Tercium Aroma ‘Suap’ Status Tahanan Kota Henry Gunawan

Segera Lapor KPK, Korak Kantongi Sejumlah Nama Pejabat PN Surabaya Terima Gratifikasi

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (Korak) mencium aroma dugaan gratifikasi dalam penetapan status tahanan kota yang diberikan Hakim Unggul Mukti Warso pada terdakwa terdakwa kasus penggelapan dan penipuan sebesar Rp 4,5 milliar, Henry J Gunawan.

Menurut Ketua Umum Korak, Parlindungan Sitorus, SH, dugaan gratifikasi itu mengalir ke pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. “Hakim Unggul itu hanya pelaksana saja, saat ini kami masih kumpulkan sejumlah keterangan adanya aliran dana yang mengalir ke Petinggi PN Surabaya yang diduga diberikan untuk melicinkan penetapan penahanan yang diajukan Henry Gunawan secara lisan,” kata Parlin dalam keterangannya kepada redaksi, Senin (13/11/2017).

Saat disinggung siapa petinggi tersebut dan siapa yang memberikan uang pelincin itu, Parlin mengaku telah mengantongi sejumlah nama dan nominalnya. “Dalam waktu dekat kami akan segera laporkan temuan indikasi gratifikasi ini ke KPK,” tandasnya.

Korak meminta agar elemen pemantau korupsi di Surabaya ikut mengawal proses persidangan kasus Henry Gunawan yang berjalan tidak netral. “Bukan hanya Korak, tapi tugas masyarakat dan ormas atau LSM Pemantau korupsi harus ikut mengawasi kasus-kasus Henry, diantaranya kasus yang saat ini sedang disidangkan dan kasus Pasar Turi,” tegas Parlin.

Baca selengkapnya: Sidang Henry Gunawan Dipantau Komisi Yudisial, Bawas MA Melempem

Seperti diketahui, perkara penipuan dan penggelapan ini bermula dari jual beli tanah di Malang antara Henry J Gunawan dengan Hermanto senilai Rp 4,5 miliar. AJB dilakukan tahun 2010 di Notaris Caroline.

Peristiwa jual beli itu akhirnya muncul masalah, SHGB yang saat itu dipegang oleh Notaris Caroline C Kalampung untuk dilakukan administrasi proses balik nama, ternyata dibawa oleh Yuli dengan dalih dipinjam sementara untuk dilakukan pengurusan perpanjangan SHGB. Yuli sendiri diketahui adalah karyawan yang cukup lama bekerja  kepada terdakwa Henry Gunawan dan saat itu tahun 2010 menjabat sebagai legal di perusahaan di PT. GBP. Sebagaimana yang diketahui, sampai kasus ini bergulir di pengadilan negeri Surabaya sertifikat yang dipinjam tersebut belum dikembalikan oleh PT.GBP kepada Hermanto.

Nah, karena SHGB itu belum dibalik nama oleh Hermanto, pihak GBP ternyata memanfaatkan kesempatan itu untuk menjual kembali SHGB No 66 milik Hermanto, tanpa sepengetahuan Hermanto.

Dari informasi yang dihimpun, pihak GBP menjual kembali obyek properti SHGB Nomer 66 milik Hermanto itu kepada orang lain dengan harga Rp 10,5 miliar.

Atas semua kejadian itu Notaris Caroline C Kalampung akhirnya melaporkan Henry Gunawan pada Polisi karena dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas transaksi jual beli properti ilegal itu.

Setelah dilakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti Penyidik Polrestabes Surabaya menetapkan Henry J Gunawan sebagai tersangka.

Perkara Bos Pasar Turi itu kemudian bergulir ke Pengadilan, JPU menjerat Henry dengan dakwaan melanggar pasal 378 jo 372 tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan. Henry pun terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara.nv/mang

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post