Beranda featured Dua Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur, Tjahjo Kumolo Melanggar UU

Dua Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur, Tjahjo Kumolo Melanggar UU

30
0
Mendagri Tjahjo Kumolo.

SIAGAINDONESIA.COM Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan akan lengser 13 Juni mendatang. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry juga habis massa kepemimpinannya pada 17 Juni 2018. Sementara hasil Pemilihan kepala daerah belum bisa mengangkat calon terpilih. Berarti harus ada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan dua perwira tinggi Polri berpangkat inspektur jenderal untuk mengisi kekosongan kursi gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Dua nama jenderal tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin.

Iriawan akan menggantikan Ahmad Heriawan. Sedang Irjen Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Erry. Usulan Mendagri langsung mendapat penolakan dari banyak pihak.

Jika Tjahjo berpatokan pada Pasal 4 ayat 2 Permendagri, bahwa Plt Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi. Maka jelas pejabat Polri tidak termasuk kategori dimaksud.

Memang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 berbunyi, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan itu ditandatangani dan ditetapkan sendiri oleh Tjahjo Kumolo pada tanggal 22 September 2016, dan diundangkan pada 17 September 2017 serta dicatat dalam Berita  Negara tahun  2016 Nomor 1446. Namun tidak berarti aturan tersebut kemudian dilanggar.

Plt Gubernur pernah terjadi di Sulawesi Barat dan Aceh. Dua provinsi tersebut tergolong rawan. Beberapa waktu yang lalu di Sulbar dan Aceh yang masuk kategori rawan juga dijabat oleh Irjen Carlo Tewu dan Aceh oleh Mayjen Sudarmo. Untuk daerah yang masuk kategori rawan, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik. Sehingga dimungkinkan untuk jabatan tersebut.

Nah, alasan Tjahjo memilih Plt dari kalangan kepolisian adalah untuk menjamin netralitas di Pilkada Serentak 2018. “TNI, Polri, Kemendagri, ASN, harus netral. Tahun lalu ada TNI, ada Polri juga netral. Maka aman Pilkada,” ucap Tjahjo saat dikonfirmasi, Kamis (25/1/2018).

Dia menyebut, Irjen Iriawan dan Irjen Martuani, belum tentu mengisi kekosongan di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Karena hal itu bergantung keputusan presiden. Dan saat ini Kemendagri masih menunggu keputusan tersebut. “Tunggu Keppres-nya,” ujar Mendagri dari PDI Perjuangan ini.

Dia pun menjelaskan, pendekatan keamanan dijadikan alasan untuk memilih 2 perwira itu. Tidak ada hal lain.

“Pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan. Tidak mungkin semua Eselon I Kemendagri jadi Plt, ada 17 Provinsi. Maka saya ambil dari instansi lain dan Wagub yang tidak maju Pilkada dan belum habis masa jabatannya,” ujar Tjahjo.

Jika Tjahjo mengatakan memilih perwira tinggi Polri sebagai Plt Gubernur karena alasan stabilitas nasional, lain lagi dengan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Arief M Edie. Dia mengatakan kekurangan personel setingkat pejabat tinggi eselon I di internal Kemendagri menjadi alasan utama dua jenderal Polri diusulkan menjadi Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

“Adanya keterbatasan SDM, dan Pak Menteri sudah berkoordinasi di tingkat pusat dimungkinkan bisa diisi komponen lain, seperti polisi yang mengusulkan dua pejabat tingginya,” kata Arief di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jumat (26/1/2018).

Diakui Arief, jumlah pejabat setingkat eselon I di Kemendagri masih sangat terbatas untuk mengisi posisi Plt Gubernur di sepuluh provinsi. Beberapa gubernur di antara sepuluh wilayah tersebut diketahui telah habis masa jabatannya. Ada pula kepala daerah yang kembali mencalonkan diri sehingga membutuhkan Plt Gubernur.