Gugatan Perdata Ditolak, Akal-akalan Henry Gunawan Meloloskan Pidana Terbukti

Tak Mampu Buktikan Dalil-dalil Gugatan, Akta Objek Pembatalan Palsu

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Gugatan perdata Henry J Gunawan dengan nomor 187/Pdt.G/2017/PN.Surbaya ditolak majelis hakim. Padahal apabila gugatan perdata tersebut dikabulkan, ada peluang terdakwa kasus penipuan dan penggelapan itu lolos dari jeratan pidana.

Seperti diketahui, majelis hakim diketuai Sigit Sutriono pada Rabu (15/11/2017), telah menolak gugatan yang diajukan Henry Gunawan dan Raja Sirait (Mantan Direktur PT Gala Bumi Perkasa).

“Gugatannya ditolak keseluruhan, putusannya kami bacakan kemarin siang,” terang Hakim Sigit Sutriono saat dikonfirmasi siagaindonesia.com.

Sebelumnya, Henry dan Raja Sirait menggugat Notaris Caroline C Kalampung (tergugat III) , Hermanto (tergugat I) dan Heng Hok Soei alias Shindo Sumidomo (tergugat II).

Dalam gugatannya, baik Henry dan Raja Sirait meminta agar PN Surabaya membatalkan beberapa akte, di antaranya Akte Nomor 5 tentang perjanjian Pengalihan Kuasa dgn Ganti Rugi, Akte Nomor 6 kuasa dan 7 tentang kuasa substitusi.

Dijelaskan Sigit, gugatan perdata itu ditolak karena Henry Gunawan dan Raja Sirait tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Akta-akta yang dijadikan obyek pembatalan, tambah Sigit, didalilkan palsu atau tidak benar.

“Semua dalil-dalil penggugat dibantah oleh para tergugat melalui jawabannya yang justru terhadap akta-akta tersebut kami nyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak bisa dibatalkan,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Humas PN Surabaya.

Henry dan Raja Sirait juga dianggap tidak mampu membuktikan terkait dalil yang menyatakan tiga akta tersebut dibuat para tergugat karena berlatar belakang keterangan palsu dan telah dilaporkan ke Bareskrim Polri. “Dan penggugat tidak mampu membuktikan adanya keterangan palsu itu,” sambungnya.

Sementara terkait dalil penggugat yang menyebut uang Rp 4,5 milliar yang didapat Henry J Gunawan dari Hermanto (tergugat I) bukan sebagai pembayaran jual beli tanah di Celaket Malang, melainkan sebagai utang piutang. Hal ini juga ditolak oleh Hakim Sigit. “Penggugat tidak mampu menunjukan pengakuan utang piutang itu dan tergugat dalam jawabannya justru mampu membuktikan tentang peralihan hak tanah sebagaimana SHGB No.66 yg di Celaket Malang dari PT GBP ke Hermanto,” urai Sigit.

Penyangkalan Henry Gunawan yang mengaku tidak pernah menerima uang dari Hermanto sebagai pembayaran atas peralihan tanah di Celaket juga dimentahkan Hakim Sigit. Henry dianggap terbukti telah menerima uang pembayaran jual beli tanah tersebut secara bertahap dan mengatasnamakan beberapa bendera perusahaan yang masih ada kaitan dengan PT Gala Bumi Perkasa.

Beberapa nama perusahaan itu adalah PT. Permata Sumber Investindo, PT. Indo Abadi Langgeng Lestari, PT Permata Murni dan PT Muara Inti.

“Saat menerima uang pembayaran jual beli dari tergugat I, Henry juga sebagai Komisaris di PT Gala Bumi Perkasa,” ujar Hakim Sigit.

Sementara, saat putusan perkara perdata ini dibacakan, pihak Henry Gunawan dan Raja Sirait justru tidak hadir. Putusan itu hanya dihadiri dari pihak tergugat yang diwakilkan kuasa hukumnya, Tonic Tangkau.

Dalam gugatan perdata yang diajukan Henry Gunawan dan Raja Sirait ini berkaitan dengan kasus penggelapan dan penipuan yang menjerat Henry Gunawan sebagai terdakwa. Dan saat ini perkara pidana itu sedang disidangkan di PN Surabaya, dengan agenda pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakoso.

Dengan ditolaknya gugatan perdata itu, justru semakin menguatkan perbuatan pidana yang didakwakan Jaksa Ali Prakoso pada Henry Gunawan, yang sebelumnya didakwa melanggar pasal 378 KUH Pidana Juncto Pasal 372 KUH Pidana tentang dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan, yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara.

Dalam perkara pidana tersebut, selama ini Henry selalu membantah apabila akta 5, 6 dan 7 yang dibuat Caroline tersebut merupakan peralihan hak atas tanah sebagaimana SHGB No.66 Claket Malang dan Henry berkilah dan berkilah itu sebetulnya utang piutang. Dengan adanya putusan perkara perdata no.187 tersebut, yang merupakan fakta hukum, menjadi terang benderang untuk menjawab argumen Henry Gunawan selama ini dalam sidang perkara pidananya.

Kasus pidana yang menjerat Bos PT. GBP ini dilaporkan oleh Notaris Caroline C Kalempung. Saat itu, Notaris Caroline mempunyai seorang klien (Hermanto) yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar dan telah membayar secara lunas.

Namun karenaa sertifikat tanah tersebut akan berakhir masa berlakunya maka Henry Gunawan dengan memerintahkan Yuli Ekawati untuk meminjam SHGB No.66 dari tangan Hermanto yg dititipkan ke Notaris Carolin guna dilakukan perpanjangan. Namun sampai saat ini SHGB No.66 tsb yg diambil oleh org suruhan Henry Gunawan dari kantor Caroline tak kunjung dikembalikan kepada yang berhak (Hermanto).

Terakhir diketahui, pada saat SHGB No.66 tersebut diminta, justru Tanah sebagaimana SHGB No.66 tsb dijual kembali ke pihak lain yaitu Yudi Alfian Tedjo, Ane Tandio dan Iwan Kurniawan senilai Rp 10,5 milliar tanpa sepengetahuan dan seijin dari yg berhak yaitu Hermanto.nv/man

Up Next

Related Posts

Discussion about this post