Uji Materi UU Pemasyarakatan, Akal-akalan Koruptor Cari Diskon Hukuman

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Pengujian Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan dinilai sebagai akal-akalan para koruptor untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman yang sedang dijalani.

Hal ini disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Pro-Pembatasan Remisi, terkait sejumlah terpidana kasus korupsi sedang mengajukan pengujian UU no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, uji materi yang dilakukan para napi kasus korupsi itu dapat dilihat sebagai siasat mendapatkan pengurangan masa hukuman.

Hal ini karena selain argumentasi yang prematur, pemohon adalah narapidana korupsi yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Julius, ada 6 alasan kenapa Mahkamah Konstitusi harus menolak pengujian yang diajukan oleh para napi korupsi tersebut. “Pertama, pemohon terpidana kasus korupsi tidak memenuh syarat mendapatkan remisi,” katanya.

Meski disebut sebagai hak narapidana namun ada tata cara dan syarat yang mengatur pemberian remisi. PP 99/2012 mengamanatkan syarat tambahan bagi narpidana kasus korupsi yaitu menyandang status Justice Collaborator dan telah membayar denda/uang pengganti. “Syarat ini tidak dapat dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan permohonan pengujian UU Pemasyarakatan,” sebutnya.

Kedua, pengetatan Remisi adalah kebijakan hukum pemerintah. Pengetatan remisi dalam PP 99/2012 merupakan bentuk kebijakan hukum terbuka pemerintah. Dimana UU 12/1995 dalam Pasal 14 ayat (2) mengamanatkan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Ketiga, putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 dan 63 P/HUM/2015 Menguatkan keberadaan PP 99/2012. MA melalui dua putusannya menilai, pengetatan remisi bagi narapidana korupsi bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, melainkan konsekuensi logis dari nilai atau bobot kejahatan yang korupsi yang memiliki dampak yang luar biasa. “Keempat, pengetatan remisi sejalan dengan semangat United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC),” ujar Julius.

Dalam rekomendasi reviewer UNCAC, aturan hukum Indonesia belum memadai untuk mengakomodasi pengaturan yang berkaitan dengan remisi atau pembebasan bersyarat.

Kelima, pengetatan remisi juga sejalan prinsip dalam Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners tahun 1955 dan UU Pemasyarakatan. Bahwa Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners Tahun 1955 angka 70 menyebutkan, diberikannya hak remisi kepada narapidana harus dilakukan di setiap lapas, disesuaikan dalam kelas-kelas narapidana yang berbeda dan cara-cara perlakuan pembinaan yang berbeda.

“Terakhir, Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Dalam beberapa putusan MK menyebutkan Korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan diperlukan cara-cara yang luar biasa dalam menanggulanginya,” tandasnya.

Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar menambahkan, tidak didapatkannya hak remisi bagi napi korupsi bukan merupakan bentuk diskriminasi melainkan konsekuensi dari syarat-syarat yang diatur dalam PP 99/2012 yang memperketat pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi.

Dalam hal ini PP 99/2012 tidak menghilangkan hak tersebut melainkan hanya memperketat pemberian hak tersebut. “Pengetatan itu merupakan kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi dan bukan merupakan bentuk pelanggaran HAM,” katanya.

Koalisi sendiri juga mengajukan permohonan sebagai pihak terkait tidak langsung dalam perkara pengujian tersebut untuk memberikan masukan dan pandangan terkait persoalan yang sedang diuji. Pihaknya berharap majelis hakim konstitusi bersedia mendengar pandangan dan pendapat Tim Advokasi Pro-Pembatasan Remisi Untuk Koruptor, serta menolak seluruh permohonan terpidana kasus korupsi.

Untuk diketahui, sejumlah narapidana kasus korupsimengajukan uji materi UU Pemasyarakatan ke MK. Saat ini terdapat dua perkara permohonan uji materi Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan di MK.

Salah satu permohonan diajukan oleh bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, advokat OC Kaligis, dan bekas Ketua DPD Irman Gusman. Sementara permohonan lainnya diajukan oleh bekas Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara, Kamaluddin Harahap.

Up Next

Related Posts

Discussion about this post