Mencari Pengganti Setnov, Golkar Terbelah

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Pusat (DPD) I Partai Golkar mendukung hasil keputusan rapat pleno yang membahas posisi Ketua Umum Setya Novanto. DPP Partai Golkar mengumpulkan seluruh DPD Tingkat I untuk berkoordinasi dan menyampaikan hasil rapat pleno membahas posisi Setya Novanto. Sebelumnya, rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan menerima Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum. Nasib Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat akan dibahas sambil menunggu hasil sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Ridwan Bae, sikap ini diambil setelah menerima penjelasan DPP Golkar soal hasil rapat pleno 21 November 2017 dalam rapat DPD tingkat I seluruh Indonesia.

“DPD memahami dan konsisten mendukung dan melaksanakan keputusan yang dimaksud,” kata Ridwan Bae seusai rapat DPP dan DPD I Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu malam, (25/11/2017).

Setidaknya ada dua poin kesepakatan dari hasil pertemuan seluruh DPD Tingkat I Partai Golkar. Secara umum, seluruh DPD tingkat I Partai Golkar menyepakati lima poin hasil rapat pleno yang digelar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Selasa lalu.

“Pertama, setelah mendengarkan pertemuan secara komperhensif Partai Golkar tentang keputusan rapat pleno tanggal 21 November, DPD provinsi se-Indonesia memahami dan konsisten mendukung dan melaksanakan keputusan dimaksud,” kata Bae.

“Kedua, meskipun demikian, tetap mencermati dinamika yang ada dengan komitmen tetap berpedoman pada AD-ART dan peraturan organisasi Partai Golkar,” sambung dia.

Meski DPD Tingkat I Partai Golkar sudah menyepakati dua poin, namun di internal Partai Golkar saat ini terbagi dalam 3 faksi berbeda dalammenyikapi situasi yang dialami Setya Novanto.

Hal ini disampaikan Mirwan Bz Vauly, inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Minggu (26/11/2017). “Saat ini Golkar terbentuk tiga faksi menyikapi Setya Novanto. Sejak ia ditangkap KPK dan setelah rapat pleno kemarin,” ujar Mirwan.

Menurut Mirwan, faksi pertama adalah faksi yang pro perubahan dan menghendaki segera diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Faksi ini tegas meminta Partai Golkar tidak saja sekadar Munaslub dalam waktu singkat, tapi faksi ini juga bekerja terus menyuarakan agar komitmen partai Golkar untuk bersih-bersih, anti korupsi, menjunjung tinggi etika dan rasa malu.

Ia menjelaskan jika faksi ini dimotori para anak-anak muda yang melihat Indonesia lebih jauh ke depan.

“Kedua adalah faksi yang antiperubahan atau atau faksi status quo. Golongan ini masih bertahan menunggu kembalinya Setya Novanto sebagai pahlawan Golkar,” imbuh Mirwan.

Faksi inilah, kata Mirwan, yang saat ini konon merasa memegang kendali Partai Golkar, dan merasa paling legal berbicara atas nama Partai Golkar.

Sementara faksi ketiga adalah faksi tengah. Faksi ini tidak mempermasalahkan diadakannya munaslub atau tidak.

“Munaslub oke, tidak munaslub juga OK,” kata Mirwan.

Faksi ini biasa disebut faksi no problem. Mereka menganggap organisasi itu harus berposisi seperti ‘Destarata’ yakni Raja Hastinapura dalam peperangan Barita Yudha antara Pandawa dan Kurawa, yang tidak boleh berpihak pada satu sisi.

Bisa dibilang, kata Mirwan, orang merusak dan orang memperbaiki sama saja di matanya. Semua harus direspon sebagai kekuatan politik. Biarkan keduanya bertempur hingga layaknya Hastinapura runtuh tinggal nama.

Calon Ketua Umum Pengganti Setnov

Terkait desakan Munaslub, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Titiek Soeharto mengaku siap jika nanti dipilih sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

“Insya Allah kalau memang dibutuhkan, tentunya sebagai anak tentara dan salah satu putri pendiri Golkar, saya siap,” katanya kepada wartawan, Sabtu (25/11/2017).

