Terindikasi Korupsi Besar-besaran, Anis-Sandi Sangat Layak Evaluasi PT PJA

Ancol Merugi Akibat Rekomendasi Sesat Departemen Hukum PT PJA, Tim Sinkronisasi Juga Harus Evaluasi Kerjasama BTO dengan PT WAIP

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini telah memulai proses evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Evaluasi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pembenahan tata kelola BUMD yang dimiliki oleh DKI Jakarta.

“Tentunya Pemprov akan melihat kinerja mereka satu persatu, sebagai evaluasi untuk menentukan langkah (kebijakan) apa yang akan diambil nantinya. Namun, pastinya langkah strategis ini memerlukan waktu. Jadi, warga DKI saya mohon untuk mau bersabar dulu,’’ terang Sandi, di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Senin (28/1/2018).

Sejauh ini, menurut Sandi yang berlatar belakang pengusaha sukses dan identik dengan penggagas program kerakyatan OKE OCE ini, upaya evaluasi sudah dilakukan pemprov melalui kajian beberapa BUMD, seperti  evaluasi pada PT MRT Jakarta. Interaksi serupa dipastikan juga akan dilakukan pada semua BUMD besar lainnya, terutama BUMD yang berpotensi mendukung kinerja pemerintah serta memberi kontribusi besar pada PAD DKI, namun progresnya tidak sesuai harapan.

“Sudah pasti kajian evaluasi ini bertujuan untuk menata kelola kembali BUMD agar kinerjanya professional dan dinamis. Artinya, kalau ada permasalahan pada BUMD ya harus diperbaiki. Apalagi jika ada penyakit yang mengarah kronis, bisa dirampingkan,” terang Sandi memberi warning bagi BUMD yang dimaksud.

Saat dikonfirmasi awak media, BUMD mana saja yang dimaksud, Sandi enggan menyebutkan. Namun saat didesak apakah PT JakPro (PT Jakarta Propertindo) dan PT PJA (PT Pembangunan Jaya Ancol) termasuk dalam BUMD yang dievaluasi, Sandi hanya menjawab dengan tersenyum.

Seperti diketahui, Pantai Impian Jaya Ancol merupakan salah satu destinasi pariwisata taman dan pantai milik Pemprov DKI. Menempati  kawasan terintegrasi seluas 552 hektare, kawasan Ancol meliputi pengelolaan kawasan pariwisata–rekreasi dan resor– dan kegiatan usaha penunjang: entertainment, konvensi dan wisata belanja.

Destinasi pariwisata pantai yang sudah lama dikenal masyarakat dan menjadi saksi sejarah kemegahan live show artis-artis berkelas internasional yang menghibur puluhan juta pengunjung  di tempat ini–sepanjang  tahun– dan memberi kontribusi besar pemasukan bagi PJA.

Tentu kita tidak lupa dengan konser Jeniffer Lopez alias JLo (2012),  Iron Maiden (2001), Loudness (2009), Gun & Roses (2004) hingga Helloween (2011).

Lalu mengapa Ancol saat ini tidak semegah dan seramai dulu? Kemana kemegahan konser berkelas internasional yang pernah hadir meramaikan Ancol hingga menyedot puluhan juta pengunjung?

PJA sendiri saat ini merupakan pengelolanya dan sudah go public sejak 2 Juli 2004 dengan kepemilikan saham 72% oleh Pemda DKI Jakarta dan 18% oleh PJA dan 10% masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir laporan keuangan PJA mengalami kemeroson dalam perolehan keuntungan hingga masuk periode zona BUMD DKI dengan kinerja terburuk.

Berdasarkan data hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PJA yang digelar di Hall Candi Bentar, Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (25/5/2017), menunjukkan buruknya kinerja perusahaan plat merah ini.

Segmen rekreasi masih menjadi tulang punggung bisnis perseroan dan mendominasi pemasukan PJA, yakni sebesar 84,23% dari pendapatan di tahun 2016. Sedang pendapatan dari segmen rekreasi dan resor berkisar diangka 16,21% dari Rp. 930,30 Milyar di tahun 2015 menajdi Rp 1,080 triliun di Tahun 2016. Adapun jumlah pengunjung dari 17,8 juta di tahun 2016 menjadi 18,08 juta di tahun 2017.

Dengan demikian per 31 Desember 2016, pendapatan yang berhasil dibukukan perseroan hanya sebesar Rp 1,248 triliun, tumbuh 13,44% dari realisasi tahun 2015 sebasar Rp 1,131 triliun.  Namun laba perseroan mengalami penurunan drastis alias anjlok Rp. 291 miliar ditahun 2015 menjadi Rp. 131 miliar di tahun 2016.

Sebagai penyebab penurunan laba, di antaranya terjadi beban akibat pembatalan penjualan kavling, pencadangan proyek hotel baru yang terhenti dan pengembalian pendapatan rekomendasi atas perpanjangan HPL yang telah diterima perseroan.

