MK Tidak Akui Negara Kesatuan Bila Tolak Gugatan Aceh

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Sidang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan warga Aceh yang diwakili oleh sejumlah pihak seperti DPR Aceh yaitu Tiyong (Sapaan akrab Samsul Bahri–red) dan Kautsar, Komisioner KIP Aceh dan beberapa Kabupaten/ Kota yang akan digelar hari ini.

Koalisi NGO HAM Aceh berharap MK mengabulkan permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Semua sudah terang dan jelas pada persidangan yang dilakukan di gedung Mahkamah Konstitusi, para ahli sudah dihadirkan, para saksi juga turut memberikan keterangannya, bahkan Mendagri sendiri telah meminta maaf atas keterangan yang disampaikan di hadapan para hakim MK, dengan menyebutkan adanya kekeliruan yang dilakukannya, khususnya mengenai keterangannya yang menyatakan telah berkonsultasi kepada DPRA,” ungkap Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (11/01/2018).

Menurut Zulfikar, keterangan ini adalah bukti paling kuat pengakuan pemerintah atas kesalahan yang dilakukannya, walau kemudian dengan dalil penguatan lembaga KIP di Aceh dan penyelerasan hukum, tentunya hal yang demikian ini tidak sejalah dengan ketentuan hukum yang terkandung di dalam UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahaan Aceh.

Terlebih lagi, tambahnya, pasal-pasal yang diajukan judicial review oleh rekan-rekan disana memang secara gamblang dapat terlihat telah sangat mendiskreditkan UUPA sebagai suatu norma hukum.

“Kami Aceh punya hukum yang telah dikhususkan kepada kami, ini kan Aceh, Aceh itu telah khusus, Aceh itu telah istimewa, UUPA juga dibuat oleh DPR-RI dan Pemerintah lantas kenapa kemudian DPR-RI dan Pemerintah sendiri yang kemudian membolak-balikkan produk yang disahkannya sendiri pada 01 Agustus 2006 silam,” cetusnya.

Secara tegas Zulfikar mengatakan, jika MK menolak permohonan uji materil tersebut kiranya dapat dipastikan akan eksistensi UUPA tak akan dipandang lagi keberadaannya, seperti yang terlihat pada beberapa pasal di dalam UUPA yang masih berlaku secara sah, namun tidak dapat diberlakukan lagi, sebagai contoh Pasal 74 UUPA, dimana seluruh intrumen hukum terkait dengan perselisihan Pemilukada di Indonesia telah dirubah, namun Pasal 74 ini tidak pernah dicabut dan secara de juris, legalitasnya masih tetap sebagai suatu hukum yang harusnya wajib untuk dipedomani.

“Lantas, jika kemudian MK mengabulkan, memang seperti itu lah yang seharusnya, karena bukan karena membeda-bedakan pemberlakuan suatu hukum, lantas demokrasi tidak jalan di Negara Kesatuan ini.

Negara Kesatuan Indonesia ini di bangun, tumbuh dan berkembang sebagai negara hebat sampai saat ini atas berbagai perbedaan, ini falsafah lahirnya norma baik dalam berbangsa dan bernegara. Dan Aceh sebagai suatu Provinsi yang memperkaya kebhinekaan di Indonesia, seperti halnya DKI, Jogja dan Papua,” terangnya.

Aceh, kata Zulfikar, adalah Provinsi yang khusus dan istimewa, namun Aceh dalam Negara Kesatuan RI, yang menambah daftar keberagaman, jadi jangan sampai putusan MK mencabik-cabik negara persatuan atas dasar alasan penyeragaman.

“Kami Koalisi NGO HAM Aceh berharap agar MK tegas menyatakan di dalam Putusannya bahwa Aceh ini khusus dan istimewa, khusus pembentukan aturan hukum yang juga akan berlaku Aceh diwajibkan berkonsultasi dengan Aceh, jadi sejauh aturan hukum tidak di konsultasikan dengan Aceh maka aturan tersebut tidak berlaku di Aceh,” tegasnya.

Harapan Koalisi NGO HAM Aceh, kata Zulfikar, dalam putusan MK ini hakim dapat memerintahkan Pemerintah untuk menyusun mekanisme “Konsultasi Aceh” lebih detail serta harmonis dengan lintas Kementrian/Lembaga.

Up Next

Related Posts

Discussion about this post