Beranda Headline Kerjasama Sesat PJA-WAIP Korbankan Tiga Dirut, Nama Menhub Disebut-sebut

Kerjasama Sesat PJA-WAIP Korbankan Tiga Dirut, Nama Menhub Disebut-sebut

11
Menteri Perhubungan Budi Karya.

SIAGAINDONESIA.COM Kepala Departemen Hukum (KDH) PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), Sunutomo Rahmanto, disebut-sebut menjadi penyebab kemerosotan kinerja PJA. Dalam kurun 3 tahun terakhir, indeks pertumbuhan PJA terus mengalami kemerosotan.

Merosotnya laba juga disebabkan berbagai masalah internal maupun eksternal di PJA hingga berujung konflik di meja hijau dengan para stakeholder. Disebut-sebut rekomendasi legal KDH yang menyesatkan. Lalu siapa Sunutomo Rahmanto? Bagaimana kiprahnya selama menjabat KDH di PJA?

Selama ini jabatan KDH di BUMD PJA dikenal strategis. Selain dekat dengan jajaran direksi dan komisaris, posisi Sunutomo bisa terlibat dalam semua kontrak dan kebijakan yang diputuskan Dirut PJA.

Dari Sunutomo lah rekomendasi pertimbangan hukum atas semua kontrak dan kebijakan direksi PJA agar save serta menguntungkan kepentingan usaha korporasi.

Informasi orang dalam PT PJA, Sunutomo sudah menduduki posisi KDH sejak Dirut PJA dijabat oleh Budi Karya (BK) sekarang Menteri Perhubungan RI. Pada masa BK menjabat, Sunutomo sudah memberikan andil atas setiap keputusan BK untuk PJA. Salah satu rekomendasi (sesat) fenomenalnya adalah sejak kontrak BTO (Build, Transfer, Operate) selama 25 tahun antara PJA dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) ditandatangani pada 10 Agustus 2004 silam.

Sumber menyebutkan, BK sebagai Dirut PJA waktu itu menandatangani kontrak BTO. Dia disebut “ceroboh” karena sengaja membiarkan WAIP melanjutkan kontrak meskipun mengetahui yang bersangkutan sudah 4 kali wanprestasi dan berulangkali di-SP-kan. Sehingga mengundang kecurigaan, ada permainan apa dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak BTO tersebut, padahal cacat hukum?

Waktu pun bergulir. BK kemudian dipindah menjadi Direktur Utama Angkasa Pura sebelum menduduki kursi menteri Perhubungan RI, dan posisi orang nomor satu di PJA digantikan oleh Gatot Setyo Waluyo pada 30 Mei 2013. Meski terjadi perubahan dan pergantian Dirut serta jajaran direksi, posisi KDH tetap dijabat oleh Sunutomo.

Pada masa Dirut Gatot Setyo Waluyo, keberadaan kontrak BTO antara PJA dengan WAIP kembali dievaluasi dan dua kali di SP-kan (Surat Penghentian), bahkan disomasi. Namun gagasan KDH ini kembali kandas, dan kerugian  PJA pun terus berlanjut, lantaran WAIP tidak tinggal diam.

Masih menurut sumber terpercaya, Direktur WAIP Fredie Tan meminta bantuan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy untuk mengintervensi somasi dan SP 1 dan SP 2 Dirut PJA Gatot Setyo Waluyo. Sehingga kontrak BTO tersebut kembali gagal dihentikan.

Posisi Gatot sebagai Dirut PJA akhirnya dicopot digantikan oleh C. Paul Tehusijarana, menyusul polemik internal PJA dan dugaan pelanggaran yang melekat padanya. Luar biasanya, pada masa pemerintahan Gubernur DKI terpilih Joko Widodo-Basuki Tjahaya Purnama, posisi KDH PJA masih bertahan dan dijabat oleh Sunutomo.

Praktis, secara tidak langsung Sunu menduduki posisi strategis dan menjadikan tiga masa kepemimpinan Dirut PJA sekaligus menjadi korban. Budi Karyadi Sumadi, Gatot Setyo Waluyo dan kini C. paul Tehusijarana.

Melihat kondisi PJA di bawah kepemimpinan Dirut C. Paul Tehusijarana, dua tahun terakhir sama sekali tidak terlihat adanya lompatan kreatifitas dan pertumbuhan hingga mengalami kemerosotan signifikan. Pendapatan yang dicapai hanya melalui pengetatan biaya yang hanya berujung  pada berkurangnya kesejahteraan karyawan.

Saat ini kondisi PJA seperti tersandera pasca kontrak BTO dengan WAIP. Semakin lama pendapatan PJA tergerus. Hal ini merugikan keuangan pemprov DKI. Dan untuk pertama kali dalam sejarah RUPS PJA didemo oleh komunitas masyarakat yang menamakan dirinya Komunitas Peduli Aset Negara (KPAN).