Penipuan dan Penggelapan ala Henry Gunawan Dibongkar Dua Orang ini

Saksi Ahli: Satu Peristiwa Terjadi Dua Tindak Pidana Sekaligus, itu Perbuatan Berkelanjutan

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Dua saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakoso, membongkar perkara penggelapan dan penipuan yang dilakukan Bos PT Gala Bumi Perkasa, Henry J Gunawan.

Kedua saksi ahli itu adalah Dr Jusup Jakobus Setyabudhi,SH, MS, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Pelita Harapan Surabaya dan Habib Adjie, SH,M.Hum, Ahli Kenotariatan.

Mereka dihadirkan dalam lanjutan persidangan terdakwa Henry Gunawan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (13/12/2017).

Dalam kesempatan pertama, Dr Jusup Jakobus membeberakan penjelasan unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa Henry J Gunawan, yakni Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP.

Jusup Jakobus menjelaskan secara ilustrasi terkait perkara lain. Menurutnya, jika unsur pasal yang didakwakan jaksa pada terdakwa Henry J Gunawan merupakan satu rangkaian peristiwa tindak pidana yang tidak dapat dipisahkan. “Satu peristiwa bisa terjadi dua tindak pidana sekaligus, karena masuk dalam perbuatan berkelanjutan,” terang Jusup.

Dr Jusup Jakobus Setyabudhi,SH, MS, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Pelita Harapan Surabaya saat memberikan keterangan di PN Surabaya, Rabu (13/12/2017) dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa Henry Gunawan.

Dr Jusup Jakobus Setyabudhi,SH, MS, Ahli Hukum Pidana dari Universitas Pelita Harapan Surabaya saat memberikan keterangan di PN Surabaya, Rabu (13/12/2017) dalam perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa Henry Gunawan.

Dalam penjelasannya, Yusup menyebut model penipuan yang dilakukan Henry Gunawan merupakan suatu tindakan dimaksudkan untuk memperdayai seseorang. Di antaranya dengan berkata bohong untuk meyakinkan orang lain agar mau menurutinya. “Sedangkan yang dimaksud penggelapan adalah suatu tindak pidana dengan maksud atau tujuan untuk menguasai harta orang lain,” sambung Jusup.

Sementara saksi Habib Adjie di persidangan berikutnya menyebut status legal standing Notaris Caroline C  Kalempung sebagai pelapor dalam kasus ini. Menurutnya, Notaris Caroline memiliki hak untuk melaporkan adanya perbuatan pidana. Sebabnya, di situ ada peristiwa hukum yang menyebabkan kerugian pada notaris Caroline, yakni  terkait salah satu hal yang harus dijaga Notaris adalah menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Faktanya, sertifikat yang seharusnya dikuasai Caroline, justru dipinjam staf PT Gala Bumi Perkasa, Asrori dan Yuli dengan perintah terdakwa Henry Gunawan. Namun ternyata sertifikat tersebut tidak dikembalikan kepada Notaris Caroline, tetapi malah ditransaksikan kepada pihak lain.

Selain itu, saksi Habib menegaskan jika yang namanya akta telah dibuat oleh para pihak, tidak boleh diperjualbelikan atau dibaliknamakan. Hal itu ditegaskan Habib saat menjawab pertanyaan dari Jaksa Ali Prakoso.

“Sebuah akta perjanjian di depan notaris tetap berlaku sampai dengan pembatalan para pihak di dalam akte atau dalam putusan pengadilan yang mendegradasi akte tersebut, jadi sifatnya mengikat,” terang saksi yang juga menjabat sebagai notaris dan pejabat lelang ini.

Henry dan tim pembelanya bertanya perihal balik nama akte ke PT GBP, keterangan Habib tetap sama. “Itu sudah saya jawab tadi,” tegasnya.

Tak puas dengan keterangan tersebut, tim pembela Henry kembali menyerang pertanyaan ke saksi Habib. Namun pertanyaan tentang boleh atau tidaknya seorang notaris membuatkan akte tapi tidak mengetahui objeknya berhasil dimentahkan saksi Habib.

“Kalau menurut putusan MA, notaris tidak punya kewajiban sepanjang objek materilanya bisa dijelaskan dan ada data dokumen yang jadi pegangannya,” pungkas Habib.

Sementara terkait peminjaman akta oleh notaris ke salah satu pihak, Habib menyebut tidak ada masalah, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan baik dan benar. “Selama notaris berkeyakinan bahwa tindakan hukum yang diambil itu baik dan benar dan notaris memiliki dasar walau hanya keterangan yang dicatat oleh notaris maka itu diperbolehkan,” terang Habib menjawab pertanyaan tim penasehat hukum Henry Gunawan.

Sementara terkait pertanyaan tim pembela Henry yang menyoal tentang akte perjanjian yang dianggap tidak benar isinya, menurut saksi Adjie, semestinya hal tersebut dikroscek sebelum penandatanganan. “Kenapa baru sekarang, kan waktu penandatanganan para pihak bisa membaca atau perjanjian itu dibacakan oleh Notaris,” terang Habib menjawab pertanyaan tim pembela Henry Gunawan.

Seperti diketahui, Henry Gunawan dilaporkan oleh Notaris Caroline C Kalampung. Saat itu,  Notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Namun, saat korban ingin mengambil haknya, Henry Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut berada di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10,5 miliar.nv/man

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post