Setya Novanto Berlindung di Ketiak Presiden, KPK Siap Panggil Paksa

Ketua DPR Kirim Surat ke KPK Tolak Diperiksa

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan upaya paksa terhadap Setya Novanto jika tetap mangkir dari panggilan penyidik.

Sejauh ini tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik itu, telah tiga kali mengabaikan panggilan KPK, dan alasannya mengada-ada. Dia beralasan sedang kunjungan kerja, selain itu lembaga antirasuah harus meminta izin kepada Presiden Joko Widodo seperti tertuang dalam UU MD3. Kesannya, Setya Novanto berlindung di ketiak presiden.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menjelaskan pemanggilan paksa terhadap terdakwa yang selalu mangkir dapat dilakukan dan sesuai dengan UU yang berlaku.

“Jika panggilan ke tiga tidak hadir maka KPK berdasarkan hukum bisa memanggil dengan paksa,” kata Laode usai membuka seminar anti korupsi Teacher Supercamp 2017 di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (13/11/2017).

Laode mengatakan bahwa keinginan Setya Novanto agar KPK terlebih dahulu meminta izin Presiden sebelum melakukan pemeriksaan, tidak dapat diterima.

“Dengar ya, dulu beliau pernah hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Irman dan Sugiharto dan hal itu dilakukan tanpa surat izin dari Presiden. Kenapa sekarang ini beralasan seperti itu,” tuturnya.

Menurutnya, KPK tidak membutuhkan izin Presiden untuk memeriksa Setya Novanto karena dalam Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kasus korupsi merupakan kasus khusus yang dalam penanganannya tidak perlu meminta izin Presiden untuk memeriksa anggota DPR.

Meski Setya Novanto tercatat telah tiga kali menolak diperiksa sebagai saksi terhadap Anang Sugiana Sudihardjo, Direktur Utama PT Quadra Solution, anggota konsorsium PNRI selaku pemenang tender pengadaan KTP elektronik, Laode tidak memberikan pernyataan gamblang apakah KPK akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Ketua DPR tersebut.

“Kalau sudah panggilan ketiga kan berdasarkan hukum bisa dipanggil paksa. Mudah-mudahan beliau kooperatif. Saya yakin beliau akan hadir,” tambahnya.

Setya Novanto dijadwalkan menjalani pemeriksaan Senin ini sebagai saksi terhadap tersangka Ananag Sugiana Sudihardjo. Pekan lalu, KPK mempublikasikan bahwa Ketua DPP Partai Golkar tersebut kembali ditetapkan sebagai tersangka proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun ini.

Sekedar diketahui, Setya Novanto pertama kali mangkir dari panggilan penyidik pada 30 Oktober dengan alasan sedang berkunjung kedaerah konstituen dapilnya di DPR.

Kemudian pada 6 Oktober, ia kembali tidak hadir di KPK karena beranggapan pimpinan KPK harus mengantongi izin Presiden Joko Widodo untuk memeriksa anggota DPR.

Pada panggilan ketiga hari ini, Novanto kembali tidak hadir dengan alasan yang sama terkait izin presiden. Walaupun telah kembali ditetapkan jadi tersangka korupsi KTP-el sejak 31 Oktober lalu, pada ketiga panggilan tersebut Novanto masih akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Anang Sugiana Sudihardjo.

Sebelumnya Ketua DPR itu mengirimkan surat ke KPK, Senin (13/11/2017). Surat itu berisi penjelasan bahwa Novanto menolak untuk diperiksa KPK.

Surat itu ditandatangani langsung oleh Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Ada tujuh poin pokok pada surat yang dikirimkan Novanto. Berikut tujuh poin tersebut:

  1. Surat panggilan dari KPK telah diterima pada hari Rabu, 8 November 2017, untuk menghadap penyidik KPK sebagai saksi dalam penyidikan perkara TPK Pengadaan KTP Elektronik yg diduga dilakukan oleh ASS
  2. Surat panggilan tersebut secara jelas dan tegas disebutkan memanggil Setya Novanto, pekerjaan: Ketua DPR-RI dengan alamat kantor Gedung DPR-RI dan rumah di Jl. Wijaya dst…
  3. Disebutkan sejumlah aturan mengenai hak imunitas anggota dewan, diantaranya Pasal 20A huruf (3) UUD 1945, Pasal 80 huruf (h) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
  4. Disebutkan aturan bahwa penyidik yang memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan pasal 224 ayat (5) dan pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang sudah diuji materi MK. Disebutkan juga Putusan MK RI No. 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2017.
  5. Dijelaskan bahwa Novanto baru akan memenuhi panggilan setelah KPK mengantongi surat persetujuan dari Presiden RI sebagaimana putusan MK.
  6. Dijelaskan juga bahwa selain belum ada persetujuan tertulis dari Presiden RI, pada hari ini juga Novanto telah lebih dahulu menerima undangan HUT Golkar ke-53 Tingkat Provinsi NTT.
  7. Disebutkan bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, maka surat panggilan sebagai saksi tidak dapat dipenuhi.

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post