Kerjasama Sesat PJA-WAIP Korbankan Tiga Dirut, Nama Menhub Disebut-sebut

Status Kepala Departemen Hukum PT PJA Sunutomo Dipertanyakan

Comment

SIAGAINDONESIA.COM Kepala Departemen Hukum (KDH) PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), Sunutomo Rahmanto, disebut-sebut menjadi penyebab kemerosotan kinerja PJA. Dalam kurun 3 tahun terakhir, indeks pertumbuhan PJA terus mengalami kemerosotan.

Merosotnya laba juga disebabkan berbagai masalah internal maupun eksternal di PJA hingga berujung konflik di meja hijau dengan para stakeholder. Disebut-sebut rekomendasi legal KDH yang menyesatkan. Lalu siapa Sunutomo Rahmanto? Bagaimana kiprahnya selama menjabat KDH di PJA?

Selama ini jabatan KDH di BUMD PJA dikenal strategis. Selain dekat dengan jajaran direksi dan komisaris, posisi Sunutomo bisa terlibat dalam semua kontrak dan kebijakan yang diputuskan Dirut PJA.

Dari Sunutomo lah rekomendasi pertimbangan hukum atas semua kontrak dan kebijakan direksi PJA agar save serta menguntungkan kepentingan usaha korporasi.

Informasi orang dalam PT PJA, Sunutomo sudah menduduki posisi KDH sejak Dirut PJA dijabat oleh Budi Karya (BK) sekarang Menteri Perhubungan RI. Pada masa BK menjabat, Sunutomo sudah memberikan andil atas setiap keputusan BK untuk PJA. Salah satu rekomendasi (sesat) fenomenalnya adalah sejak kontrak BTO (Build, Transfer, Operate) selama 25 tahun antara PJA dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) ditandatangani pada 10 Agustus 2004 silam.

Sumber menyebutkan, BK sebagai Dirut PJA waktu itu menandatangani kontrak BTO. Dia disebut “ceroboh” karena sengaja membiarkan WAIP melanjutkan kontrak meskipun mengetahui yang bersangkutan sudah 4 kali wanprestasi dan berulangkali di-SP-kan. Sehingga mengundang kecurigaan, ada permainan apa dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak BTO tersebut, padahal cacat hukum?

Waktu pun bergulir. BK kemudian dipindah menjadi Direktur Utama Angkasa Pura sebelum menduduki kursi menteri Perhubungan RI, dan posisi orang nomor satu di PJA digantikan oleh Gatot Setyo Waluyo pada 30 Mei 2013. Meski terjadi perubahan dan pergantian Dirut serta jajaran direksi, posisi KDH tetap dijabat oleh Sunutomo.

Pada masa Dirut Gatot Setyo Waluyo, keberadaan kontrak BTO antara PJA dengan WAIP kembali dievaluasi dan dua kali di SP-kan (Surat Penghentian), bahkan disomasi. Namun gagasan KDH ini kembali kandas, dan kerugian  PJA pun terus berlanjut, lantaran WAIP tidak tinggal diam.

Masih menurut sumber terpercaya, Direktur WAIP Fredie Tan meminta bantuan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy untuk mengintervensi somasi dan SP 1 dan SP 2 Dirut PJA Gatot Setyo Waluyo. Sehingga kontrak BTO tersebut kembali gagal dihentikan.

Posisi Gatot sebagai Dirut PJA akhirnya dicopot digantikan oleh C. Paul Tehusijarana, menyusul polemik internal PJA dan dugaan pelanggaran yang melekat padanya. Luar biasanya, pada masa pemerintahan Gubernur DKI terpilih Joko Widodo-Basuki Tjahaya Purnama, posisi KDH PJA masih bertahan dan dijabat oleh Sunutomo.

Praktis, secara tidak langsung Sunu menduduki posisi strategis dan menjadikan tiga masa kepemimpinan Dirut PJA sekaligus menjadi korban. Budi Karyadi Sumadi, Gatot Setyo Waluyo dan kini C. paul Tehusijarana.

Melihat kondisi PJA di bawah kepemimpinan Dirut C. Paul Tehusijarana, dua tahun terakhir sama sekali tidak terlihat adanya lompatan kreatifitas dan pertumbuhan hingga mengalami kemerosotan signifikan. Pendapatan yang dicapai hanya melalui pengetatan biaya yang hanya berujung  pada berkurangnya kesejahteraan karyawan.

Saat ini kondisi PJA seperti tersandera pasca kontrak BTO dengan WAIP. Semakin lama pendapatan PJA tergerus. Hal ini merugikan keuangan pemprov DKI. Dan untuk pertama kali dalam sejarah RUPS PJA didemo oleh komunitas masyarakat yang menamakan dirinya Komunitas Peduli Aset Negara (KPAN).

