Sewa Kapal Listrik Turki Hingga Rp 130 Triliun, Dirut PLN Mark Up?

Sudah Lama PLN Bermasalah, KPK Menduga Ada Indikasi Korupsi

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Dugaan korupsi di tubuh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mencuat pasca Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kondisi keuangan perusahaan yang merosot tajam. Akibat kebijakan pengadaan proyek pembangkit listrik dengan menyewa kapal dari Turki yang dinilai tidak efisien.

Disebut-sebut yang harus bertanggung jawab atas dugaan kebocoran uang negara itu adalah Dirut PLN Sofyan Basyir sebagai aktor di balik sewa kapal-kapal Turki yang punya reputasi buruk secara internasional.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku belum bisa menjelaskan secara detail terkait apakah KPK sudah melakukan penyelidikan soal dugaan korupsi di tubuh PLN dalam kasus mark up proyek pengadaan listrik dengan menyewa 5 kapal Turki. Akibat proyek ini, keuangan negara ‘menguap’ hingga Rp 130 triliun.

“Kami belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut bila kasusnya masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/1/2018).

Dalam hal ini Direktur Utama PLN Sofyan Basir sudah diperiksa KPK. Kata Febri, saat ini kasus dugaan korupsi belum masuk tahap penyelidikan. “Belum masuk penyelidikan,” singkatnya.

Sebenarnya Sofyan Basir bukan sekali ini saja memenuhi panggilan KPK. Sebelumnya dia juga pernah diperiksa terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua, pada Senin 25 Januari 2016. Saat itu anggota DPR Dewie Yasin Limpo dicokok KPK setelah menerima suap terkait proyek itu. Dan, Sofyan saat itu diperiksa KPK sebagai saksi.

Usai diperiksa KPK, Sofyan menegaskan proyek PLTMH Deiyai itu bukanlah proyek PLN. Sofyan saat itu berkilah bahwa PLN tidak terlibat dalam proyek PLTMH tersebut karena proyek didanai oleh APBN.

Menurutnya, sejak 2015 PLN tidak lagi menangani proyek yang didanai APBN. Ia mengatakan PLN hanya menangani proyek yang terdaftar dalam Anggaran PLN (APLN). PLN sendiri, terangnya, telah menangani sekitar 480 proyek PLTMH. Namun proyek PLTMH di Kab. Deiyai tidak termasuk salah satunya.

Kepada penyidik KPK, Sofyan mengaku mengenal Dewie Yasin Limpo sebagai anggota Komisi VII DPR. Meski begitu, ia menampik ada pertemuan antara dirinya dengan Komisi VII. Sofyan  mengatakan tidak ada pembahasan mengenai PLTMH di parlemen, termasuk apakah hasilnya akan dijual ke PLN atau tidak jika proyek tersebut berjalan. Dan kepada penyidik, dia menjelaskan mengenai prosedur penggunaan APLN dalam satu proyek. Selain itu, ia menjelaskan ihwal keberadaan Independent Power Producer dan PLTMH.

Dan kini, Sofyan kembali diperiksa KPK untuk mempertanggungjawabkan penyewaan Kapal Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Apung selama 5 tahun dengan kapasitas 120 megawatt (MW) yang terindikasi ada kerugian negara. Kapal tersebut bernama Karadeniz Powership Zeynep Sultan yang didatangkan dari Turki dan berbendera Liberia. Sewa kapal PLTG Apung atau kapal listrik ini ditangani langsung PLN atau bukan lewat perantara.

Saat tu Sofyan menjelaskan biaya sewa ‘kapal listrik’ tersebut lebih murah daripada sewa genset yang konsumsi bahan bakarnya menggunakan solar. Ya, ‘murah’ tapi langsung membuat negara merugi hingga Rp 130 triliun.

PLTG Apung ini disewa pada Desember 2015 dan setelah proses instalasi dan uji teknis, PLN berharap ‘kapal listrik’ bisa beroperasi untuk mensuplai kebutuhan listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo.

Kapal Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Apung dengan kapasitas 120 megawatt (MW) yang disewa PLN. Kapal listrik tersebut bernama Karadeniz Powership Zeynep Sultan yang didatangkan dari Turki.

Kapal Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Apung dengan kapasitas 120 megawatt (MW) yang disewa PLN. Kapal listrik tersebut bernama Karadeniz Powership Zeynep Sultan yang didatangkan dari Turki.

Sebelumnya, Jaringan Milenial Anti Korupsi (JMAK) mendorong KPK mengusut tuntas korupsi di tubuh PLN karena mengakibatkan kerugiaan negara yang tidak sedikit. JMAK sudah melaporkan korupsi tersebut sejak 26 November 2017.

Dugaan korupsi itu terjadi sejak Dirut PLN Sofyan Basyir menetapkan kontrak proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menggunakan lima unit kapal pembangkit listrik terapung milik Kapowership Zeynep Sultan, perusahaan asal Turki. Kontrak sejak 2015 berlangsung sampai 2020.

Koordinator JMAK Mochammad Afandi menjelaskan, pembangkit listrik Kapal Turki itu kini dioperasioalkan di perairan lima provinsi yaitu Waai Maluku Tengah dengan kapasitas 120 Megawatt, Sumatera Utara (250 MW), Sulawesi Selatan (200 MW), Kalimantan Tengah (200 MW), dan Sulawesi Utara (120 MW).

Menurutnya, korupsi terjadi karena PLN memaksakan pengadaan listrik dengan sewa kapal sehingga terjadi pemborosan per unit mencapai Rp 7,9 triliun dibandingkan dengan PLTD darat. Pemborosan lain diduga terjadi mark up, faktanya bahan bakar yang digunakan selisih Rp 450 per kwh. Jika memakai bahan bakar diesel darat Rp 400 per kwhr, untuk kapal Turki angkanya menjadi Rp 885.

“Kejanggalan lain, sewa kapal Turki sengaja dipaksakan karena awalnya berdalih menggunakan bahan bakar gas tapi faktanya gas tidak ada dan digantikan BBM impor. Ini pun diduga banyak permainan broker dan tindakan koruptif,” ungkap Afandi.nv

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post