Beranda Headline KPK DKI Segera Usut Kasus Kontrak BTO Ancol

KPK DKI Segera Usut Kasus Kontrak BTO Ancol

28
0
Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Bambang Widjojanto.

SIAGAINDONESIA.COM Sejak dikukuhkan Rabu, 3 Januari 2018 lalu, Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta, banyak yang mencibir keberadaannya. Keberadaannya juga dinilai hanya sekedar penampungan bagi tim sukses yang telah berjuang untuk kemenangan Anies-Sandi saat Pilkada Oktober 2017 lalu.

Ketua KPK DKI Bambang Widjojanto merespon, prinsip dibentuknya komite ini adalah untuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik adalah bagaimana mencegah korupsi melalui sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien, dan partisipatif (melibatkan peran serta masyarakat) serta bekerja secara sistemik dan sistematis, melalui  tiga aspek utama yang kita bangun.

“Tiga aspek utama itu adalah, pertama, pembangunan integritas aparatur sipil negara (ASN). Kedua, pembangunan sistem antikorupsi. Ketiga, pembangunan budaya antikorupsi. Jadi, saya berharap agar masyarakat tidak salah menduga, bahwa KPK DKI ini akan bekerja secara sistematis dan sistemik untuk membangun sistem pencegahan korupsi dan bukan untuk penindakan seperti lembaga KPK nasional itu. Karena kami  tidak memiliki perangkat penindakan itu,’’ tegas Bambang ditemui di ruang kerjanya lantai 16 Gedung G Kawasan Balaikota, Jakarta, Rabu (17/1/18).

Pria yang akrab disapa BW ini secara implisit dan bijak menyikapi ukuran nilai dan skala prioritas kinerja sebagai integritas lembaga yang dipimpinnya agar tidak dipandang sebagai alat kepentingan politik semata.

“Tentu saya dengan senang hati berharap bisa bekerja sama dengan semua elemen dan kelompok masyarakat yang memiliki semangat antikorupsi yang sama. Kalau ada masukan atau support data dari masyarakat, pastinya kita terima dan kita pelajari kebenarannya. Jika terindikasi dan memiliki bukti obyektif, tentu kenapa tidak kita tindaklanjuti,” tandasnya.

BW memastikan lembaganya akan bekerja secara obyektif, sistemik, komperhensif dan mengedepankan prinsip keadilan.

Karena itu pihaknya akan mengusut kasus-kasus di lingkungan BUMD DKI yang terindikasi korup dan merugikan negara. Salah satunya kasus di BUMD Jakarta Propertindo dan kasus manipulasi alih fungsi gedung Ancol Beach City (ABC) yang merugikan keuangan negara hingga triliunan.

“Kami akan memprioritaskan kasus tertentu saja yang dianggap bermuatan politis (Reklamasi pantai, Sumber Waras dan Lahan di Cengkareng Barat), tidak. Semua data masuk pasti akan kita pelajari dan verifikasi terlebih dahulu. Beri kami kesempatan bekerja. Dan jika terbukti, korup kami hanya di wilayah sistem pencegahan. Untuk penindakannya nanti gubernur yang akan memutuskan. Apakah ditindaklanjuti ke KPK atau Kepolisian atau inspektorat itu wilayah Gubernur. Kami hanya memberi rekomendasi kepada Gubernur,’’ jelas BW.

Terkait kasus alih fungsi gedung ABC, menyusul kontrak BTO selama 25 tahun antara PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dengan Direktur Utama PT Wahana Agung Indonesia Propertyndo (WAIP)  Freddy Tan alias Awie yang terindikasi kuat cacat hukum, BW mengaku belum mengetahui pasti perihal kasus tersebut. Namun pihaknya berjanji akan mempelajari kasus yang melibatkan oknum direksi dilingkungan PT PJA tersebut.

“Setelah data masuk akan kita tindaklanjuti. Jika terbukti ada indikasi korup dan merugikan keuangan negara, pasti akan kita rekomendasikan pada gubernur bagaimana tindaklanjutnya nanti,’’ jawab Bambang.

Seperti diketahui, sejak  kontrak BTO ditandatangani antara PJA dengan WAIP (2004) kemudian mengemuka menjadi kasus alih fungsi gedung ABC, hingga masuk ranah hukum (Pengadilan Tinggi) dan menjadikan Awie alias Fredy Tan, selaku Dirut PT WAIP berstatus tersangka, mengapa  hingga saat ini kasus tersebut menggantung dan seperti berjalan ditempat hingga mengendap begitu saja. Padahal, kasus ini begitu terang benderang.