikap Bawas MA berbeda dengan KY. GPD Surabaya justru mengapresiasi sikap KY yang telah menerjukan timnya untuk memantau jalannya persidangan Henry Gunawan. “KY lebih proaktif menyikapi pengaduan kami, Bawas MA acuh tak acuh,” sindir Amiruddin.

Dari informasi yang dihimpun siagaindonesia.com, ada puluhan orang dari Bawas MA mendatangi PN Surabaya. Selama tiga hari (sejak Rabu hingga Jum’at 8-10 November) perwakilan Bawas diagendakan untuk memeriksa Hakim Unggul. Sayangnya, pemeriksaan Hakim Unggul hanya isu belaka. Sebab Humas PN Surabaya, Sigit Sutriono, membantah kehadiran Bawas MA untuk memeriksa Hakim Unggul.

Menurut Sigit, Bawas MA datang ke PN Surabaya untuk melakukan peninjauan rutin tahunan. Bukan laporan GPD Surabaya terkait kasus Henry J Gunawan. “Bawas MA hanya peninjauan rutin tahunan, bukan terkait pemeriksaan dari laporan,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (13/11/201) di ruang kerjanya.

Sigit juga mengaku belum mengetahui hasil dari laporannya kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Surabaya soal tuntutan GPD yang demo beberapa minggu yang lalu. “Kalau hasil laporan dan pemeriksaan hakim itu, yang tahu hanya KPN, dan kalau ingin tahu langsung ke KPN saja,” tandasnya.

Sigit melanjutkan, terkait tuntutan GPD Surabaya yang meminta agar mengganti majelis hakim penanganan perkara Henry Gunawan tidaklah mudah. Sebab, yang bersangkutan harus melampirkan bukti-bukti jika memang Hakim Unggul ada ‘main’. “Mengganti hakim tidak semudah itu. Karena selama ini masih diduga, kecuali benar-benar ada fakta yang muncul. Itu kan masih jarene (omongan ke omongan),” urainya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gerakan Putra Daerah (GPD) Senin (30/10/2017) lalu menggelar aksi teatrikal Reog Ponorogo dan musik band jalanan. Massa GPD menuntut Ketua PN Surabaya, Sudjatmiko, untuk mencopot hakim-hakim nakal yang diduga menerima suap dari sejumlah kasus yang disidangkan. Salah satunya Hakim Unggul yang kini menangani perkara Henry J Gunawan, terdakwa kasus penipuan dan penggelapan dokumen.

Massa menduga selama ini sistem peradilan di PN Surabaya dikendalikan oleh mafia. Akibatnya, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saat hukum berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun uang, maka hukum menjadi tumpul. Tetapi ketika hukum berhadapan dengan orang lemah, hukum sangat tajam, bahkan menjadi raja tega.

Diduga, mafia peradilan telah banyak memainkan kasus-kasus ‘berkelas’ yang melibatkan oknum pejabat maupun pengusaha. Mereka yang terlibat dalam perkara selalu mendapat ‘perlindungan’ dari hakim. Arena pengadilan pun dijadikan ajang komersil.

Dalam berunjuk rasa, massa GPD menuntut empat hal, pertama seluruh majelis hakim yang menyidangkan perkara Henry Gunawan harus diganti. Sebab, Hakim Unggul dan hakim anggota lainnya dianggap sudah tidak netral. Kedua, mendesak Henry Gunawan untuk ditahan lagi. Peralihan tahanan negara menjadi tahanan kota dianggap tidak sesuai prosedur dan terkesan ada konspirasi di balik penangguhan penahanannya. Ketiga, mengembalikan wewenang dokter Rutan Medaeng untuk memberi rekom atas hak membantarkan terhadap terdakwa. Sebab selama ini wewenang Hakim PN Surabaya dianggap kerap disalahgunakan. Keempat, mencari hakim yang kredibel yang tidak memiliki kepentingan. Sebagai hakim yang memegang janji sumpah, hakim yang ditunjuk haruslah bersikap adil dan bijaksana.

Baca selengkapnya: Terjerat Mafia Peradilan, Hakim PN Surabaya ‘Masuk Angin’

Sementara itu Henry Gunawan sendiri adalah terdakwa kasus penggelapan dan penipuam jual tanah senilai Rp 4,5 miliar. Boss PT GBP ini dilaporankan Notaris Caroline C Kalampung.  Saat itu,  Notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar.nv/man

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post