Tanah Milik Puskopkar yang Diserobot Henry Gunawan Tidak Laku Dijual

Puskopkar Jatim: Jangan Harap Mafia Tanah Bisa Menang

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Bos PT Gala Bumi Perkasa Henry Gunawan tidak hanya sekali terlibat sengketa tanah. Saat ini di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Henry Gunawan harus menghadapi Notaris Caroline C Kalampung dengan tuduhan penggelapan dan penipuan jual tanah senilai Rp 4,5 miliar.

Kasus lain yang masih proses sidang, Henry Gunawan juga dituding telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap 3.600 pedagang di Pasar Turi. Untuk kasus Pasar Turi, Henry dibantu pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra.

Sementara pada kasus lain, Henry melawan Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jatim. Sayangnya, kasus penyerobotan tanah milik Puskopkar Jatim seluas 24 hektar di Desa Pranti, Juanda, Jawa Timur ini, hingga kini mandek di tengah jalan.

Dari pihak Henry Gunawan, Puskopkar Jatim, dan Reny Susetyowardhani, hingga kini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sengketa lahan tersebut.

Ketua Puskopkar Jatim Tri Harsono mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih terus berjuang untuk mempertahankan aset milik 2,9 juta karyawan dan anggota Puskopkar yang menjadi jaminan kredit Bank BTN senilai Rp 24 miliar dan telah diserobot Henry Gunawan.

“Statusnya masih quo (tanpa kepemilikan). Meski Henry Gunawan membangun puluhan pergudangan, tapi sampai sekarang tempat itu tidak bisa dijualbelikan atau dipindahtangan ke pembeli. Ini adalah bentuk perjuangan kami,” terang Tri Harsono saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (29/1/2018).

Ditambahkan Tri Harsono, dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemkab Sidoarjo juga tidak berani membuatkan sertifikat atas lahan tersebut. Sehingga banyak pembeli yang ragu membeli pergudangan tersebut. “Masalahnya statusnya masih konflik. Jadi kalau Henry memang ngotot menyerobot, ya terima saja akibatnya,” tegasnya.

Dari pantauan di lapangan, sebagian tanah seluas 24 hektar di Desa Pranti, Juanda, telah dibangun puluhan pergudangan. Namun hingga kini penggarapannya mandek karena tidak satu pun yang bersedia membeli lahan sengketa tersebut. Entah sudah berapa miliar Henry Gunawan membangun pergudangan tersebut.

Sebagian tanah milik Puskopkar Jatim seluas 24 hektar di Desa Pranti, Juanda, telah dibangun puluhan pergudangan. Namun hingga kini penggarapannya mandek karena tidak satu pun yang bersedia membeli lahan sengketa tersebut.

Sebagian tanah milik Puskopkar Jatim seluas 24 hektar di Desa Pranti, Juanda, telah dibangun puluhan pergudangan. Namun hingga kini pembangunannya mandek karena tidak satu pun pembeli yang bersedia membeli gudang dari lahan sengketa tersebut.

Bahkan pada tahan awal dibangun pergudangan, PT Gala Bumi Perkasa dan PT Permata Inti sebagai pengembang (milik Henry Gunawan), telah memasang iklan jor-joran di koran harian terbitan Surabaya secara berturut-turut pada 17 Februari 2015. Hari pertama, iklan satu halaman warna, dan hari berikutnya iklan advetorial setengah halaman.

Iklan PT Gala Bumi Perkasa di koran tersebut sebenarnya telah menginjak-injak hukum. Sebab lahan itu diiklankan untuk ditawarkan komersial kepada publik bahwa akan dibangun pusat pergudangan komersial dan pusat industri modern di kawasan Juanda, menurut BPN Kanwil Jatim masih bersengketa alias quo.

“Ya itulah cara kerja (mafia) Henry. Dia telah menyerobot tanah kami dan membangunnya. Tapi kami tidak tinggal diam. Kami terus melawan. Puskopkar memang belum berhasil merebut tanah itu, tapi kami berhasil menghentikan penjualan pergudangan,” ujar Tri.

Kasus penyerobotan tanah milik Puskopkar yang dilakukan Henry Gunawan, sebenarnya sudah dibawa ke ranah hukum. Pihak Puskopkar telah melaporkan Renny Susetyowardhani yang disebut sebagai kaki tangan Henry Gunawan ke Polda Jatim. Secara perdata Henry Gunawan juga telah dilaporkan ke Kejati Jatim. Kepala BPN Sidoarjo juga dilaporkan ke Polres atas dugaan pemalsuan akta bidang dan berkongkalikong dengan Henry Gunawan. Namun semua laporan itu sia-sia. Aparat penegak hukum seolah tidak berkutik melawan Henry.