Dan, Sunutomo disebut sebagai ‘biang’ penyebab benang kusut permasalahan di tubuh PJA. Sebagai KDH seharusnya Sunutomo memberikan rekomendasi yang sepatutnya menguntungkan PJA, bukan malah merugikan. Selain menjabat KDH, Sunutomo juga merangkap sebagai wakil direktur. Dua jabatan sekaligus dalam kepemimpinan C. Paul Tehusijarana.

Indikasi sesatnya, bisa dilihat bagaimana PJA membiarkan kasus sengketa Seaworld Indonesia dengan Lippo dan kalah di pengadilan negeri. Kemudian, pernyataan Paul Tehusijarana saat memberikan keterangan bukan sebenarnya alias palsu dalam rapat dengar pendapat (hearing) di ruang Komisi C DPRD DKI Jakarta pada 2 Juni 2017.

Seketika pernyataan itu direspon oleh politisi DPR RI Farksi PDIP Henry Yosodiningrat. Ia mempertanyakan mengapa dirut PJA saat itu berani menyatakan bahwa PT WAIP telah memenangkan perkara sengketa dengan pihak ketiga di Pengadilan Tinggi Jakarta terkait kasus sengketa pengelolaan Gedung Ancol Beach City (ABC).

“Padahal, fakta sesungguhnya belum ada putusan  inkra dari pengadilan. Justru dengan adanya pernytaaan menyesatkan dari kepala departemen hukum PJA ini menjadi setback negative bagi PJA karena memperkuat dugaan  adanya indikasi permainan PJA dengan WAIP,’’ tukas Henry.

Selain itu, Paul Tehusijarana juga sengaja tidak menjelaskan secara obyektif tetang penyebab anjloknya laba perusahaan yang mencapai 60% dari Rp 291 miliar di tahun 2015 menjadi Rp 131 miliar di tahun 2016. Padahal kuat dugaan anjloknya laba PJA itu salah satu akibat dari belum tuntasnya kasus wanprestasi WAIP dalam pengelolaan gedung Ancol Beach City (ABC) Musik Stadium. Akibat berlarutnya kasus tersebut membuat WAIP tidak bisa menggelar live musik internasional di Ancol yang bisa mendatangkan jutaan penonton bagi pemasukan PJA.

Parahnya, pernyataan Sunutomo yang sengaja menggunakan Kejaksaan untuk membangun opini dengan mengatakan bahwa kasus kontrak BTO antara PJA dengan WAIP tidak bisa diputus atau dihentikan dengan alasan apapun. Sebuah pernyataan yang dianggap membodohi publik dan tentu saja tidak benar. Karena tidak mungkin lembaga hukum kejaksaan seperti itu dan secara tidak langsung menyesatkan dan menyandera tiga dirut PJA: Budi Karya Sumadi, Gatot Setyo Waluyo dan C. Paul Tehusijarana.

Kerjasama Wanprestasi Bisa Diakhiri

Pernyataan orang nomor satu di departemen hukum PJA ini tentu kontra produktif  dengan penegakan hukum. Bagaimana dengan WAIP yang berulangkali wanprestasi dan gagal memberikan progress kinerja positif. Tidak ada alasan dan kata terlambat bagi PJA untuk mengakhiri kontrak jangka panjangnya dengan WAIP yang cacat hukum dan merugikan keuangan PJA berkelanjutan.

Seperti diketahui, kontrak BTO didesain untuk membawa investasi sektor swasta membangun infrastruktur baru. Pada BTO, sektor swasta akan membangun, membiayai, dan mengoperasikan infrastruktur baru dan sistem baru yang sesuai standar pemerintah. Periode operasinya cukup lama agar sektor swasta dapat menerima kembali biaya-biaya konstruksi dan mendapatkan keuntungan. Jangka waktu operasi tersebut adalah 10-30 tahun. Setelah periode operasi selesai, seluruh infrastruktur diserahkan kepada pemerintah.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer).

Selama masa pengoperasian BTO, Pengguna Barang harus dapat menggunakan langsung objek BOT, beserta sarana dan prasarananya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan penetapan dari Pengelola Barang, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas objek dan sarana prasarana BTO dimaksud. Jangka waktu pengoperasian BTO oleh mitra BTO paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani.

Kewajiban mitra selama jangka waktu pengoperasian adalah membayar kontribusi ke rekening kas umum negara,  tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau memindahtangankan objek BTO, dan memelihara objek BTO agar tetap dalam kondisi baik.

Namun apabila dalam kontrak BTO terjadi kerugian negara atau pengelola tidak dapat mencapai target dan bisa dikatakan wanprestasi, maka kontrak BTO bisa dihentikan. Hal ini seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat memutus kontrak dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) sejak Juli 2016 lalu dalam pengelolaan gas metan dari tumpukan sampah menjadi listrik di TPST Bantar Gebang.

Dalam kasus BTO PT PJA dan WAIP terdapat indikasi kerugian negara, maka seharusnya Pemprov DKI Jakarta bisa langsung melakukan evaluasi. Namun jika tidak bisa diperbaiki, maka bisa diputus kontraknya.esa 

 

 

 

Up Next

Related Posts

Discussion about this post