Beranda Headline ICW: Kasus Korupsi Mangkrak Laporkan ke Dewan Etik Profesi Kejagung dan KY

ICW: Kasus Korupsi Mangkrak Laporkan ke Dewan Etik Profesi Kejagung dan KY

44
0

SIAGAINDONESIA.COM Apa kabar kasus korupsi alih fungsi gedung Ancol Beach City? Sejak mengemuka tiga tahun lalu dan bergulir di pengadilan, kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara senilai ratusan milliar ini seperti berjalan di tempat dan seakan lenyap begitu saja.

Padahal kasus yang melibatkan sejumlah oknum direksi di jajaran PT. PJA ini sudah ditangani Kejaksaan Agung sejak terungkap  2014 dan menjadikan Direktur PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP), Awie alias Fredie Tan sebagai tersangka. Mengapa hingga saat ini tidak juga ada kepastian hukum, padahal kasus ini sudah demikian terang benderang dan memenuhi sejumlah unsur alat bukti? Ada apa di balik aparat hukum dan peradilan di Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini, seolah tidak berkutik oleh mafia-mafia koruptor penggarong aset dan keuangan negara?

Sejumlah elemen penggiat anti korupsi pun tak mengkritisi sejumlah kontroversi peradilan hukum di Indonesia. Salah satunya datang dari peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Aester. Ia menilai, terbongkamya kasus korupsi di kalangan penegak hukum, sudah mengarah pada darurat korupsi di negeri ini.

“Tertangkapnya sejumlah aparat hukum, baik dari oknum hakim, jaksa dan anggota dewan perwakilan rakyat, pada Oktober tahun lalu, diduga tertangkap tangan melakukan suap-menyuap, menambah daftar panjang tindak pidana korupsi oknum aparat peradilan hukum di Indonesia dan sinyal bagi darurat korupsi,’’ terang Lalola.

Dalam catatan lCW, lanjut Lalola, sejak Hatta Ali dilantik menjadi Ketua Mahkamah Agung (Maret 2012-Oktober 2017) setidaknya sudah ada 25 orang hakim dan aparat pengadilan (non hakim) yang tersandung kasus korupsi dan sebagian besar terjerat OTT KPK.

“Banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan bahwa pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif sedang dalam kondisi darurat korupsi,’’ cetus Lalola,  disela acara diskusi yang mengahdirkan pembicara utama Ketua KPK Agus Rahardjo, di base Camp kelopok musik Slank, (Senin, 9/10/17) lalu.

Menurut Lalola, terkait kasus korupsi alih fungsi gedung ABC Ancol, yang sudah ditangani Kejagung sejak 2014, lembaga pengadilan juga memiliki potensi korupsi yang sangat besar dan bahwa belum ada reformasi yang signifikan yang dilakukan di lingkungan Mahkamah Agung. Khususnya di bawah kepemimpinan Hatta Ali.

Untuk itu, Lalola menegaskan perlunya langkah hukum agar tidak kalah oleh upaya pelemahan terhadap setiap penegakan hukum atas kasus yang bersifat ekstra ordinary crime ini. “Salah satunya bisa kita laporkan pada Komjak (komisi Etik Profesi kejaksaan). Tanyakan saja mengapa kasus alih fungsi gedung ABC Ancol, tiba-tiba berjalan ditempat dan lenyap begitu saja,’’ tegas  Lalola.

Secara terpisah, kasus Fredie Tan ini pun telah dilaporkan Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat, tidak hanya ke Penyidik Kejagung tapi juga ke Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alhasil kenapa masih tetap jalan di tempat?

Padahal, menurut  Hnery, sejak ditetapkan sebagai tersangka ketiga pentolan kejahatan korupsi Alih fungsi Gedung ABC Ancol, yakni, Dirut PT. WAI (Ancol Beach City) Fredie Tan, Komisaris PT. Delta Jakarta, Oky Sukasah dan mantan Dirut PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) I Gusti Kertut Gede Suena belum ditahan dan hingga kini masih saja “bergentayangan” di alam bebas kendati telah di cegah tangkal (cekal) untuk tidak bepergian ke luar negeri.

“Entah mengapa Kejaksaan Agung seperti dibuat tak berkutik dalam tangani kasus Fredie Tan cs. Sudah jadi tersangka tapi hingga saat ini belum juga diproses pelimpahan perkaranya ke Pengadilan Tipikor,” kata Henry dalam kesempatan keterangan pers kepada redaksi.