Kenapa Rakyat ‘Dipaksa’ Naik ke Golongan Listrik 5.500 VA?

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) berencana menyederhanakan golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi.

Jika sebelumnya penyederhanaan ke pelanggan dilakukan mulai golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA. Namun tidak lama, Kementerian ESDM dan PLN malah akan menaikan golongan tersebut ke 5.500 VA.

Golongan 450 VA dengan pelanggan sebanyak 23 juta rumah tangga dan golongan 900 VA dengan pelanggan 6,5 juta rumah tangga yang disubsidi oleh pemerintah, tidak mengalami perubahan. Sementara golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom.

Diubahnya rancangan tersebut melihat dari penetapan tarif yang sama dari golongan 1.300 VA ke 5.500 VA, yakni Rp 1467,28/kWh.

Kementerian ESDM dan PLN menyebut perubahan golongan ini tidak mempengaruhi tarif yang sebelum. Dirinya menyatakan tidak ada kenaikan listrik dari rencana kebijakan tersebut.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan nantinya penambahan daya listrik dalam upaya penyederhanaan golongan pelanggan listrik tidak dikenakan biaya tambahan bagi pelanggan. Tarif listrik pun dijamin tidak akan mengalami kenaikan meskipun daya listriknya ditambah.

“Tidak ada kenaikan tarif dan kita upayanya nantikan ada rencana positif bagi kepentingan masyarakat yang ingin tambah daya mereka ingin tidak membayar,” ujar Sofyan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2017).

Pihaknya kini tengah menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya listrik pelanggan non subsidi. Rencana ini juga masih dibicarakan PLN dengan Kementerian ESDM.

“Kami lagi berhitung, permisi dulu sama Pak Jonan. Nanti ketentuannya ada, mudah-mudahan bisa dilaksanakan,” tutur Sofyan.

Sofyan juga menjamin kapasitas listrik PLN cukup untuk melayani sambungan listrik pelanggan jika sudah ditingkatkan dayanya. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terjadi pemadaman atau byar pet saat memanfaatkan listrik.

“Banyak permintaan dari masyarakat,” kata Sofyan.

Rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga ini langsung ditolak serikat buruh. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Azis mengatakan, penyederhanaan dengan menaikkan kapasitas golongan tersebut menjadi 5.500 VA akan mendorong konsumsi listrik masyarakat menengah ke bawah. Akibatnya, biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar tagihan listrik juga semakin besar.

“Tentu kami dari buruh menolak, bagi buruh penyederhanaan golongan ini akan mencekik biaya hidup buruh. Ini volumenya kan dibesarkan, jadi tidak mungkin tarifnya disamakan dengan yang 1.300 VA,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Dia menjelaskan, dengan pencabutan subsidi listrik bagi sebagian golongan 900 VA saja dinilai sudah memberatkan buruh. Sebab, dengan pencabutan ini, buruh‎ harus membayar tagihan listriknya dua kali lipat dari sebelumnya.

“Kita sedang memperjuangkan upah yang naik cuma 8,71 persen. Untuk menutup yang pencabutan subsidi golongan 900 VA saja sulit, itu kan kenaikan pengeluaran untuk listrik 100 persen-120 persen. Misalnya buruh rata-rata bayar listrik Rp 300 ribuan, sekarang sudah Rp 600 ribuan. Ini akan mencekik buruh,” jelas.

Oleh sebab itu, Riden meminta pemerintah tidak merealisasikan kebijakan penyederhanaan golongan pelanggan listrik ini. Menurut dia, pemerintah lebih baik kembali memberikan subsidi listrik bagi golongan 900 VA yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat bawah.

“Kami sangat tegas menolak itu. Ini akan mencekik buruh. Kemarin waktu aksi di 10 November saja kita minta kembalikan subsidi listrik, kita sudah menyatakan itu. Kita minta kembali harga listrik,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI), Tulus Abadi mengaku khawatir jika penghapusan sistem pentarifan golongan membuat pelanggan listrik tak bisa mengontrol pemakaian listriknya.

Kondisi ini kemudian membuat pemakaian listrik di masyarakat jebol dan berdampak pada kenaikan tarif listrik yang harus dibayar konsumen.

“Konsumen nanti akan semakin konsumtif listrik karena tidak bisa mengontrol pemakaiannya, karena daya sudah tinggi. Tahu-tahu tagihannya jebol,” ujarnya, Selasa (14/11/2017).

Tulus mengakui jika selama ini sistem pentarifan listrik di Indonesia terlalu rumit dan njlimet. Jadi penyederhanaan sistem pentarifan bisa menjadi salah satu jalan mengatasinya. Akan tetapi, Tulus meragukan penghapusan tiga golongan pelanggan listrik tersebut tidak akan berdampak pada kenaikan tarif atau tagihan listrik.

Benarkah Menguntungkan Masyarakat?

