Beranda Headline KPK Mulai ‘Pecicili’ Kasus Korupsi Sofyan Basir

KPK Mulai ‘Pecicili’ Kasus Korupsi Sofyan Basir

25
Dirut PLN Sofyan Basir.

SIAGAINDONESIA.COM Kasus dugaan mega korupsi proyek pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berpotensi merugikan negara Rp130 triliun akibat kejahatan mark up proyek sewa 5 kapal turbin asal Turki, menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, skandal korupsi yang diduga melibatkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir ini sudah masuk agenda gelar perkara di KPK untuk dipecicili kasusnya.

Meski penanganan semakin intensif, namun Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan prosesnya masih belum ditingkatkan ke level penyidikan. “Belum naik ke penyidikan. Jadi belum ada info lebih lanjut,” kata Febri di Kantor KPK, Jakarta, Senin malam (12/2/2018).

Juru Bicara KPK ini tidak menyinggung secara spesifik agenda gelar perkara dugaan korupsi melibatkan Dirut PLN itu. Begitu pula soal perkembangan penyelidikan kasus yang menyebabkan PLN tahun 2017 mengalami kemrosotan laba mencapai belasan triliun.

“Karena proses penyelidikan sendiri kan gak bisa diumumkan, karena gak ada jadwal pemeriksaannya,” tegas Febri yang dikenal wartawan cukup piawai menata kalimat cool.

Dua bulan terakhir ini, Dirut PLN Sofyan Basir dua kali muncul di Gedung Kantor KPK. Cuma, kedatangannya tidak terkait korupsi mega proyek PLTD PT PLN sewa 5 kapal Turki. Dia muncul kali pertama pada Senin, 18 Desember 2017, saat kasus korupsi kapal Turki hangat disorot media. Anehnya, Basir saat menjelaskan kepada wartawan di KPK, dirinya justru mengaku sengaja datang di KPK untuk membahas pencegahan tindak pidana korupsi. “Untuk informasikan pencegahan,” tegas Sofyan Basir di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).

Baca juga: Sewa Kapal Listrik Turki Hingga Rp 130 Triliun, Dirut PLN Mark Up?

Pada 25 Januari 2018, Dirut PLN itu kembali muncul di KPK. Kali ini, dia datang untuk diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur energi baru dan terbarukan di Papua yang menyeret tersangka Dewi Yasin Limpo, adik kandung Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Bahkan, Sofyan Basir dalam kesaksiaannya mengaku tak tahu menahu, dengan dalih proyek dianggarkan APBN yang merupakan tanggungjawab Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Febri tidak menyinggung kapan pastinya KPK meningkatkan ke level penyidikan kasus mega korupsi mark up proyek PLTD dengan sewa 5 kapal Turki. Mengngat, proses penanganannya belum ke penyidikan, praktis KPK juga belum mengeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan).

Diketahui, di lingkunan PLN, sudah jadi rahasia umum kasus mega korupsi ini berdampak buruk terhadap kinerja jajaran PLN. Ini dibuktikan keuntungan PLN tahun 2017 merosot hingga Rp 17 Triliun.

Sinyal kinerja buruk itu, sebenarnya sempat diungkap banyak media saat Menteri Keuangan Sri Mulyani memperingatkan soal kondisi keuangan PLN yang terendus merosot tajam sebelum akhir 2017. Hal ini fakta langkah-langkah yang ditempuh Dirut PLN Sofyan Basir tidak mencerminkan semangat Presiden Joko Widodo dalam melakukan efisiensi keuangan negara.

Para penggiat anti korupsi pun mengritisi modus korupsi di balik proyek sewa kapal-kapal turbin asal Turki. Pasalnya, kapal-kapal Turki itu bereputasi buruk secara internasional akibat mengecewakan beberapa negara.

“Dugaan korupsi itu terjadi sejak Dirut PT PLN Sofyan Basyir menetapkan kontrak proyek PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) menggunakan 5 kapal pembangkit listrik terapung milik perusahaan asal Turki, Kapowership Zeynep Sultan. Kontrak sejak 2015 berlangsung lima tahun sampai 2020,” ungkap Mochammad Afandi, Koordinator Jaringan Milineal Anti Korupsi (JMAK) saat melakukan aksi di Gedung KPK untuk mendorong KPK mengusut kasus mega korupsi itu, di tengah pemerintah menghadapi tekanan target APBN, 26 Nopember 2017.