ICW: Kasus Korupsi Mangkrak Laporkan ke Dewan Etik Profesi Kejagung dan KY

kasus korupsi alih fungsi gedung Ancol Beach City

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Apa kabar kasus korupsi alih fungsi gedung Ancol Beach City? Sejak mengemuka tiga tahun lalu dan bergulir di pengadilan, kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara senilai ratusan milliar ini seperti berjalan di tempat dan seakan lenyap begitu saja.

Padahal kasus yang melibatkan sejumlah oknum direksi di jajaran PT. PJA ini sudah ditangani Kejaksaan Agung sejak terungkap  2014 dan menjadikan Direktur PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP), Awie alias Fredie Tan sebagai tersangka. Mengapa hingga saat ini tidak juga ada kepastian hukum, padahal kasus ini sudah demikian terang benderang dan memenuhi sejumlah unsur alat bukti? Ada apa di balik aparat hukum dan peradilan di Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini, seolah tidak berkutik oleh mafia-mafia koruptor penggarong aset dan keuangan negara?

Sejumlah elemen penggiat anti korupsi pun tak mengkritisi sejumlah kontroversi peradilan hukum di Indonesia. Salah satunya datang dari peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Aester. Ia menilai, terbongkamya kasus korupsi di kalangan penegak hukum, sudah mengarah pada darurat korupsi di negeri ini.

“Tertangkapnya sejumlah aparat hukum, baik dari oknum hakim, jaksa dan anggota dewan perwakilan rakyat, pada Oktober tahun lalu, diduga tertangkap tangan melakukan suap-menyuap, menambah daftar panjang tindak pidana korupsi oknum aparat peradilan hukum di Indonesia dan sinyal bagi darurat korupsi,’’ terang Lalola.

Dalam catatan lCW, lanjut Lalola, sejak Hatta Ali dilantik menjadi Ketua Mahkamah Agung (Maret 2012-Oktober 2017) setidaknya sudah ada 25 orang hakim dan aparat pengadilan (non hakim) yang tersandung kasus korupsi dan sebagian besar terjerat OTT KPK.

“Banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan bahwa pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif sedang dalam kondisi darurat korupsi,’’ cetus Lalola,  disela acara diskusi yang mengahdirkan pembicara utama Ketua KPK Agus Rahardjo, di base Camp kelopok musik Slank, (Senin, 9/10/17) lalu.

Menurut Lalola, terkait kasus korupsi alih fungsi gedung ABC Ancol, yang sudah ditangani Kejagung sejak 2014, lembaga pengadilan juga memiliki potensi korupsi yang sangat besar dan bahwa belum ada reformasi yang signifikan yang dilakukan di lingkungan Mahkamah Agung. Khususnya di bawah kepemimpinan Hatta Ali.

Untuk itu, Lalola menegaskan perlunya langkah hukum agar tidak kalah oleh upaya pelemahan terhadap setiap penegakan hukum atas kasus yang bersifat ekstra ordinary crime ini. “Salah satunya bisa kita laporkan pada Komjak (komisi Etik Profesi kejaksaan). Tanyakan saja mengapa kasus alih fungsi gedung ABC Ancol, tiba-tiba berjalan ditempat dan lenyap begitu saja,’’ tegas  Lalola.

Secara terpisah, kasus Fredie Tan ini pun telah dilaporkan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat, tidak hanya ke Penyidik Kejagung tapi juga ke Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alhasil kenapa masih tetap jalan di tempat?

Padahal, menurut  Hnery, sejak ditetapkan sebagai tersangka ketiga pentolan kejahatan korupsi Alih fungsi Gedung ABC Ancol, yakni, Dirut PT. WAI (Ancol Beach City) Fredie Tan, Komisaris PT. Delta Jakarta, Oky Sukasah dan mantan Dirut PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gusti Kertut Gede Suena belum ditahan dan hingga kini masih saja “bergentayangan” di alam bebas kendati telah di cegah tangkal (cekal) untuk tidak bepergian ke luar negeri.

“Entah mengapa Kejaksaan Agung seperti dibuat tak berkutik dalam tangani kasus Fredie Tan cs. Sudah jadi tersangka tapi hingga saat ini belum juga diproses pelimpahan perkaranya ke Pengadilan Tipikor,” kata Henry dalam kesempatan keterangan pers kepada redaksi.

ICW sendiri melihat potensi korupsi yang sangat besar tampak dari besarnya struktur organisasi MA dan Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Diyakini masih ada banyak oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup namun belum tersentuh oleh KPK atau penegak hukum lainnya.

Selain itu, potensi pelanggaran juga diperbesar dengan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial. Sehingga peluang terjadinya korupsi di tubuh pengadilan semakin terbuka lebar namun belum memberikan efek jera di pengadilan.

“Sehingga sulit secara nalar untuk menjustifikasi pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan. Tetapi justru acapkali Ketua Pengadilanlah yang menjadi oknum nakal di pengadilan,” ucapnya.

Oleh karena itu, pimpinan lembaga hukum seperti MA dan Kejaksaan Agung harus ikut bertanggung jawab atas bobroknya lembaga peradilan di Indonesia. Mengingat  kondisi pengadilan yang seperti ini maka perlu ada langkah luar biasa untuk membersihkan praktik mafia hukum di pengadilan dan sekaligus mengembalikan citra pengadilan di mata publik.

“Sebagai langkah pencegahan maka MA perlu melakukan evaluasi dalam melihat dan memetakan potensi korupsi di tubuh pengadilan. Selain itu juga perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi Perma No 8 Tahun 2016 tersebut. Apakah Perma tersebut efektif dalam mengatasi persoalan korupsi yang dilakukan oleh hakim dan aparat pengadilan, atau sebaliknya.’’

Lebih spesifik Henry menjelaskan, Ketidak berdayaan Jaksa Agung itu tampak jelas secara kasat mata. Diantaranya ketika Permohonan Penyidik Kejagung yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada 10 Maret 2015 agar diberi ijin melakukan penggeledahan atas rumah kediaman tersangka di Teluk Gong Rt. 005/Rw.008 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara,  pada 27 Maret 2015 Wakil Ketua PN Jakarta Utara DR. Ifa Sudewi SH MH mengabulkan ijin pengeledahan itu, termasuk juga atas kantor milik Fredie Tan selaku Dirut PT. Wahana Agung Indonesia (PT.WAI) di Jalan. Pantai Indah Barat Kompleks Toho PIK Blok E No.12 Kamal Muara, Jakarta Utara..

Namun faktanya, lanjut Henry Yosodiningrat, hingga saat ini pelaksanaan penggeledahan tidak pernah dilakukan oleh Penyidik Kejagung. “Salah satu tanda adanya ketidak beresan itu, tidak dijalankannya proses penggeledahan salah satu rumah tersangka untuk mencari barang bukti. Padahal surat ijin geledah telah dikantongi tim Jaksa, “ ujar Henry sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Saat menemui Jaksa Agung HM.Prasetyo dan menanyakan kelanjutan proses penyidikannya, namun orang nomor satu di kejaksaan tersebut mengatakan banyak pihak berkepentingan atas kasus ini. “Itu artinya Jaksa Agung tak berkutik tangani kasus Fredie Tan Cs padahal selama 12 tahun bisa jadi kemungkinan ratusan miliar uang negara telah ‘menguap’ hanya untuk memperkaya diri pribadi para pelaku,” tandasnya. esa

Up Next

Related Posts

Discussion about this post