Melihat kondisi PJA di bawah kepemimpinan Direktur Utama C. Paul Tehusijarana, dua tahun terakhir sama sekali tidak terlihat adanya lompatan kreatifitas dan pertumbuhan hingga mengalami kemerosotan signifikan. Pendapatan yang dicapai hanya melalui pengetatan biaya yang hanya berujung  pada berkurangnya kesejahteraan karyawan.

Selain penurunan tajam perolehan laba, PJA dalam kepemimpinan Paul Tehusijarana ini juga terpuruk oleh citra bahkan tergilas oleh pesaing-pesaing baru yang belakangan bermunculan di daerah lain. Faktor lainnya, akibat banyaknya permasalahan di tubuh PJA yang sangat mengganggu, hingga menuai kritik banyak pihak.

Semakin  ironis, saat ini PJA tersandera berbagai kasus berunsur pidana pasca ditandatangani kontrak BTO dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) yang berpotensi merugikan pemasukan PJA dan merugikan keuangan (Negara) Pemprov DKI.

Tak heran, untuk pertama kali dalam sejarah RUPS PJA didemo oleh komunitas masyarakat yang menamakan dirinya Komunitas Peduli Aset Negara (KPAN).

Banyaknya permasalahan di tubuh PJA ini tidak terlepas dari kontribusi alias peran serta Departemen Hukum PJA yang menyesatkan hingga mempengaruhi direksi PJA dalam mengambil keputusan yang tidak menguntungkan bagi PJA.

Sunutomo adalah kepala departemen hukum PJA dan juga sebagai wakil direktur. Merangkap 2 jabatan dalam kepemimpinan Paul Tehusijarana.

Indikasinya sesatnya, bisa dilihat bagaimana PJA membiarkan kasus sengketa Seaworld Indonesia dengan Lippo dan kalah di pengadilan negeri. Kemudian, pernyataan Paul Tehusijarana ketika memberikan keterangan palsu dalam rapat dengar pendapat (hearing) di ruang Komisi C DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (02/06/2017).

Seketika pernyataaan itu menuai respon dari politisi DPR RI Farksi PDIP Henry Yosodiningrat. Ia mempertanyakan mengapa dirut PJA saat itu berani menyatakan bahwa PT WAIP telah memenangkan perkara sengketa dengan pihak ketiga yaitu PT MEIS di Pengadilan Tinggi Jakarta terkait kasus sengketa pengelolaan Gedung Ancol Beach City (ABC).

Henry saat itu menyebut, fakta sesungguhnya belum ada putusan inkra dari pengadilan. Justru dengan adanya pernyataan menyesatkan dari kepala departemen hukum PJA ini menjadi setback negative bagi PJA karena memperkuat dugaan  adanya indikasi permainan PJA dengan WAIP.

Selain itu, pada kesempatan RDP dengan Komisi C DPRD DKI, Dirut PJA sengaja tidak menjelaskan secara benar tetang penyebab anjloknya laba perusahaan yang mencapai 60% dari Rp 291 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 131 miliar di tahun 2016. Padahal kuat dugaan anjloknya laba PJA itu akibat dari belum tuntasnya kasus wanprestasi kerjasama BTO dengan WAIP dalam pengelolaan gedung Ancol Beach City (ABC) Musik Stadium.

Sehingga, akibat berlarutnya kasus tersebut membuat WAIP tidak bisa menggelar live musik internasional di Ancol yang bisa mendatangkan jutaan penonton bagi pemasukan PJA.

Parahnya, pernyataan menyesatkan PJA lainya, justru datang dari Sunutomo pada forum yang sama. Bahwa kasus sengketa alih fungsi lahan antara WAIP dengan MEIS yang merugikan PJA ini tidak bisa diselesaikan oleh kejaksaan. Padahal, kejaksaan adalah lembaga hukum yang menangani kasus tersebut.

Dari sini dapat dilihat betapa buruknya kinerja BUMD JakPro dan PJA. Karena sangat layak bagi Anis untuk mengevaluasi seluruh jajaran direksi. Karena itu Anis pun mengancam para direksi untuk memperbaiki kinerjanya.

Tidak hanya direksi, Pemprov DKI sebenarnya juga harus mengevaluasi kerjasama BTO dengan WAIP dalam pengelolaan gedung Ancol Beach City (ABC) karena ada indikasi kerugian negara cukup besar.

“Yang pasti begini, sebelum enam bulan dan sebelum melakukan kajian dan evaluasi kinerja BUMD secara keseluruhan. Pemprov DKI Jakarta belum akan merombak para direksi BUMD. Maka saya harap bagi para direksi dan pimpinan manajemen BUMD di waktu yang ada sebelum enam bulan ini sebaiknya segera memperbaiki kinerjanya, untuk lebih profesional serta dinamis,” klaim Sandi.

Saat ini Tim Sinkronisasi untuk mempersiapkan pemerintahan baru di bawah Anis-Sandi. Pasca Pilkada DKI menyatakan, Anis-Sandi akan mengevaluasi kinerja dan perombakan direksi BUMD yang menjadi salah satu agenda penting, setidaknya enam bulan setelah pemerintahan baru berjalan. Terlebih setelah KPK DKI dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terbentuk.esa

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post