Dua Jenderal Polri Jadi Plt Gubernur, Tjahjo Kumolo Melanggar UU

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan akan lengser 13 Juni mendatang. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry juga habis massa kepemimpinannya pada 17 Juni 2018. Sementara hasil Pemilihan kepala daerah belum bisa mengangkat calon terpilih. Berarti harus ada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan dua perwira tinggi Polri berpangkat inspektur jenderal untuk mengisi kekosongan kursi gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Dua nama jenderal tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin.

Iriawan akan menggantikan Ahmad Heriawan. Sedang Irjen Martuani Sormin akan menggantikan Tengku Erry. Usulan Mendagri langsung mendapat penolakan dari banyak pihak.

Jika Tjahjo berpatokan pada Pasal 4 ayat 2 Permendagri, bahwa Plt Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi. Maka jelas pejabat Polri tidak termasuk kategori dimaksud.

Memang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 berbunyi, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan itu ditandatangani dan ditetapkan sendiri oleh Tjahjo Kumolo pada tanggal 22 September 2016, dan diundangkan pada 17 September 2017 serta dicatat dalam Berita  Negara tahun  2016 Nomor 1446. Namun tidak berarti aturan tersebut kemudian dilanggar.

Plt Gubernur pernah terjadi di Sulawesi Barat dan Aceh. Dua provinsi tersebut tergolong rawan. Beberapa waktu yang lalu di Sulbar dan Aceh yang masuk kategori rawan juga dijabat oleh Irjen Carlo Tewu dan Aceh oleh Mayjen Sudarmo. Untuk daerah yang masuk kategori rawan, dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik. Sehingga dimungkinkan untuk jabatan tersebut.

Nah, alasan Tjahjo memilih Plt dari kalangan kepolisian adalah untuk menjamin netralitas di Pilkada Serentak 2018. “TNI, Polri, Kemendagri, ASN, harus netral. Tahun lalu ada TNI, ada Polri juga netral. Maka aman Pilkada,” ucap Tjahjo saat dikonfirmasi, Kamis (25/1/2018).

Dia menyebut, Irjen Iriawan dan Irjen Martuani, belum tentu mengisi kekosongan di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Karena hal itu bergantung keputusan presiden. Dan saat ini Kemendagri masih menunggu keputusan tersebut. “Tunggu Keppres-nya,” ujar Mendagri dari PDI Perjuangan ini.

Dia pun menjelaskan, pendekatan keamanan dijadikan alasan untuk memilih 2 perwira itu. Tidak ada hal lain.

“Pendekatan stabilitas dan gelagat kerawanan. Tidak mungkin semua Eselon I Kemendagri jadi Plt, ada 17 Provinsi. Maka saya ambil dari instansi lain dan Wagub yang tidak maju Pilkada dan belum habis masa jabatannya,” ujar Tjahjo.

Jika Tjahjo mengatakan memilih perwira tinggi Polri sebagai Plt Gubernur karena alasan stabilitas nasional, lain lagi dengan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Arief M Edie. Dia mengatakan kekurangan personel setingkat pejabat tinggi eselon I di internal Kemendagri menjadi alasan utama dua jenderal Polri diusulkan menjadi Plt Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.

“Adanya keterbatasan SDM, dan Pak Menteri sudah berkoordinasi di tingkat pusat dimungkinkan bisa diisi komponen lain, seperti polisi yang mengusulkan dua pejabat tingginya,” kata Arief di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jumat (26/1/2018).

Diakui Arief, jumlah pejabat setingkat eselon I di Kemendagri masih sangat terbatas untuk mengisi posisi Plt Gubernur di sepuluh provinsi. Beberapa gubernur di antara sepuluh wilayah tersebut diketahui telah habis masa jabatannya. Ada pula kepala daerah yang kembali mencalonkan diri sehingga membutuhkan Plt Gubernur.

Daerah itu antara lain Sumatra Utara, Jawa Barat, Sumsel, Lampung, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua.

“Kalau pejabat eselon I Kemendagri jumlah yang ada terbatas, eselon I cuma beberapa orang. Masih ada Plt. Kalau Plt enggak boleh karena harus eselon I yang definitif,” ujarnya.

