Dulu Janji Muliakan Petani, Sekarang Semua Diimpor Serentak

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Dulu Joko Widodo sebelum menjadi presiden mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla. Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor.

“Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok,” kata Jokowi saat itu.

Tapi kini semua tinggal janji. Impor beras, daging dan garam justru dilakukan secara serentak. Mirip Pilkada serentak saja. Alasan impor karena stok dua komoditas itu tak cukup memenuhi kebutuhan nasional.

Pada 12 Januari lalu, pemerintah mengimpor beras karena harga di pasaran yang melambung. Sebanyak 500 ribu ton beras akan didatangkan dari Thailand dan Vietnam untuk menambah stok beras yang kian menyusut. Janji swasembada beras pun dipertanyakan. Tak sampai seminggu, pemerintah memutuskan juga untuk mengimpor daging kerbau dan garam.

Rencana impor daging kerbau dari India itu terungkap dari permintaan Bulog yang akan mengimpor 100 ribu ton daging kerbau di tahun 2018. Dirut Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, keputusan tersebut untuk mengantisipasi permintaan menjelang Ramadan dan Lebaran yang akan pada jatuh pada pertengahan tahun ini. Keputusan ini juga untuk menjaga agar harga daging sapi tidak terbang. Untuk impor ini, Bulog sudah menyiapkan anggaran Rp1 triliun dan akan lebih dulu meminta rekomendasi dari Kementerian Pertanian sebelum mengajukan izin impor ke Kemendag.

Untuk impor garam, Menko Perekonomian Darmin Nasution pada Jumat lalu mengatakan akan mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton. Impor dilakukan karena pasokan komoditas tersebut sangat minim.

Angka 3,7 juta ton sudah disesuaikan dengan kebutuhan garam industri per tahun. Jadi, apabila Kementerian Perdagangan dalam setahun ini ingin melakukan impor, tak perlu lagi meminta rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keputusan pemerintah impor beras, daging dan garam secara serentak ini menuai banyak kritikan. Ekonom senior Emil Salim di akun Twitternya, mengritik keputusan impor ini. “Jika secara beruntun beras, daging dan garam diimpor secara mendadak, ini pertanda manajemen pangan tak berjalan mulus dan perlu perbaikan, tulis Emil di akun @emilsalim2010.”

Menurut dia, beras, daging dan garam bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga fluktuasi harganya menandakan koordinasi antar-departeneb tak berjalan mulus efektif. Kata dia, yang terpenting saat ini tak perlu cari kambing hitam. Tapi meningkatkan kerja sama koordinasi efektif stabilisasi harga pangan di bulan rawan politik.

Eks Sekretaris Menteri BUMN Said Didu juga geleng-geleng kepala saat membaca kabar impor ini. “Dari awal saya ketawa saat ada janji tidak akan impor beras, kedele, gula, dan garam. Karena saya yakin ini sulit tercapai dengan cara konvensioanal apalagi hanya lewat pidato dan foto-foto di media,” ujar Said Didu di akun Twitter miliknya.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar sebelumnya menyesalkan keputusan mengimpor beras. Menurut dia, keputusan ini adalah pukulan telak bagi petani. Soalnya, dalam waktu dekat akan memasuki masa panen. Dia bilang, sejak awal, PKB telah meminta agar pemerintah menghentikan impor dan meminta memanfaatkan produksi dalam negeri.

Sekjen Koalisi Rakyat untuk Perikanan (Kiara) Susan Herawati mempertanyakan keputusan pemerintah mengimpor garam industri. Soalnya, sejak tahun 1990 Indonesia seperti tidak lepas dari ketergantungan terhadap garam impor. Padahal pemerintah bisa memaksimalkan program tambak garam rakyat untuk meningkatkan produksi garam.

Pengamat dari Indef Bhima Yudhistira mengatakan, keputusan impor ini berpotensi mengganggu perekonomian nasional karena menimbulkan efek domino. Efek pertama berkurangnya cadangan devisa saat ini di angka 130 miliar dolar AS. Dia memprediksi impor akan membuat kualitas cadangan devisa berkurang lantaran dana untuk impor beras 500 ribo ton saja butuh dana Rp 15 triliun. Kurangnya devisa membuat kemampuan stabilisasi rupiah juga akan berkurang. Kedua, daya beli petani akan berkurang. Bhima menghawatirkan efek yang lebih jauh adalah konsumsi rumah tangga stagnan yang menyebabkan ekonomi tumbuh stagnan.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut mempertanyakan alasan pemerintah mengimpor garam dalam video singkat yang ia unggah di akun instagramnya, Sabtu kemarin. Dia bilang keputusan pemerintah ini karena Jokowi tidak paham dengan ide besar poros maritim yang digaungkanya. Kata Fahri, kalau Jokowi paham betul konsep kemaritiman, Jokowi pasti tak akan ngantor di Bogor.

“Seharusnya kalau beliau komitmen dengan poros maritim, harusnya dia ngantornya itu di Pulau Seribu. Atau kalau mau nyari ibukota baru itu jangan nyari daratannya yang banyak, seperti kalimantan. Nyarinya itu di kepulauan. Bikin ibukota itu yang di Kepulauan Maluku, di Bali di Nusa Tenggara,” pungkasnya.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan meminta dengan sangat kepada pemerintah untuk membatalkan rencana impor beras. Pasalnya, sebentar lagi petani padi dalam negeri akan segera panen raya. Kalau impor dipaksakan, akan menimbulkan kerugian bagi petani

Pernyataan itu diucapkan Zulhas, sapaannya, saat menghadiri Inaugurasi Junior Chamber Indonesia tahun 2018, sekaligus sosialisasi Empat Pilar MPR. Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR RI. Ikut hadir pada acara tersebut Presiden JCI dari Malaysia, Singapura dan Jepang.

“Mohon Pak Jokowi membatalkan rencana impor beras. Karena pelaksanaan impor yang dilakukan bersamaan dengan panen raya, akan merugikan petani. Saya mendukung penuh Pak Jokowi jangan sampai citra presiden yang sudah baik justru terganggu karena impor beras ini”, ujar Zulhas ditulis Jumat (26/1/2018).

“Bukankah pemerintah baru saja menyatakan stok beras cukup, dan kita sudah swasembada beras. Mengapa sekarang malah mau impor. Lantas bagaimana akurasi data yang selama ini digunakan,” sambung Zulhas.

Kalaupun pemerintah terpaksa melakukan impor, kata Ketua Umum PAN ini, sebaiknya tidak langsung di bawa ke Indonesia, tetapi disimpan terlebih dahulu di negara asalnya. Jangan langsung dibawa ke Indonesia, karena akan berpengaruh terhadap harga gabah petani.

“Saya baru keliling Jawa Tengah mampir mampir ke Brebes, di sana petani menangis karena harga bawang hancur. Sudah cukup penderitaan dialami petani bawang dan garam, jangan sampai petani beras menderita akibat impor,” pungkas dia.

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post