 Rencana pemerintah menghapus kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga juga dikomentari DPR. Sebab rencana itu dinilai ‎akan memberatkan masyarakat. Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar, mengatakan kebijakan tersebut akan memberatkan sebagian besar konsumen rumah tangga. Lantaran tarif listrik‎ akan diseragamkan.

“Penyeragaman tarif dilakukan bersamaan dengan kenaikan tarif yang telah dijalankan oleh PLN setiap triwulan di tahun 2017. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya konsumen menerima kebijakan ini.” kata Rofi, di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Meski pemerintah beralasan kenaikan ini selisihnya relatif kecil antar golongan, namun sudah dipastikan akan menambah konsumsi rutin.

“Skema ini dilakukan untuk memaksa pelanggan menaikkan daya ke 1.300 dan 2.200. Dengan kenaikan tersebut pelanggan dipaksa juga agar lebih efisien terhadap penggunaan listrik.” tutur dia.

Rofi menuturkan, langkah penyeragaman tarif sesungguhnya menunjukan kinerja PT PLN tidak efisien. Masalah utama skema ini pada akhirnya justru pada kemampuan elektrifikasi dari PLN. Hal itu karena ruang penggunaan listrik akan lebih besar, daya pasang tersambung harusnya lebih besar lagi.

“Ironisnya saat ini PLN saja sering tidak mampu memenuhi daya pasang tersambung, kondisi listrik sering ‘byarr pett’. Di sisi lain masyarakat belum terlatih dengan cara-cara untuk menghemat listrik,” ujar dia.

Pengamat Energi dan peneliti Center for Energy and Food Security Studies (CEFSS) Ali Ahmudi, menyambut baik niat pemerintah menyederhanakan golongan listrik non-subsidi.

Menurutnya, langkah tersebut bakal memudahkan masyarakat pengguna listrik non-subsidi, terutama yang membutuhkan daya besar.

Ali mengatakan biasanya listrik non-subsidi golongan 950 VA, 1.300 VA, 2.200 VA dan 3.300 VA dipakai oleh masyarakat yang produktif. Misalnya memiliki usaha sendiri di rumah atau ruko.

Kesulitan akan muncul saat pengguna golongan listrik tersebut mulai membutuhkan daya lebih besar. Pasalnya biaya untuk menambah daya, misalnya dari 950 VA menjadi 2.200 VA, cukup menguras kantong.

“Pengalaman saya, kalau listrik 900 VA itu kurang buat usaha. Sedangkan kebanyakan rumah kan dibekalinya dengan listrik ini. Kalau diperbesar, biaya per VA-nya mahal. Makanya rencana penyederhanaan ini jadi menguntungkan, karena naik ke 4.400 VA itu gratis,” terang Ali, Selasa (14/11/2017).

Selain soal usaha, penyederhanaan tersebut juga memberi fleksibilitas pada masyarakat. Dengan 4.400 VA, kebutuhan listrik saat terjadi penambahan anggota keluarga atau ketika memasang berbagai peralatan elektronik baru, bisa dipenuhi dengan mudah.

Sedangkan bagi industri, yang menggunakan listrik di atas 13.000 VA bakal mendapat keuntungan karena akan diubah menjadi loss stroom. Artinya dia bisa memakai listrik sesuai kebutuhan produksinya.

Namun, Ali juga memperingatkan bahwa rencana penyederhanaan golongan listrik tersebut juga bisa berdampak negatif. Salah satunya adalah soal memacu tingkat konsumsi masyarakat hingga berdampak pada PLN sendiri.

“Kalau saat pakai 900 VA pakainya irit, diatur antara nyala AC dan mesin air. Begitu naik ke 4.400 VA pakainya lebih bebas, bisa nyala semua dan jadi lebih boros,” imbuhnya.

Kebebasan memakai itu membawa konsekuensi lain. Seiring makin konsumtifnya masyarakat dan meningkatkan permintaan listrik, maka PLN mesti siap menyediakan pasokan listrik besar, terutama di Pulau Jawa. Jangan sampai permintaan listrik jauh melebihi pasokannya.

Menurut Ali tingkat konsumsi listrik saat ini di Pulau Jawa sudah mencapai 67 persen, Sumatera 15 persen, Kalimantan 11 persen.

Jika penyederhanaan golongan tarif listrik benar memacu masyarakat untuk konsumtif terhadap listrik, maka tingkat konsumsi itu akan naik lebih tinggi.

Demi Selamatkan PLN

Direktur Eksekutif Institute for Essensial Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menduga kebijakan penyederhanaan golongan tarif listrik dibuat demi meningkatkan penjualan listrik PLN.

Program 35.000 MW akan membuat surplus listrik PLN jadi sangat tinggi, sementara saat ini industri sedang lesu. Kalau terlalu banyak listrik tak terjual, PLN berisiko terkena denda Take Or Pay (TOP) dari Independent Power Producer (IPP).