Putri Presiden kedua RI Soeharto itu mengakui ingin memperbaiki partai yang dibuat oleh ayahnya pasca ketua umumnya, Setya Novanto, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (KTP-El).

“Bukan berminat, saya tergerak memperbaiki Golkar,” ucapnya.

Menurut hemat Titiek, semua piha prihatin dan harus diambil keputusan dan langkah yang tepat untuk menyelamatkan Golkar.

“Ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama karena bisa mempengaruhi citra partai golkar,” tegasnya.

Meski begitu, Titiek juga berharap semua pihak menghormati keputusan rapat pleno yang memutuskan nasib Novanto akan diputus setelah praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11) mendatang.

“Kita hormati keputusan pleno, toh praperadilan kan tanggal 30 (November), kita harapkan Desember sebelum pergantian tahun sudah Munaslub dan sudah memiliki ketua umum yang baru, bisa membawa Golkar lebih baik,” demikian Titiek.

Terpisah, Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku siap jika nantinya mendapatkan dukungan sebagai salah satu kandidat ketua umum Partai Golkar.

Sebagai kader partai, Airlangga memberi peluang kepada seluruh kader Golkar di daerah untuk menyuarakan aspirasinya, termasuk mendukungnya sebagai kandidat ketua umum.

“Tentu kalau teman di daerah atau pengurus memberikan dukungan, sebagai kader jadi saya siap,” kata Airlangga, belum lama ini.

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa ia mengikuti keputusan rapat pleno partai yang menyatakan Golkar menunggu hasil praperadilan Novanto.

Golkar menunjuk Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum hingga hasil praperadilan diputus. Jika gugatan ditolak, maka akan dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum baru. Sementara, jika gugatan diterima, maka Novanto akan kembali menjabat ketua umum.

Meski mengaku siap jika didukung sebagai kandidat calon ketua umum, Airlangga mengaku belum melakukan konsolidasi ke kader-kader Golkar. “Belum lah. Kami menunggu praperadilan,” kata Menteri Perindustrian itu.

Terkait pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI, ada lima calon di internal partai Golkar yang sudah digadang-gadang. Kelima orang tersebut yakni Robert Joppy Kardinal, Ridwan Hisjam, Agus Gumiwang, Aziz Syamsuddin dan Kahar Muzakir.

Saat dihubungi, Ridwan Hisjam yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi X tersebut mengaku siap jika diberi amanat menggantikan Setnov sebagai Ketua DPR RI, “Saya selalu siap jika itu sudah menjadi keputusan partai,” terangnya pria yang karib disebut mas Tatok tersebut.

Masuknya nama Ridwan Hisjam sebagai pengganti Setnov sudah bukan hal yang mengejutkan, apalagi sepak terjangnya didunia politik cukup diperhitungkan.

Ridwan pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur, pernah juga menjadi Pimpinan Komisi X DPR, dan saat ini sebagai pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR. Dengan pengalamannya itu, Ridwan yakin bisa menjalankan tugasnya di DPR terutama dibidang legislasi dan pengawasan.

“Memang banyak hal yang mesti diperbaiki di DPR, fokus utamanya dibidang legislasi dan pengawasan. Masih banyak RUU yang belum disahkan, padahal masyarakat menghendaki produk UU yang disahkan DPR bisa memberikan dampak kesejahteraan,” katanya.

Menurutnya bila anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, penuh amanah, ia percaya momentum ini bisa dijadikan Partai Golkar bangkit untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ridwan khawatir selogan ‘Suara Golkar Suara Rakyat’ akan menjadi bahan tertawaan karena beberapa ulah para kader yang berperilaku negatif.

“Kita tentu tidak ingin partai ini terus menerus di tinggal masyarakat karena kinerja kita yang tidak mencerminkan suara mereka. Jadi saya kira ini momentum untuk mengoreksi diri, bekeja sungguh-sungguh mengembalikan amanah rakyat yang kini sudah semakin hilang,” tutup Ridwan.

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post