Arief mengatakan, pihaknya tak hanya merekrut dari kalangan polisi saja untuk mengisi Plt Gubernur itu. Kemendagri akan mengusulkan nama-nama lain di luar institusi tersebut untuk mengisi posisi tersebut.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mempertanyakan perwira tinggi Polri menjadi Plt Gubernur di Provinsi Jawa Barat.

“Dari segi undang-undang juga perlu dipertanyakan, bahwa itu (plt gubernur) setingkat pejabat madya kedua harus dari dalam kemendagri, kenapa tiba-tiba jadi kepolisian, ini perlu dipertanyakan,” kata Deddy Mizwar, di Kota Bandung, Jumat, (26/1/2018).

Menurutnya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya bukan institusi lain.

“Sedangkan kepolisian kan itu dari institusi lain, ini bukan di bawah Kemendagri, jadi saya kira ini yang perlu dipertanyakan kenapa kok tidak sesuai dengan undang-undang,” kata dia.

Deddy Mizwar mengkhawatirkan Plt Gubernur dari Polri tidak akan netral dan akan mempengaruhi proses Pilgub Jawa Barat 2018.

“Kemungkinan nanti ada keterkaitan dengan Pilkada itu sendiri kemudian bagaimana kemampuannya dalam mengelola pemerintahan daerah selain itu (plt gubernur dari Polri) melanggar undang-undang. Kemungkinan-kemungkinan itu tetap ada,” kata dia.

Ketua Advokasi Hukum Demokrat Ferdinand Hutahean menilai keputusan Tjahjo tersebut rawan memunculkan konflik kepentingan di Pilkada 2018.

Soalnya, di Pilgub Jabar PDIP mencalonkan jenderal polri aktif yaitu Irjen Anton Charliyan sebagai cawagub yang berpasangan dengan TB Hasanuddin. Selain itu, kebijakan Tjahjo juga dinilai melanggar undang-undang Polri yang melarang anggota Polri aktif terlibat dalam kegiatan politik dan menempati jabatan di luar instansinya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, Agus Hermanto juga menilai kebijakan telah mencederai demokrasi. Pasalnya, PJ kepala daerah saat Pilkada merupakan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) pejabat sipil eselon I atau II. Sementara, kata Agus, tupoksi utama dari kepolisian adalah untuk menegakkan hukum yang harus didahulukan daripada tugas-tugas lainnya. “Memang Plt (pelaksana tugas) gubernur itu kewenangan dari Mendagri. Namun kita harus menggunakan mahzab yang jelas,” kata Agus, di gedung DPR, kemarin.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mempertanyakan keputusan tersebut. Dia bahkan menyeret-nyeret Presiden Jokowi dalam polemik ini. Dia meminta Jokowi menjelaskan keputusan Tjahjo tersebut. “Saya kira ya mestinya sih Pak Jokowi yang mengambil keputusan. Apa maksudnya, apa argumennya?” kata Fahri di Jakarta.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap ada yang keanehan dengan penunjukan dua perwira tinggi Polri yang ditunjuk menjadi Plt di Jabar dan Sumut.

Fadli menyarankan agar Kemendagri dapat merevisi keputusan itu. Kata dia, seharusnya dapat digantikan oleh seorang Sekretaris Daerah (Sekda) atau pejabat lainnya yang mumpuni.

“Saya kira ini ada suatu keanehan dalam penunjukan oleh Mendagri dan seharusnya bisa merevisi,” kata Fadli, Kamis (25/1/2018).

Menurut dia dengan adanya keputusan itu akan menimbulkan berbagai keraguan masyarakat akan pelaksanaan Pilkada yang transparan, bersih, jujur dan demokratis. Bahkan Fadli menilai hal itu dapat menimbulkan suatu kegaduhan baru.

“Ini bisa mengarah pada suatu Pilkada curang, dengan mengerahkan mesin birokrasi dan sebagainya. Jadi kenapa orang yang ditunjuk yang tidak ada kaitan atau tidak lazim, saya kira harus ditolak,” papar dia.

Ia melanjutkan bila kerawanan Pilkada menjadi penyebab utama, seharusnya menjadi tanggung jawab jawab pihak Kepolisian bukan gubernur. Sebab, Plt Gubernur hanyalah bertugas menjalankan pemerintahan.

“Itu saya kira logikanya harus diselaraskan, bahwa untuk pengamanan bukan urusan Plt gubernur,” jelas Fadli.

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post