Modus penyerobotan tanah yang dilakukan Henry Gunawan ini berawal dari penjualan peta bidang tanah dari Renny Susetyowardhani ke Henry Gunawan.

Dalam upaya penyerobotan itu, Renny telah menggunakan akta pelepasan nomor 15 dan 16 tanggal 24 Nopember 2004. Pemalsuan akta tersebut diketahui saat pihak Puskopkar mengecek registernya ke notaris Soeharto SH, dan diketahui bahwa akta tersebut tidak pernah ada.

Bukti pemalsuan Reny sebenarnya juga diperkuat oleh notaris pengganti Soeharto SH yang sudah meninggal, yakni GS Lala’ar SH. Notaris pengganti tersebut menyatakan bahwa Soeharto SH tidak pernah membuat dan menerbitkan akta tanah atas nama Reny.

“Dengan ini saya selaku Notaris pemegang Protokol dari Notaris Soeharto (alm) memberitahukan bahwa, setelah saya memeriksa repertorium (buku daftar akta) yang dibuat Notaris Soeharto (alm), saya tidak menemukan akta No. 15 dan 16 tertanggal 24 November 2004,” demikian isi pernyataan FS Lala’ar SH kepada Puskopkar.

Hal ini juga diperkuat Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Sidoarjo Abdul Muis Iksan SH, di mana melalui repertoriumnya menyebutkan akta Reny tidak pernah ada. Kalau pun ada, itu tidak sah. Tak hanya itu, dengan menggunakan akta pelepasan ‘aspal’, Renny meminta Kepala BPN Sidoarjo, Minarto (saat itu) untuk menerbitkan peta bidang (juga aspal) atas nama PT Dian Fortuna Erisindo pada tahun 2007. Padahal sebelumnya Puskopkar sudah mengajukan penerbitan peda bidang tanah pada tahun 1997.

Dua peta bidang terbit dengan satu obyek yang sama, ini tidak masuk akal. Diduga Minarto telah kongkalilong dengan pihak ketiga (Henry Gunawan) untuk mengambil alih tanah.

Di sini sudah jelas bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh mafia. Sebab selama ini tanah seluas 24 hektar itu merupakan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Pranti, Sedati, Sidoarjo, yang telah dibebaskan oleh Puskopkar dengan jaminan BTN.

Nah, dari bukti kepemilikan peta bidang aspal ini Renny lantas menjual ke PT Gala Bumi Perkasa senilai Rp 3,4 miliar pada tahun 2007-2008 lalu. Hanya dalam sekejap, tanah tersebut berada dalam penguasaan Henry Gunawan.

Tri menyesalkan sejak awal kasus penyerobotan tanah tidak serius ditangani aparat penegak hukum di Jawa Timur. “Semua data sudah kami lampirkan untuk jalannya penyidikan. Kami juga telah menjelaskan secara terperinci bukti kepemilikan tanah tersebut, hingga bukti yang dijaminkan ke BTN. Bahkan hingga saat ini masih ada sisa Kredit dan Puskopkar yang membayar,” ucapnya.

Di saat Puskopkar sibuk mempersoalkan penyerobotan asetnya, PT Gala Bumi Perkasa sempat menggugat Reny dengan dalih Reny sebagai penjual telah ingkar janji tidak segera menyerahkan dokumen secara lengkap atas tanah tersebut kepada PT Gala Bumi Perkasa.

Skenario gugat menggugat antara PT Gala Bumi Perkasa terhadap Reny berlangsung sampai di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Akhirnya, putusan kasasi memenangkan (inkrach) Henry sebagai pembeli sah atas tanah itu. Berbekal putusan inkrach MA tersebut, PT Gala Bumi Perkasa langsung menguasai tanah tersebut.

Meski kini Puskopkar Jatim tidak bisa berbuat apa-apa atas menyerobotan tanah secara sepihak karena tumpulnya hukum, namun Tri mengaku akan terus memperjuangkannya. “Sudah cukup lama Puskopkar berjuang merebut haknya kembali, hasilnya tetap nol. Jika memang kami tidak bisa merebut tanah itu, jangan harap pula Henry bisa menjualnya ke orang lain,” tutupnya.

Up Next

Related Posts

Discussion about this post