“Reserve margin (cadangan daya) akan tinggi sekali. Penjualan perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko di sisi PLN. Jadi kalau dilihat, salah satu tujuan kebijakan ini untuk mendorong konsumsi listrik rumah tangga,” kata Fabby.

Namun, Fabby memberi saran agar PLN dan pemerintah betul-betul memperhitungkan kebijakan ini. Penyederhanaan golongan pelanggan listrik membutuhkan investasi triliunan rupiah.

PLN harus mengganti miniature circuit breakers (MCB) di jutaan rumah pelanggan. Trafo untuk distribusi listrik ke rumah-rumah juga harus disesuaikan.

Sementara peningkatan daya belum tentu efektif menggenjot konsumsi listrik rumah tangga yang sangat berkorelasi dengan daya beli masyarakat. Tentu masyarakat tidak akan menambah alat-alat elektronik dan pemakaian listrik kalau daya belinya tak meningkat.

“Konsumsi listrik terkait dengan kemampuan ekonomi. Kalau orang dikasih listrik 4.400 VA sehingga bisa pakai 5 air conditioner (AC), tapi dia hanya mampu beli 1 AC, apakah konsumsi listriknya akan bertambah?” tanya Fabby.

Ia menggarisbawahi, jangan sampai dana investasi yang sudah dikeluarkan PLN terbuang sia-sia karena ternyata pertumbuhan penjualan listrik rumah tangga tak seperti yang diharapkan.

“Kebijakan ini memang untuk menaikkan konsumsi listrik secara tidak alami. Tapi kita enggak tahu persis kenaikan konsumsi listrik dengan adanya kebijakan ini. Apa PLN dan pemerintah sudah mengkaji? Investasi belum tentu menghasilkan pertumbuhan seperti yang diharapkan,” Fabby menjelaskan.

Dengan banyaknya penolakan dari masyarakat, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengisyaratkan tidak akan memaksa masyarakat yang tak ingin menaikkan golongan listrik rumah tangga ke 5.500 VA dari daya yang digunakan saat ini.

Artinya, bila masyarakat tak ingin mengubahnya, Jonan tidak masalah. “Kalau tidak mau tidak apa-apa kok,” ujarnya di Kementerian ESDM, Selasa (14/11/2017).

Sebab, menurutnya, rencana kebijakan ini untuk memberikan akses listrik yang lebih besar kepada masyarakat. Selain itu, Jonan juga mendapat laporan bahwa selama ini masyarakat kerap terbebani dengan biaya perubahan golongan listrik, sehingga kebijakan ini diharapkan justru bisa meringankan beban masyarakat.

Pasalnya, PLN telah berkomitmen siap menanggung seluruh biaya pergantian instalansi berupa komponen MCB pada tiap bangunan rumah tangga.

“Kalau dulu kan peningkatan daya (masyarakat) sudah minta (ke PLN) agak lama, terus bayar pula. Bayarnya juga mahal, lebih tinggi ongkosnya bisa ratusan ribu sampai jutaan bergantung kapasitasnya. Sekarang tidak lagi,” terangnya.

Berdasarkan data di pusat layanan informasi pelanggan (customer service/CS) PLN, biaya peningkatan daya yang harus ditanggung masyarakat saat ini berbeda-beda untuk tiap golongan.

Asal tahu saja, untuk pelanggan golongan nonsubsidi 900 VA yang akan migrasi ke 5.500 VA membutuhkan biaya sebesar Rp4.457.400 untuk sekali pergantian tanpa dikenakan biaya tambahan lainnya.

Lalu, golongan 1.300 VA yang akan bermigrasi ke 5.500 VA akan dikenakan biaya sebesar Rp4.069.800, golongan 2.200 VA ke 5.500 VA sebesar Rp3.197.700, golongan 3.500 VA ke 5.500 VA Rp1.938.000, dan golongan 4.400 VA ke 5.500 VA Rp1.065.900.

Nilai tambah dari kebijakan ini yang juga menguntungkan masyarakat adalah tarif dasar listrik (TDL) dipastikan tak akan berubah, meski masyarakat yang sebelumnya bergolongan 900 VA nonsubsidi berubah menjadi golongan 5.500 VA.

Saat ini, tarif listrik untuk golongan 900 VA nonsubsidi tetap di angka Rp1.352 per kWh. Sedangkan golongan 1.300 VA sampai 4.400 VA tetap akan sama pula tarifnya di angka Rp1.467,28 per kWh.

“Tetap digunakan tarif yang 900 VA (untuk golongan 900 VA nonsubsidi). Kalau yang 1.300 VA sampai 4.400 VA dinaikkan ke 5.500 VA, itu tarifnya sama. Kalau abonemen minimum pakai yang mana? Ya pakai yang 1.300 VA. Jadi, tambah dayanya, tapi tidak ada pembayaran sama sekali,” jelasnya.

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post